SURABAYA –LAWKRITIS ID Polemik pengelolaan anggaran olahraga di Jawa Timur memasuki babak baru. Setelah melalui pembahasan dan klarifikasi di Komisi E DPRD Jawa Timur, pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) Tahun 2027 akhirnya disepakati tetap berada di bawah KONI Jawa Timur secara kelembagaan.
Kesepakatan yang dicapai dalam rapat Rabu sore (11/11/2026) tersebut menjadi perkembangan penting bagi persiapan olahraga Jawa Timur. Namun, berakhirnya polemik mengenai pengelolaan anggaran tidak berarti perjuangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur ikut berakhir.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, justru memastikan bahwa pihaknya akan melanjutkan agenda pengawasan dengan tuntutan yang lebih tegas, yakni meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi dan mencopot Kepala Dispora Jatim.
“COPOT KADISPORA JATIM!” menjadi isu utama yang akan dibawa MAKI Jatim dalam rencana aksi demonstrasi akbar mendatang.
### Komisi E DPRD Jatim Peroleh Klarifikasi KONI dan Dispora
Rapat klarifikasi tersebut diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan memanggil Kadispora Jatim beserta jajaran dan KONI Jatim beserta jajaran.
Dalam pertemuan di ruang rapat Komisi E tersebut, kedua pihak diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai polemik rencana pengalihan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027.
Sri Untari mendengarkan penjelasan masing-masing pihak. Sebelum rapat berlangsung, ia juga telah menerima sejumlah masukan dan data dari Heru MAKI melalui komunikasi WhatsApp.
Masukan tersebut berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran sekaligus kritik terhadap kebijakan prioritas pembiayaan kegiatan olahraga di lingkungan Dispora Jatim.
Hasil pembahasan akhirnya menyepakati bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap dikelola secara profesional oleh KONI Jatim secara kelembagaan.
Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian bagi KONI Jatim dalam mempersiapkan atlet, memperkuat program Puslatda, serta melakukan koordinasi dengan cabang-cabang olahraga yang akan mengikuti kompetisi tahun 2027. Berdasarkan Fakta bukan HOAX
### Heru MAKI Soroti Anggaran GMS Rp2,3 Miliar dan POPDA Rp772 Juta
Di balik polemik pengelolaan anggaran tersebut, Heru MAKI menyampaikan kritik terhadap kebijakan prioritas anggaran Dispora Jatim.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (GMS) yang disebut memperoleh anggaran sekitar Rp2,3 miliar setiap tahun.
Heru menilai alokasi tersebut perlu dibandingkan dengan anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang baru saja diselenggarakan di Kabupaten Ngawi.
Menurut data yang disampaikan Heru kepada Ketua Komisi E DPRD Jatim, anggaran POPDA tersebut hanya sekitar Rp772 juta lebih atau kurang lebih sepertiga dari anggaran GMS.
Perbandingan ini menjadi salah satu dasar kritik Heru terhadap skala prioritas pembiayaan kegiatan di lingkungan Dispora Jatim.
Heru berpandangan, GMS memang memiliki tujuan melestarikan budaya perjalanan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut tidak secara langsung menghasilkan torehan prestasi olahraga.
Sebaliknya, POPDA merupakan bagian penting dari proses pembinaan dan pencarian bibit atlet pelajar Jawa Timur.
Melalui kompetisi tersebut, atlet-atlet potensial diharapkan dapat meningkatkan jenjang pembinaan dan memperoleh kesempatan masuk program Puslatda sebagai bagian dari persiapan menuju PON.
Heru mempertanyakan mengapa kegiatan pembinaan yang memiliki hubungan langsung dengan masa depan prestasi atlet justru mendapatkan alokasi anggaran jauh lebih kecil dibandingkan kegiatan GMS.
Baginya, kebijakan anggaran olahraga seharusnya memberikan perhatian proporsional terhadap pembinaan atlet, peningkatan kualitas kompetisi, serta keberlanjutan prestasi olahraga Jawa Timur.
### Kesepakatan KONI dan Dispora Menjadi Kepastian Awal
Kesepakatan dalam rapat Komisi E DPRD Jatim menjadi perkembangan penting karena persiapan PON dan Porprov 2027 membutuhkan koordinasi yang terencana.
Pengelolaan teknis penyelenggaraan olahraga melibatkan banyak aspek, mulai dari persiapan atlet, koordinasi cabang olahraga, pembinaan, kebutuhan pertandingan, hingga kesiapan mengikuti tahapan kualifikasi.
KONI Jatim sebagai organisasi olahraga yang mendapatkan tanggung jawab penyelenggaraan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebutuhan teknis tersebut.
Sementara itu, dukungan pembiayaan melalui APBD tetap harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemerintahan daerah dan ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian yang menghambat persiapan atlet Jawa Timur.
### MAKI Jatim Siapkan Demonstrasi Akbar
Menariknya, Heru MAKI justru menyebut kesepakatan tersebut sebagai kemenangan awal sebelum MAKI Jatim memasuki agenda perjuangan berikutnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengintensifkan rapat konsolidasi untuk mempersiapkan demonstrasi akbar.
Aksi tersebut direncanakan menyasar tiga lokasi pemerintahan, yakni:
* Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
* Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
* Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur.
Tuntutan utama yang akan disuarakan adalah meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencopot Kepala Dispora Jatim.
Heru menegaskan bahwa agenda demonstrasi tersebut bukan sekadar menyampaikan ketidakpuasan, melainkan menjadi sarana menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan olahraga di Jawa Timur.
Ia juga berharap aksi tersebut mendapatkan dukungan dari perwakilan atlet, para pelatih, serta pembina berbagai cabang olahraga.
Menurut Heru, suara insan olahraga perlu mendapatkan ruang agar persoalan kebijakan dan pembinaan atlet benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketika ditanya mengenai kapan demonstrasi akbar tersebut akan dilaksanakan, Heru menjawab dengan singkat dan tegas.
“SECEPATNYA!”
Jawaban tersebut sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan MAKI News, sekaligus menegaskan bahwa konsolidasi aksi akan segera diintensifkan. Berdasarkan Fakta bukan HOAX
Khofifah Diharapkan Merespons Aspirasi MAKI Jatim
Kini perhatian publik tertuju kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kesepakatan Komisi E DPRD Jatim mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 di KONI Jatim telah memberikan kepastian awal. Namun, kritik terhadap kebijakan prioritas anggaran Dispora masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan.
Publik berhak mengetahui bagaimana dasar penentuan alokasi anggaran kegiatan, apa indikator keberhasilan setiap program, serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat terhadap pembinaan dan prestasi atlet.
Di sisi lain, tuntutan pencopotan Kadispora merupakan aspirasi MAKI Jatim yang menjadi kewenangan Gubernur untuk dipertimbangkan melalui mekanisme evaluasi pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada perdebatan antarlembaga. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan olahraga memiliki arah yang jelas, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keberpihakan terhadap kepentingan atlet.
Kesepakatan sudah tercapai, konsolidasi aksi segera berjalan. Heru MAKI memastikan pengawasan terhadap kebijakan olahraga Jawa Timur tetap berlanjut.
Bagi MAKI Jatim, mempertahankan tata kelola anggaran di KONI bukanlah garis akhir. Perjuangan berikutnya adalah mendorong evaluasi kebijakan Dispora agar pembangunan olahraga Jawa Timur semakin transparan, terarah, dan berorientasi pada prestasi.
Uang rakyat harus tepat sasaran. Pembinaan atlet jangan dianaktirikan. Prestasi olahraga Jawa Timur harus menjadi prioritas!
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari! (Red).
