SIDOARJO, 7 Oktober 2026 —LAWKRITIS ID Pengamanan warga binaan berisiko tinggi di Jawa Timur diperketat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur memindahkan 45 warga binaan berisiko tinggi menuju sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2026).
Pemindahan yang dilakukan sejak dini hari tersebut menjadi bagian dari penataan penempatan warga binaan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan. Langkah ini diarahkan untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), sekaligus menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih aman, tertib dan kondusif.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali turun langsung memantau pelaksanaan pemindahan. Ia didampingi Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
Sebanyak 45 warga binaan tersebut berasal dari sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, di antaranya Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun.
Sebelum perjalanan menuju Nusakambangan, seluruh warga binaan terlebih dahulu dikonsolidasikan di Lapas Kelas I Surabaya yang difungsikan sebagai Transit Centre. Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi, personel, pengamanan serta berbagai kebutuhan sebelum rombongan diberangkatkan.
Setelah seluruh rangkaian persiapan selesai, rombongan diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya menuju Nusakambangan pada pukul 04.50 WIB.
Pengawalan dilaksanakan secara berlapis dengan melibatkan jajaran UPT Pemasyarakatan di wilayah Korwil Surabaya Raya bersama unsur Kepolisian. Sistem pengamanan diterapkan sejak persiapan, proses konsolidasi, pemberangkatan hingga perjalanan menuju lokasi tujuan.
Pola tersebut dirancang agar setiap tahapan dapat dikendalikan secara terukur sekaligus meminimalkan risiko gangguan keamanan selama perjalanan.
Kusnali Tekankan Profesionalitas dan Penghormatan HAM
Di balik pengamanan ketat tersebut, Kusnali memberikan penekanan agar seluruh petugas tetap mengedepankan profesionalitas dan prinsip kemanusiaan.
Petugas diminta menjalankan tugas secara tegas dan terukur, tetapi tidak mengabaikan hak serta martabat warga binaan.
“Laksanakan kegiatan pemindahan ini dengan profesional sesuai SOP tanpa melanggar hak asasi ataupun merendahkan harga diri warga binaan. Pastikan komunikasi antarpetugas selalu terjaga, pendelegasian tugas dipahami dengan baik, dan setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing,” tegas Kusnali.
Instruksi tersebut menempatkan komunikasi dan pembagian tugas sebagai bagian penting dalam pengamanan pemindahan warga binaan dengan tingkat risiko tinggi.
Setiap personel harus memahami peran, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi celah koordinasi selama proses pemindahan maupun perjalanan menuju Nusakambangan.
Kusnali menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel ataupun pola pengawalan. Disiplin setiap anggota dalam menjalankan SOP menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan terkendali.
Koordinasi yang solid juga diperlukan agar setiap personel dapat menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing tanpa terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.
Keamanan Berjalan Bersama Pemantauan Kesehatan
Selain keamanan, kondisi kesehatan warga binaan turut menjadi perhatian selama perjalanan.
Petugas diarahkan melakukan pemantauan dan kontrol secara berkala untuk memastikan kondisi seluruh warga binaan tetap terjaga hingga tiba di Nusakambangan.
Dengan demikian, pengamanan dalam proses pemindahan tidak hanya berorientasi pada pencegahan gangguan kamtib, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi warga binaan selama perjalanan.
Nusakambangan dan Strategi Penataan Berbasis Risiko
Pemindahan 45 warga binaan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan pendekatan manajemen risiko dalam tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur.
Warga binaan ditempatkan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan sehingga pola pengawasan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan potensi gangguan kamtib sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan program pembinaan yang lebih terarah sesuai kondisi dan kebutuhan warga binaan.
Penataan berbasis risiko juga memungkinkan pengelolaan keamanan dilakukan secara lebih terukur. Aspek keamanan dan pembinaan ditempatkan sebagai dua unsur yang berjalan beriringan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Kusnali Apresiasi Seluruh Unsur yang Terlibat
Kusnali turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran serta unsur terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pemindahan.
Menurutnya, kelancaran kegiatan tidak terlepas dari soliditas, koordinasi dan kedisiplinan petugas di lapangan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pemindahan warga binaan merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semoga seluruh rangkaian perjalanan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT,” pungkasnya.
Pemindahan 45 warga binaan berisiko tinggi menuju Nusakambangan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Namun, pengamanan berlapis tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka tugas yang profesional dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. SOP, koordinasi lintas unsur, pemantauan kesehatan serta kejelasan tanggung jawab petugas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pemindahan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pengamanan warga binaan berisiko tinggi tidak hanya bertumpu pada kekuatan pengawalan. Manajemen risiko, ketepatan penempatan, profesionalitas petugas, koordinasi dan prinsip kemanusiaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemasyarakatan.
Dari proses konsolidasi di Lapas Kelas I Surabaya hingga perjalanan menuju Nusakambangan, setiap tahapan dilakukan dengan pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Di saat yang sama, petugas tetap diarahkan untuk menjaga hak dan martabat warga binaan.
Dengan pola tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang aman, tertib, profesional dan terukur, sekaligus memastikan seluruh proses pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan (Dd).
