SIDOARJO – LAWKRITIS ID Penguatan standar pelayanan dan pemenuhan hak dasar tahanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan studi tiru Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Timur ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rutan Kelas I Surabaya memberikan kesempatan kepada rombongan Dittahti Polda Jatim untuk melihat secara langsung berbagai fasilitas serta mekanisme pelayanan yang diterapkan dalam mendukung kebutuhan dan hak-hak dasar para penghuni rutan.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menerima langsung kedatangan rombongan. Kunjungan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan fasilitas penahanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan institusi penegak hukum.
Sejumlah fasilitas vital menjadi perhatian dalam agenda peninjauan. Rombongan diajak melihat alur pelayanan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yang menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Peninjauan kemudian menyasar dapur rutan, tempat penyediaan makanan bagi warga binaan. Aspek kebersihan, kelayakan pengolahan makanan, serta pemenuhan kebutuhan gizi menjadi perhatian tersendiri mengingat konsumsi yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selama seseorang menjalani masa penahanan.
Tidak berhenti di situ, rombongan juga melihat langsung fasilitas poliklinik rutan. Keberadaan layanan kesehatan menjadi unsur penting dalam menjamin terpenuhinya hak tahanan untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kebutuhan.
Selain fasilitas kesehatan dan dapur, tata kelola ruang kunjungan serta blok hunian warga binaan turut menjadi bagian dari objek studi tiru. Pengelolaan kedua fasilitas tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan penahanan yang aman, tertib, dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.
Kegiatan ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan rumah tahanan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pengamanan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang layak, memenuhi kebutuhan dasar, serta memastikan hak-hak setiap orang yang berada dalam proses hukum tetap terlindungi.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, kegiatan berbagi praktik pengelolaan tersebut merupakan wujud keterbukaan dan komitmen membangun sinergi kelembagaan. Sementara bagi Dittahti Polda Jatim, hasil pengamatan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mendorong peningkatan standar pelayanan dan perawatan tahanan.
Melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman ini, peningkatan kualitas pelayanan diharapkan tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang konsisten, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada hakikatnya, keberhasilan sistem penegakan hukum bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menjalankan aturan, melainkan juga dari kemampuan institusi negara memastikan setiap tahanan tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, serta perlindungan hak sesuai ketentuan perundang-undangan (Dd).
