SURABAYA – LAWKRITIS ID Rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), memantik perhatian luas sekaligus membuka babak baru perdebatan politik nasional. Di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta munculnya wacana penggunaan hak politik DPR RI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menyerukan agar semua pihak tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai objek tarik-menarik kepentingan politik.
Heru MAKI secara tegas menyatakan dukungan agar Gibran tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan pada 2029. Menurutnya, proses demokrasi yang telah menghasilkan kepemimpinan nasional harus dihormati, sedangkan setiap persoalan yang muncul wajib diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional.
Bagi Heru, kedewasaan politik tidak diukur dari seberapa kuat sebuah kelompok menekan pihak lain, melainkan dari kemampuan menghormati aturan, menjaga etika, dan menerima proses demokrasi secara bertanggung jawab.
“Berdewasalah secara politik. Bersikap santun dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan politik. Jangan sampai kita terjebak dalam politik sak karepe dewe. MAKI Jatim secara kelembagaan menyatakan dukungan penuh kepada Mas Gibran untuk menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan. Saya yakin, sikap ini juga sesuai dengan keinginan 08,” tegas Heru MAKI.
Mandat Pemilu Harus Dihormati, Bukan Dipertarungkan Kembali
Heru menilai Gibran telah melalui proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Hasil pemilihan tersebut, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian dari keputusan demokratis rakyat yang tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.
Ia mengingatkan bahwa partai politik memang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan bernegara, tetapi legitimasi kepemimpinan nasional berasal dari rakyat melalui pemilihan umum, bukan semata-mata dari keputusan internal partai.
Heru, yang pernah menjabat Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra periode 2008–2012, meminta seluruh elite politik mengedepankan kepentingan bangsa dan tidak terjebak dalam manuver yang berpotensi memperkeruh stabilitas pemerintahan.
“Jajaran partai politik harus selalu ingat bahwa yang mempunyai legitimasi dalam menentukan kepemimpinan melalui pemilu adalah rakyat Indonesia, bukan keputusan partai politik. Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengalahkan penghormatan terhadap mandat rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
Menurut Heru, kritik dan perbedaan pandangan terhadap pejabat negara merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan setiap langkah politik harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan Tertutup Gibran-Prabowo Jadi Perhatian Nasional
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut disebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam keterangannya, Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan MK dan MA, khususnya persoalan syarat pendidikan serta surat keterangan penyetaraan ijazah.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo belum memberikan persetujuan terhadap niat tersebut. Presiden justru disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan Gibran ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keputusan akhir yang diumumkan secara resmi oleh Gibran maupun pihak Istana.
Wacana Hak Menyatakan Pendapat Mengemuka di DPR
Polemik tersebut turut berkembang di lingkungan parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan putusan MA dan MK.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan pandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang dinilainya lebih baik. Ia juga menyebut proses konstitusional di DPR dapat tetap berjalan apabila Gibran tidak mengundurkan diri.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Puan menegaskan bahwa sampai saat ini Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa proses penggantian Wakil Presiden, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian, tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan melalui DPR. Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak Gibran.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan bahwa putusan MA dan MK tidak serta-merta membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia merujuk pada amar putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (N.O), serta menilai hasil Pemilu 2024 tetap memiliki kekuatan hukum.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini memiliki dimensi hukum dan politik yang perlu dibahas secara cermat. Status jabatan Wakil Presiden, konsekuensi putusan pengadilan, serta mekanisme pengunduran diri dan penggantian pejabat negara harus ditentukan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAKI Jatim Siapkan Sikap Tegas terhadap Upaya yang Dinilai Inkonstitusional
Heru MAKI menegaskan bahwa dukungan MAKI Jatim bukan berarti menolak proses hukum ataupun menutup ruang kritik masyarakat. Ia justru menginginkan agar seluruh persoalan diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Namun, Heru memberikan peringatan tegas terhadap setiap langkah politik yang menurut penilaian MAKI Jatim berpotensi mengabaikan atau bertentangan dengan mekanisme konstitusional.
Ia menyatakan MAKI Jatim siap mengambil sikap apabila terdapat upaya menurunkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang dinilai tidak sesuai dengan aturan ketatanegaraan.
“Saya dan lembaga SIAP MELAWAN perlakuan yang kami anggap inkonstitusional, apa pun bentuk legitimasinya, ketika ada upaya menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanpa menghormati mekanisme konstitusi. Mas Gibran, CATAT ITU!” tegas Heru MAKI.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap kelembagaan MAKI Jatim di tengah meningkatnya dinamika politik nasional. Heru berharap seluruh elite politik mampu menahan diri, menjaga komunikasi yang sehat, serta tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk menciptakan ketidakpastian pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan seluruh elemen bangsa. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut jabatan publik harus mengutamakan kepastian hukum, kepentingan negara, dan penghormatan terhadap suara rakyat.
Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan sikap Gibran setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo, serta langkah DPR dalam menyikapi polemik tersebut. Keputusan apa pun yang nantinya diambil harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
Pesan Heru MAKI jelas: jangan jadikan kursi Wakil Presiden sebagai arena pertarungan kepentingan politik. Mandat rakyat harus dihormati, proses hukum harus dijalankan, dan kedewasaan politik harus menjadi pegangan seluruh pemimpin bangsa (Red).
