MALANG — LAWKRITIS ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendampingi rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Malang, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pengawasan, mengevaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan, serta memastikan pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam agenda tersebut, perhatian diarahkan pada sejumlah persoalan penting, mulai dari kondisi hunian yang mengalami kelebihan kapasitas atau overkapasitas, efektivitas sistem pengamanan, integritas petugas, kualitas pelayanan dasar, hingga transparansi penyelenggaraan layanan publik.
Kunjungan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendorong sistem pembinaan yang tetap mengedepankan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Dampingi Peninjauan Lapas Lowokwaru, Pelayanan dan Keamanan Jadi Perhatian
Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang atau Lapas Lowokwaru. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat sejumlah fasilitas dan layanan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan.
Fasilitas yang ditinjau meliputi pelayanan kesehatan, dapur dan kualitas bahan makanan, sistem keamanan, serta pelaksanaan program pembinaan warga binaan.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan di lapangan. Kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kondisi lingkungan hunian merupakan aspek mendasar yang perlu dijaga agar warga binaan memperoleh pelayanan sesuai haknya.
Pada saat bersamaan, sistem keamanan dan ketertiban perlu terus diperkuat guna menjaga situasi lapas tetap kondusif, mencegah gangguan keamanan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Kehadiran Kusnali dalam rangkaian kegiatan tersebut menegaskan keterlibatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam mendukung evaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan bersama Komisi XIII DPR RI.
Pengawasan secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, memperkuat koordinasi, dan mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Sanggar Batik dan Lukis Jadi Bagian Pembinaan Kemandirian
Selain meninjau pelayanan dasar dan sistem pengamanan, rombongan Komisi XIII DPR RI juga melihat fasilitas pembinaan kemandirian warga binaan, termasuk sanggar batik dan sanggar lukis.
Kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan produktif yang diharapkan dapat memberikan bekal bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.
Pembinaan kemandirian merupakan unsur penting dalam sistem pemasyarakatan. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.
Karena itu, pelaksanaan program pembinaan perlu terus diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terjaganya keamanan di dalam lapas, tetapi juga dari kesiapan warga binaan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.
Kusnali Paparkan Tantangan Pemasyarakatan Jawa Timur dalam RDP
Setelah peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang Mirama.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian program, kualitas pelayanan publik, serta tantangan strategis sesuai dengan kewenangannya.
Pembahasan diperdalam melalui sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XIII DPR RI. Forum ini menjadi sarana evaluasi untuk membahas berbagai tantangan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kusnali menyampaikan paparan mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian meliputi kondisi hunian yang mengalami overkapasitas, efektivitas sistem pengamanan dan pencegahan pelarian, integritas petugas, pemenuhan hak warga binaan, serta transparansi pelayanan publik.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan evaluasi berkelanjutan dan langkah perbaikan yang terukur. Penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih efektif dan akuntabel.
Kusnali Tegaskan Pengawasan Harus Berjalan Seiring Pemenuhan Hak
Kusnali menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Kami terus mendorong penguatan keamanan dan ketertiban, menjaga integritas petugas, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan keamanan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak warga binaan. Keduanya merupakan unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada pembinaan.
Integritas petugas juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik harus didukung kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta mekanisme pengawasan yang konsisten.
Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi secara berkala diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kekurangan dan mendorong perbaikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Reses Komisi XIII DPR RI Perkuat Evaluasi dan Tata Kelola
Kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Kota Malang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja, termasuk penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Berbagai persoalan yang menjadi perhatian dalam peninjauan dan RDP diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem keamanan, menjaga integritas aparatur, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan sesuai ketentuan.
Keikutsertaan Kusnali dalam rangkaian kegiatan tersebut mempertegas komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk mendukung fungsi pengawasan DPR RI sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Ke depan, penyelenggaraan pemasyarakatan diharapkan semakin mengedepankan profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya tersebut perlu disertai penguatan pengamanan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pelaksanaan pembinaan yang mendukung kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Pemenuhan hak warga binaan, kualitas pelayanan, integritas petugas, dan efektivitas pembinaan juga menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.
Melalui pendampingan kunjungan reses Komisi XIII DPR RI, Kusnali memperkuat komitmen pengawasan dan evaluasi demi mendorong pelayanan pemasyarakatan Jawa Timur yang aman, profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Dd).
