SURABAYA —LAWKRITIS ID Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Jawa Timur memasuki wilayah pengawasan yang lebih ketat. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran pada program yang menyasar ratusan satuan pendidikan tersebut.
Sorotan MAKI Jatim terutama diarahkan pada pelaksanaan revitalisasi dengan mekanisme swakelola. Dari hasil pemantauan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi MAKI Jatim, muncul dugaan adanya potensi selisih antara nilai bantuan, kebutuhan riil pekerjaan, dan realisasi anggaran yang kemudian disebut sebagai “potensi profit”.
Pertanyaan MAKI pun mengarah pada satu titik krusial: jika dalam pelaksanaan program terdapat selisih anggaran, siapa yang bertanggung jawab dan ke mana selisih tersebut digunakan?
Persoalan ini menjadi penting karena program revitalisasi bukan proyek berskala kecil. Berdasarkan keterangan resmi Kemendikdasmen pada 29 September 2026, di Jawa Timur terdapat 248 SMA, 307 SMK dan 121 SLB yang mendapatkan program revitalisasi.
Artinya, khusus SMA dan SMK terdapat 555 satuan pendidikan yang berada dalam cakupan program tersebut.
Besarnya jumlah penerima manfaat membuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program.
MAKI Mulai Mengawal Sejak Agustus
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan surat tugas bagi Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah ditandatangani sejak Agustus 2026.
Sejak saat itu, tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan revitalisasi di sejumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Jawa Timur.
Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada internal MAKI Jatim untuk dilakukan telaah lebih mendalam.
Menurut Heru, kajian tidak hanya melihat perkembangan fisik bangunan, tetapi juga membandingkan dokumen perencanaan dengan realisasi pekerjaan.
Beberapa dokumen yang menjadi perhatian antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar pekerjaan, Bill of Quantity (BQ), progres fisik, serta nilai bantuan yang diterima sekolah.
“Berdasarkan laporan dan kajian berbasis RAB, gambar, BQ dari progres program revit, dipastikan bahwa dari telaah kajian yang ada ternyata ada potensi profit yang cukup lumayan untuk sekelas Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri/Swasta dan berpotensi juga menjadi polemik kejahatan korupsi di kemudian hari,” ujar Heru MAKI.
Pernyataan tersebut merupakan hasil kajian internal MAKI Jatim dan bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Justru, menurut MAKI, persoalan tersebut harus dibuktikan dengan membuka seluruh rantai penggunaan anggaran.
Apakah nilai pekerjaan sesuai RAB? Apakah volume pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik? Apakah harga material wajar? Apakah pembayaran tenaga kerja sesuai realisasi? Apakah terdapat perubahan pekerjaan? Dan jika terdapat sisa dana, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dinilai perlu dijawab secara terbuka.
Program Besar, Pengawasan Tidak Boleh Kendor
Program revitalisasi di Jawa Timur merupakan bagian dari agenda revitalisasi satuan pendidikan secara nasional.
Kemendikdasmen menyebut program revitalisasi 2026 secara nasional menyasar puluhan ribu satuan pendidikan, dengan prioritas antara lain sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah 3T, serta sekolah yang terdampak bencana.
Dalam skala Jawa Timur, ratusan SMA, SMK dan SLB mendapatkan dukungan.
Kondisi tersebut membuat prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting.
Sebab, semakin banyak satuan pendidikan yang menerima bantuan, semakin banyak pula titik pelaksanaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Petunjuk teknis bantuan pemerintah revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 menempatkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan partisipasi sebagai bagian penting pelaksanaan program. Pertanggungjawaban juga harus didukung laporan dan dokumentasi pekerjaan, dengan pengawasan yang melibatkan unsur pengawasan pemerintah.
Dengan demikian, dugaan adanya selisih anggaran seharusnya dapat diuji melalui mekanisme yang objektif.
Bukan sekadar siapa yang menuduh dan siapa yang membantah, tetapi apa yang tertulis dalam dokumen, apa yang terlihat di lapangan, dan bagaimana uang tersebut dipertanggungjawabkan.
Swakelola Jangan Menjadi Celah yang Sulit Diawasi
Mekanisme swakelola menjadi salah satu titik perhatian MAKI.
Skema tersebut pada prinsipnya memberikan ruang agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat sekitar.
Namun, mekanisme tersebut sekaligus menuntut pengelolaan yang transparan.
Setiap pembelian material, pembayaran tenaga kerja, pelaksanaan pekerjaan, perubahan volume, dokumentasi progres, hingga laporan akhir harus dapat ditelusuri.
Di sinilah MAKI mempertanyakan sejumlah informasi yang diterima timnya mengenai adanya sekolah yang disebut menyerahkan pelaksanaan revitalisasi kepada pihak ketiga.
Heru menyebut dalam beberapa kasus pihak ketiga tersebut diduga mengikuti arahan atau petunjuk pihak tertentu yang disebut sebagai orang dekat dengan penguasa.
Informasi tersebut masih merupakan klaim berdasarkan laporan internal MAKI dan belum menjadi fakta hukum yang telah dibuktikan.
Karena itu, persoalan tersebut membutuhkan klarifikasi dan verifikasi.
Yang perlu diperiksa bukan hanya identitas pihak ketiga, tetapi juga apa perannya, atas dasar apa dilibatkan, bagaimana transaksi dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, serta apakah pola tersebut sesuai dengan ketentuan swakelola.
