SURABAYA, 8 Oktober 2026 — LAWKRITIS ID Pergantian pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Jawa Timur memasuki babak baru. Kasmu, mantan Ketua DPC GRIB Jaya Bangkalan, resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur terhitung 6 Oktober 2026, menggantikan Yus.
Keputusan tersebut disebut berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya dan disampaikan melalui Sekretaris Umum DPP bersama Wakil Ketua OKK. Secara organisatoris, keputusan dari pusat itu menjadi dasar dimulainya kepemimpinan baru di tubuh GRIB Jaya Jawa Timur.
Namun, pergantian tersebut langsung berhadapan dengan dua persoalan yang menjadi perhatian publik: rekam jejak hukum Kasmu pada masa lalu dan munculnya respons berbeda dari sebagian unsur internal GRIB Jaya Jawa Timur.
Keduanya menjadi pekerjaan rumah serius bagi kepemimpinan baru.
Dari Kursi DPRD Bangkalan ke Pucuk GRIB Jatim
Sebelum masuk ke jajaran pimpinan GRIB Jaya Jawa Timur, Kasmu dikenal sebagai politisi di Kabupaten Bangkalan.
Ia pernah menjadi anggota DPRD Bangkalan periode 2014–2019 dan pernah menduduki posisi Ketua Komisi A DPRD Bangkalan.
Perjalanan politik tersebut kemudian bersinggungan dengan perkara pidana yang berakhir di tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Berdasarkan pemberitaan detikNews pada 22 Januari 2018, Kasmu dieksekusi jaksa setelah kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2645 K/Pid.Sus/2016 menjatuhkan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp100 juta dengan subsider enam bulan kurungan. Putusan itu disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Eksekusi dilakukan ketika Kasmu berada di Gedung DPRD Bangkalan dan hendak memimpin rapat Komisi A. Setelah dieksekusi, ia dibawa ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong untuk menjalani hukuman.
Dengan demikian, perkara tersebut merupakan perkara hukum masa lalu yang telah diputus pengadilan dan dieksekusi, bukan perkara baru yang muncul bersamaan dengan penunjukannya sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur.
Rekam Jejak Lama, Sorotan Baru
Perkara tersebut kembali menjadi perhatian bukan karena adanya proses hukum baru, melainkan karena posisi baru yang kini ditempati Kasmu.
Ketika seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana kembali memperoleh jabatan publik atau kepemimpinan organisasi, rekam jejak tersebut secara faktual dapat kembali menjadi bagian dari perhatian masyarakat.
Namun, pemberitaan mengenai perkara tersebut harus tetap dibatasi pada fakta hukum yang telah diputus. Tidak tepat apabila perkara lama tersebut kemudian dikembangkan menjadi tuduhan baru yang tidak memiliki dasar.
Dalam konteks Kasmu, fakta yang telah diberitakan adalah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung, hukuman 7 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsider enam bulan, serta pelaksanaan eksekusi oleh jaksa pada 2018.
Sementara mengenai apakah rekam jejak tersebut memengaruhi penerimaan anggota terhadap kepemimpinan barunya, hal itu merupakan persoalan yang perlu dilihat berdasarkan sikap resmi organisasi dan perkembangan di lapangan.
GRIB Jatim Sebelumnya Tengah Membangun Konsolidasi
Pergantian pimpinan ini juga menarik karena terjadi setelah GRIB Jaya Jawa Timur sebelumnya aktif membangun konsolidasi organisasi.
Pada Maret 2026, DPD GRIB Jaya Jatim menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan deklarasi dan konsolidasi DPC se-Jawa Timur. Saat itu Ahmad Fajrul disebut sebagai Ketua DPD, sementara drg David Andreasmito tercatat sebagai pembina.
Dalam agenda tersebut, struktur GRIB Jaya Jatim bahkan tengah diarahkan untuk memperkuat keberadaan DPC di berbagai daerah.
Nama Kasmu sendiri tercatat dalam materi konsolidasi tersebut sebagai figur yang mendapat mandat dalam konteks pembentukan atau penguatan organisasi di Bangkalan.
Artinya, perubahan kepemimpinan pada Oktober 2026 berlangsung di tengah proses konsolidasi yang sebelumnya telah berjalan.
Sikap Drg David dan Sejumlah DPC Jadi Titik Krusial
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul respons dari sebagian unsur kepengurusan sebelumnya.
Dalam materi yang menjadi dasar pemberitaan ini, Pembina GRIB Jaya Jawa Timur, Drg David, disebut mengakui keputusan DPP GRIB Jaya sebagai keputusan organisasi yang sah secara konstitusional.
