SURABAYA –LAWKRITIS ID Rencana perubahan mekanisme pengelolaan anggaran hibah KONI Jawa Timur yang berkaitan dengan persiapan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 menuai perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.
Melalui Ketua MAKI Jatim Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, organisasi tersebut menyatakan tengah mempersiapkan rencana aksi demonstrasi akbar di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur. Aksi tersebut dimaksudkan untuk mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka secara transparan dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan anggaran olahraga yang akan digunakan dalam menghadapi agenda kompetisi 2027.
MAKI Jatim menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai perubahan administrasi atau perpindahan pengelolaan dana hibah. Di balik kebijakan tersebut terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keberlangsungan pembinaan atlet, kesiapan cabang olahraga, serta masa depan prestasi olahraga Jawa Timur.
Heru Satriyo menegaskan, setiap perubahan kebijakan harus melalui kajian matang dan mempertimbangkan kondisi teknis pembinaan olahraga yang selama ini melibatkan KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, serta para pelatih.
“Yang kami khawatirkan bukan semata-mata persoalan siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana nasib pembinaan atlet ke depan. Jangan sampai akibat kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang, justru ada satu sampai dua generasi atlet Jawa Timur yang kehilangan momentum untuk berprestasi,” tegas Heru.
Desak Sekdaprov Buka Dasar Hukum Pengelolaan Anggaran
MAKI Jatim secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai landasan hukum dan dasar kewenangan apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah untuk kegiatan BK PON dan Porprov 2027.
Menurut Heru, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah kebijakan tersebut sebatas penataan administrasi anggaran, perubahan mekanisme pelaksanaan program, atau pengalihan tanggung jawab kegiatan yang selama ini berkaitan erat dengan KONI Jatim.
Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Dispora, KONI, dan organisasi cabang olahraga. Terlebih, anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan publik sehingga perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawabannya wajib dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
MAKI Jatim mengingatkan bahwa tata kelola anggaran olahraga harus menjamin efektivitas program sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan atlet.
Tim Litbang dan Investigasi Kompilasi Bahan Dugaan Penyimpangan Anggaran 2022–2026
Selain menyoroti rencana perubahan pengelolaan anggaran olahraga, MAKI Jatim juga menyampaikan bahwa tim Litbang dan Investigasi tengah mengompilasi sejumlah informasi serta dokumen terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dispora Jatim untuk periode tahun anggaran 2022–2026.
Heru menjelaskan, seluruh bahan tersebut akan ditelaah dan disusun secara sistematis untuk menjadi materi pelaporan hukum. Apabila hasil kajian menemukan indikasi yang didukung bukti memadai dan memenuhi persyaratan hukum, MAKI Jatim siap meneruskan laporan secara kelembagaan melalui Bidang Hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
“Kami akan mengorkestrasi materi dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim secara bertahap, episode demi episode. Seluruhnya akan kami telaah berdasarkan data dan dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi yang memiliki dasar hukum dan bukti memadai, tentu akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Heru menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah. Namun, MAKI Jatim juga menekankan bahwa setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian yang sah. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Persiapan BK PON Membutuhkan Koordinasi Teknis, Bukan Sekadar Anggaran Akomodasi
MAKI Jatim juga mengingatkan bahwa persiapan menghadapi BK PON bukan pekerjaan sederhana yang hanya berkaitan dengan transportasi, penginapan, konsumsi, maupun akomodasi atlet.
Terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus dipersiapkan secara serius, mulai dari pemetaan dan seleksi atlet, evaluasi performa, penentuan kuota, pemahaman sistem kualifikasi setiap cabang olahraga, pengadaan peralatan pertandingan, hingga proyeksi kekuatan kontingen Jawa Timur untuk menghadapi PON mendatang.
Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik dan mekanisme kualifikasi yang berbeda. Sebagian menggunakan sistem peringkat, sementara lainnya menerapkan pembatasan kuota peserta. Seluruh proses tersebut membutuhkan koordinasi intensif antara pelatih, pengurus cabang olahraga, dan organisasi yang memahami perjalanan pembinaan atlet.
Karena itu, MAKI Jatim meminta agar perubahan kebijakan pengelolaan anggaran tidak menghambat program latihan, proses seleksi, maupun persiapan atlet yang telah berjalan.
Heru: MAKI Jatim Bukan Membela KONI, tetapi Memperjuangkan Atlet
Heru Satriyo juga menegaskan bahwa sikap MAKI Jatim bukan untuk membela kepentingan kelembagaan KONI Jatim dalam polemik pengelolaan anggaran tersebut.
Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya berdiri untuk mengawal kepentingan publik, memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan, serta menjaga agar kebijakan pemerintah tidak mengorbankan masa depan atlet.
“Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim bukan sedang masuk untuk membela KONI Jatim. Kami berdiri untuk kepentingan prestasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kepentingan birokrasi dan tarik-menarik kewenangan justru mengorbankan para atlet yang selama ini berjuang membawa nama Jawa Timur,” tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa substansi pengawasan MAKI Jatim bukan terletak pada siapa yang menguasai pengelolaan anggaran, melainkan bagaimana uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan prestasi olahraga.
Pemprov Jatim Diminta Evaluasi Sebelum Kebijakan Diputuskan
MAKI Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan keputusan final terkait mekanisme pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027.
Sejumlah aspek harus menjadi perhatian, antara lain kejelasan dasar hukum, pembagian kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, ketepatan penggunaan anggaran, serta jaminan keberlanjutan pembinaan atlet.
Rencana demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim dan penyiapan materi pelaporan dugaan penyimpangan anggaran menjadi dua langkah yang disiapkan MAKI Jatim sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi MAKI Jatim, polemik ini tidak semestinya berhenti pada persoalan Dispora dan KONI. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus dijaga, yakni akuntabilitas penggunaan uang rakyat dan masa depan olahraga Jawa Timur.
Heru Satriyo berharap Pemprov Jatim segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi ketidakpastian kebijakan menjelang kompetisi 2027. Kepastian mekanisme pengelolaan anggaran dan koordinasi antarlembaga menjadi kebutuhan penting agar seluruh program pembinaan atlet dapat berjalan tanpa hambatan.
MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui langkah organisasi, pengumpulan data, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada janji transparansi. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara perjuangan atlet Jawa Timur menuju prestasi nasional tidak boleh dikorbankan oleh ketidakjelasan kebijakan (Red).