Apabila seluruh proses ternyata sesuai aturan, maka hal tersebut harus menjadi jawaban atas kekhawatiran yang muncul.
Namun jika ditemukan pengalihan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, maka persoalannya tentu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.
“Profit” Harus Dibuka dengan Dokumen
Istilah “profit” yang digunakan MAKI menjadi bagian paling sensitif dalam persoalan ini.
Sebab, adanya selisih antara nilai bantuan dan biaya aktual pekerjaan tidak otomatis membuktikan korupsi.
Selisih bisa saja muncul karena faktor efisiensi atau kondisi lain yang dibenarkan ketentuan. Karena itu, harus dilihat terlebih dahulu seluruh dokumen dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Tetapi jika terdapat dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan program kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa dasar yang sah, maka persoalannya tentu berbeda.
Begitu pula apabila ditemukan penggelembungan harga, pekerjaan fiktif, volume pekerjaan yang tidak sesuai, pembayaran yang tidak didukung bukti, atau pemberian keuntungan kepada pihak tertentu.
Semua itu membutuhkan pembuktian.
Heru juga mengingatkan agar pengawasan tidak berhenti pada selisih dalam laporan pertanggungjawaban.
Menurut dia, aspek gratifikasi maupun cash back perlu menjadi perhatian apabila memang ditemukan bukti yang relevan.
“Kejarahan korupsi itu tidak hanya berbasis uang korupsi dari selisih LPJ, tetapi gratifikasi dan cash back juga masuk dalam kategori kejahatan korupsi,” tegas Heru.
Namun, apakah suatu pemberian dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau tindak pidana korupsi tetap harus ditentukan berdasarkan fakta, alat bukti, unsur hukum dan pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Transparansi Menjadi Kunci
Sorotan MAKI Jatim pada dasarnya bertemu dengan prinsip yang juga ditekankan pemerintah.
Revitalisasi sekolah tidak hanya membutuhkan bangunan yang selesai, tetapi juga pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi harus dimulai sejak perencanaan.
Berapa nilai bantuan yang diterima? Apa saja pekerjaan yang direncanakan? Berapa kebutuhan masing-masing item? Siapa yang mengerjakan? Berapa material yang dibeli? Berapa tenaga kerja yang dibayar? Bagaimana progres fisiknya? Dan bagaimana laporan akhir disusun?
Semua pertanyaan tersebut harus memiliki jawaban yang didukung bukti.
Jika dokumentasi lengkap dan seluruh proses dapat ditelusuri, maka tudingan mengenai adanya “profit” dapat diuji secara objektif.
Sebaliknya, jika terdapat bagian yang tidak dapat dijelaskan, maka bagian tersebut menjadi titik yang layak diperiksa lebih lanjut.
MAKI Siapkan Langkah Hukum
MAKI Jatim menyatakan pengawasan terhadap program tersebut belum berakhir.
Bidang Hukum MAKI Jatim disebut masih melakukan pemilahan serta pendalaman laporan dari Tim Litbang dan Investigasi.
Setelah laporan final, MAKI menyebut akan mempersiapkan somasi awal yang rencananya ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah penerima manfaat, serta kepala cabang dinas terkait.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas informasi yang dihimpun tim.
Heru juga meminta kepala sekolah penerima manfaat tidak menggunakan celah pengelolaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“MAKI Jatim tidak akan main-main. Mohon kepala sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta penerima manfaat program revitalisasi juga tidak main-main untuk menarik dugaan potensi profit yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Heru.
Kini Tinggal Membuka Semua Anggaran
Program revitalisasi pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utamanya: memperbaiki kualitas sarana pendidikan dan memberikan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi peserta didik.
Karena itu, dugaan penyimpangan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum melalui proses pemeriksaan.
Jika seluruh pekerjaan sesuai RAB, spesifikasi dan volume terpenuhi, harga dapat dipertanggungjawabkan, transaksi memiliki bukti, progres fisik sesuai pembayaran, serta sisa dana diselesaikan sesuai ketentuan, maka tudingan adanya “profit” harus diuji secara objektif.
Namun apabila audit menemukan penggelembungan harga, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pengalihan dana, penggunaan pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan, pemberian imbalan, atau keuntungan pribadi yang tidak memiliki dasar sah, maka temuan tersebut patut ditindaklanjuti sesuai hukum dan mekanisme pengawasan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan sekadar ada atau tidak ada “profit”.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Berapa nilai bantuan yang diterima? Berapa nilai pekerjaan sebenarnya? Jika terdapat selisih, dari mana selisih itu muncul? Ke mana dana tersebut mengalir? Siapa yang menguasai dan mempertanggungjawabkannya?
Dan yang paling penting, apakah seluruh rupiah uang negara benar-benar kembali kepada tujuan program—membangun sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan?
Di titik itulah MAKI Jatim menempatkan revitalisasi 555 SMA-SMK di Jawa Timur dalam radar pengawasan publik.
Bukan untuk menghakimi sebelum ada pembuktian, tetapi untuk memastikan tidak ada satu pun rupiah anggaran pendidikan yang kehilangan jejak pertanggungjawabannya.
Sebab, swakelola harus menghasilkan transparansi, bukan ruang abu-abu (Red).