Namun, pada saat yang sama, ia disebut menyampaikan sikap bersama sejumlah ketua DPC di Jawa Timur untuk melepas atribut organisasi.
Jika sikap tersebut benar-benar dilakukan secara organisatoris, dampaknya dapat berpengaruh terhadap efektivitas konsolidasi kepemimpinan baru.
Tetapi, sejauh informasi yang tersedia, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa GRIB Jaya Jawa Timur telah mengalami dualisme kepengurusan atau terbelah secara definitif.
Status masing-masing DPC, jumlah pengurus yang mengambil sikap tersebut, serta dasar organisatoris dari keputusan mereka masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Kontras dengan Citra Organisasi yang Selama Ini Dibangun
Dinamika tersebut juga menarik jika dilihat dari citra GRIB Jaya Jawa Timur yang selama ini dikembangkan.
Pada April 2025, drg David Andreasmito menyampaikan bahwa GRIB Jaya Jatim ingin membangun citra sebagai organisasi profesional, dengan mayoritas anggota disebut berasal dari kalangan pengusaha dan kegiatan organisasi diarahkan pada aktivitas sosial serta pendampingan masyarakat.
Dalam pemberitaan yang sama, GRIB Jaya Jatim disebut memiliki 25 cabang dan menargetkan perluasan struktur hingga seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Karena itu, perubahan pucuk pimpinan bukan sekadar persoalan pergantian ketua. Stabilitas hubungan antara DPD dan DPC menjadi faktor penting untuk mempertahankan struktur organisasi yang selama ini dibangun.
Kasmu Menghadapi Dua Pekerjaan Sekaligus
Dengan mandat baru tersebut, Kasmu setidaknya menghadapi dua pekerjaan besar.
Pertama, memastikan keputusan DPP dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan efektif di tingkat Jawa Timur.
Kedua, membangun komunikasi dengan struktur yang sebelumnya berada di bawah kepemimpinan lama agar tidak terjadi kekosongan koordinasi maupun tarik-menarik kewenangan di tingkat daerah.
Tantangan tersebut menjadi semakin penting apabila benar terdapat sejumlah ketua DPC yang memilih mengambil jarak atau melepas atribut organisasi.
Dalam kondisi seperti itu, konsolidasi tidak cukup hanya dilakukan melalui surat keputusan. Kepemimpinan baru membutuhkan komunikasi langsung, penjelasan mengenai dasar keputusan DPP, serta kepastian mengenai posisi masing-masing struktur daerah.
Bola Panas Kini Berada di Tangan DPP dan DPD
Pergantian kepemimpinan GRIB Jaya Jawa Timur pada akhirnya menempatkan DPP dan DPD dalam satu pekerjaan yang sama: memastikan keputusan organisasi tidak berhenti sebagai keputusan administratif.
DPP perlu memberikan kejelasan mengenai dasar dan mekanisme penunjukan Kasmu.
Sementara kepemimpinan baru DPD harus mampu menjawab dinamika di daerah melalui konsolidasi, bukan sekadar pergantian struktur.
Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan keputusan tersebut juga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Sebab, jika perbedaan sikap berkembang tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, persoalannya dapat bergeser dari sekadar pergantian ketua menjadi persoalan efektivitas organisasi di tingkat Jawa Timur.
Babak Baru yang Akan Menentukan Arah GRIB Jatim
Penunjukan Kasmu telah mengubah peta kepemimpinan GRIB Jaya Jawa Timur.
Namun, apakah perubahan itu akan menghasilkan konsolidasi atau justru memperpanjang dinamika internal masih terlalu dini untuk disimpulkan.
Yang sudah terang adalah dua fakta.
Pertama, Kasmu kini memperoleh mandat baru sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur berdasarkan keputusan DPP sebagaimana disampaikan dalam materi pemberitaan.
Kedua, rekam jejak hukum masa lalunya memang tercatat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada 2018.
Di antara kedua fakta tersebut terdapat pekerjaan besar yang harus dijalankan: membangun kepercayaan, memastikan komunikasi dengan DPC tetap berjalan, serta menjaga agar perbedaan sikap tidak berubah menjadi konflik organisatoris.
Pada akhirnya, kursi Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur bukan hanya soal siapa yang mendapat mandat dari pusat, tetapi juga bagaimana mandat tersebut mampu diterima, dijalankan, dan diterjemahkan menjadi konsolidasi nyata di seluruh struktur Jawa Timur (Red).
