BANYUWANGI –LAWKRITIS ID Bantahan seorang petinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisial M terkait dugaan penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp70 miliar tidak menghentikan langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur untuk melanjutkan penelusuran. Sebaliknya, klarifikasi tersebut justru menjadi bagian penting yang akan diuji melalui pendalaman data, dokumen, serta penelusuran aliran dana.
Polemik pengelolaan dana CSR yang menjadi perhatian publik ini semakin berkembang setelah M secara langsung menyampaikan bantahan kepada Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, M menegaskan tidak pernah menerima dana CSR sebagaimana informasi yang sebelumnya menjadi sorotan MAKI Jatim.
Bahkan, M mempersilakan MAKI Jatim melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap informasi yang dipersoalkan.
Bantahan tersebut menjadi hak klarifikasi yang harus dihormati. Sebagaimana prinsip keberimbangan pemberitaan, setiap pihak yang disebut dalam suatu informasi berhak menyampaikan penjelasan dan memperoleh ruang untuk memberikan tanggapan.
Hal itu juga telah dilakukan MAKI News melalui pemberitaan hak jawab pada 10 November 2026.
Namun, bagi MAKI Jatim, munculnya bantahan bukan berarti seluruh proses penelusuran harus dihentikan. Sebab, persoalan yang sedang didalami bukan semata-mata mengenai pengakuan atau penyangkalan seseorang, melainkan menyangkut kejelasan asal-usul, mekanisme penyaluran, penerima, hingga pertanggungjawaban dana CSR yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
### HERU SATRIYO: MAKI BUKAN BERGERAK BERDASARKAN KABAR KATANYA
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa organisasinya tidak ingin membangun sebuah persoalan berdasarkan asumsi, opini pribadi, ataupun informasi yang tidak memiliki dasar jelas.
Menurut Heru, setiap informasi yang menjadi perhatian MAKI Jatim harus melalui proses pengumpulan bahan, penelusuran, pendalaman, serta pengujian terhadap data dan dokumen pendukung.
Ia menegaskan bahwa MAKI Jatim memiliki Tim Litbang dan Investigasi yang bertugas mendalami setiap informasi sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” tegas Heru Satriyo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa MAKI Jatim ingin menempatkan persoalan dugaan tata kelola dana CSR Banyuwangi dalam koridor pembuktian, bukan sekadar mempertentangkan pernyataan antara pihak yang membantah dan pihak yang melakukan penelusuran.
Heru juga memberikan isyarat bahwa proses pendalaman masih terus berjalan.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
### DUGAAN ALIRAN DANA CSR RP70 MILIAR, TIGA PERUSAHAAN JADI FOKUS PENELUSURAN
Sebelumnya, Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menyampaikan informasi awal mengenai dugaan ketidakwajaran tata kelola dana CSR dari sejumlah perusahaan pada tahun anggaran 2024.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun MAKI Jatim, terdapat dugaan aliran dana dengan total mencapai Rp70 miliar yang disebut berasal dari tiga perusahaan dengan nilai masing-masing Rp35 miliar, Rp20 miliar, dan Rp15 miliar.
Dalam penelusuran awal tersebut, dana dimaksud diduga ditransfer ke rekening pribadi seseorang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan petinggi Banyuwangi berinisial M.
Informasi yang disampaikan MAKI Jatim juga mengaitkan dugaan penggunaan dana tersebut dengan sejumlah aktivitas usaha, di antaranya pembangunan dan pengembangan peternakan sapi jenis Limousine, pembelian lahan, serta pengembangan usaha lapangan futsal dan restoran.
Bahkan, di kawasan yang menjadi bagian dari informasi penelusuran tersebut disebut terdapat pembangunan fasilitas olahraga padel.
Meski demikian, seluruh informasi mengenai aliran dana, identitas penerima, hubungan keluarga, maupun dugaan pemanfaatannya masih merupakan klaim dan temuan awal MAKI Jatim yang membutuhkan verifikasi secara menyeluruh.
Belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak yang disebut telah menerima atau menggunakan dana CSR untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, bantahan M menjadi salah satu keterangan penting yang perlu diperhitungkan dan dikonfirmasi bersama dokumen transaksi serta keterangan pihak-pihak terkait.
### MAKI BIDIK KEJELASAN ASAL DANA, REKENING PENERIMA HINGGA PERTANGGUNGJAWABAN
Dalam perkembangan berikutnya, MAKI Jatim menyatakan akan memfokuskan penelusuran pada sejumlah aspek mendasar yang dinilai penting untuk menjawab polemik tersebut.
Pertama, memastikan identitas tiga perusahaan yang disebut sebagai sumber dana CSR dengan total nilai Rp70 miliar.
Kedua, menelusuri mekanisme penyaluran dana, termasuk dasar pemberian, dokumen administrasi, serta tujuan penggunaan dana CSR.
Ketiga, memastikan siapa pihak yang secara resmi tercatat sebagai penerima dan apakah terdapat transaksi melalui rekening perorangan maupun lembaga tertentu.
Keempat, menelusuri penggunaan dana yang disebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan usaha, termasuk peternakan sapi Limousine, pembelian lahan, lapangan futsal, restoran, dan fasilitas olahraga padel.
Kelima, menguji kesesuaian antara tujuan penyaluran dana CSR, dokumen pertanggungjawaban, serta realisasi pemanfaatannya.
Seluruh aspek tersebut dinilai perlu ditelusuri agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan sepihak, melainkan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
### BIDANG HUKUM MAKI JATIM SIAPKAN KEMUNGKINAN LANGKAH PELAPORAN
Tidak hanya melakukan pendalaman melalui Tim Litbang dan Investigasi, Heru Satriyo sebelumnya juga menyampaikan bahwa Bidang Hukum MAKI Jatim tengah melakukan penyempurnaan dan pemilahan dokumen.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila hasil penelusuran nantinya menemukan bukti permulaan yang memadai.
MAKI Jatim disebut akan mengedepankan prosedur klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan pengujian informasi sebelum menentukan langkah hukum.
Dengan demikian, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum agar diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila seluruh mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana CSR ternyata telah berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan dokumen dan penjelasan transparan dari pihak terkait diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
### PUBLIK BANYUWANGI MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR BANTAHAN
Persoalan dana CSR bukan perkara sederhana. Tanggung jawab sosial perusahaan pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam pengelolaannya merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.
Polemik ini juga tidak semestinya berkembang menjadi ajang saling tuding ataupun pembentukan opini yang mendahului pembuktian.
Bantahan petinggi Banyuwangi berinisial M harus dihormati sebagai hak setiap orang untuk memberikan klarifikasi. Pada saat yang sama, upaya MAKI Jatim untuk menelusuri informasi yang telah dihimpun juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Kini, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana memastikan kejelasan sumber dana, jalur transaksi, pihak penerima, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Jika memang tidak terdapat persoalan dalam pengelolaan dana CSR tersebut, dokumen dan bukti transaksi yang transparan tentu dapat menjadi jawaban.
Namun, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling keras membantah atau siapa yang paling lantang berbicara. Yang terpenting adalah apakah seluruh informasi dapat dibuktikan melalui dokumen, transaksi, dan fakta yang sesungguhnya.
Penelusuran masih berjalan. Bantahan telah disampaikan. Kini, publik Banyuwangi menunggu satu hal yang paling penting: kejelasan fakta di balik dugaan aliran dana CSR Rp70 miliar (Red).
