SURABAYA — LAWKRITIS ID Gemerlap Jatim Fest 2026 di Exhibition Hall Grand City Surabaya kini tidak hanya menjadi perhatian karena kemeriahan pameran, hiburan, layanan publik, serta kehadiran pelaku UKM/UMKM. Di tengah berlangsungnya agenda pada 30 September hingga 4 Oktober 2026, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyoroti pola pembiayaan kegiatan, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga konsep pemberdayaan pelaku UKM/UMKM.
Sorotan tersebut bahkan berkembang pada dugaan adanya praktik cash back atau gratifikasi yang menurut MAKI Jatim perlu ditelusuri. Organisasi tersebut menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila hasil penelusuran dan bukti yang diperoleh dinilai memadai.
Namun, dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, transaksi, keterangan para pihak, serta proses hukum oleh lembaga yang berwenang.
Di sisi lain, Jatim Fest 2026 secara resmi diposisikan sebagai ruang yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, industri, UMKM, serta berbagai potensi ekonomi Jawa Timur. Penyelenggara menyebut kegiatan tersebut memadukan pameran, layanan publik, kuliner, fashion, wisata, hiburan, olahraga, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
MAKI Pertanyakan Arah Pemberdayaan UMKM
MAKI Jatim mempertanyakan apakah konsep pemberdayaan UKM/UMKM dalam Jatim Fest telah berjalan secara optimal, terutama terkait akses pelaku usaha terhadap stan pameran.
Dalam artikel MAKI News yang menjadi dasar sorotan tersebut, disebutkan adanya informasi dari seorang pelaku UKM/UMKM yang mengaku pernah ditawari mengikuti Jatim Fest dengan biaya Rp7 juta untuk lima hari.
Informasi tersebut menjadi perhatian MAKI karena organisasi itu mempertanyakan apakah pola biaya keikutsertaan tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan sekadar mengenai mahal atau murahnya biaya stan, melainkan bagaimana mekanisme penentuan peserta, berapa jumlah stan berbayar, berapa yang diberikan secara gratis, dan siapa saja yang memperoleh fasilitas tersebut.
Di sisi lain, informasi resmi Jatim Fest menyebut lebih dari 100 UKM unggulan Jawa Timur ditampilkan dalam kegiatan tersebut, termasuk produk batik, bordir, craft, fashion, serta produk makanan dan minuman khas daerah.
Penyelenggara juga menyampaikan bahwa penggunaan QRIS diarahkan untuk seluruh tenant, dengan tujuan memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung.
Dengan demikian, titik yang perlu dijelaskan adalah bagaimana seluruh skema tersebut diterapkan kepada masing-masing peserta.
Anggaran OPD Jadi Sorotan
MAKI Jatim selanjutnya menyoroti anggaran sejumlah OPD Pemprov Jatim yang mengikuti Jatim Fest.
Dalam artikel MAKI News, organisasi tersebut menyebut berdasarkan data SIRUP LKPP Tahun Anggaran 2026 terdapat sejumlah anggaran yang dikaitkan dengan kegiatan pameran.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur disebut memiliki anggaran Rp200 juta untuk jasa sewa lahan dan dekorasi. Selain itu disebut terdapat anggaran Rp100 juta untuk belanja souvenir dan seragam.
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur disebut mengalokasikan Rp55 juta untuk sewa lahan dan Rp66 juta untuk dekorasi. Sementara Dinas Perhubungan Jawa Timur disebut memiliki anggaran Rp133 juta untuk keikutsertaan dalam Jatim Fest.
MAKI mempertanyakan perbedaan nilai tersebut dan meminta agar dasar penghitungan serta spesifikasi fasilitas yang diperoleh masing-masing OPD dapat dibuka secara transparan.
Perbedaan nilai anggaran antar-OPD, bagaimanapun, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Untuk menilai kewajaran penggunaan anggaran diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, realisasi, serta output yang diterima masing-masing OPD.
Pos Penyelenggaraan Acara Ikut Dipertanyakan
MAKI Jatim juga menyoroti anggaran Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur.
Dalam artikel MAKI News disebutkan terdapat pos “Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara” senilai Rp255 juta yang dipertanyakan keterkaitannya dengan Jatim Fest.
Hal tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen resmi agar publik dapat mengetahui apakah pos tersebut memang berkaitan dengan Jatim Fest, apa ruang lingkup pekerjaannya, siapa penyedianya, serta bagaimana mekanisme pengadaan dan pembayarannya.
Keterbukaan tersebut penting agar publik dapat membedakan antara penggunaan anggaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dengan dugaan penyimpangan yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Heru MAKI Soroti Orientasi Event Organizer
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, juga membandingkan penyelenggaraan Jatim Fest dengan model pameran yang pernah dilakukan MAKI Jatim.
Heru menyebut konsep “gendhong ngendhit”, yakni OPD yang berpartisipasi membayar dengan nilai sekitar Rp15 juta hingga Rp50 juta, sementara sebagian besar stan dapat dialokasikan secara gratis bagi pelaku UKM/UMKM.
Menurut Heru, pola tersebut dimaksudkan agar keterlibatan pemerintah dalam pameran tidak hanya menjadi pembiayaan kegiatan, tetapi juga memberikan ruang nyata kepada pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan dan menjual produknya.
MAKI Jatim juga meminta penyelenggara event organizer tidak semata-mata menggunakan pendekatan profit oriented, tetapi memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UKM/UMKM Jawa Timur.
Pemprov Sebut Jatim Fest Ditujukan untuk Dorong UMKM
Di sisi lain, Pemprov Jatim sebelumnya menyampaikan bahwa Jatim Fest 2026 dirancang untuk mendorong perkembangan UMKM dan menjadi salah satu katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman, menyatakan Jatim Fest diharapkan dapat membantu pelaku UMKM semakin berkembang dan dikenal masyarakat.
Penyelenggara juga menyebut sekitar 22 OPD Pemprov Jatim, lima instansi pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah BUMN dan BUMD terlibat dalam gelaran tersebut.
Sementara itu, PT Dayapromo Mitra Tama mencantumkan Jatim Fest 2026 sebagai salah satu agenda pamerannya dan menyatakan perusahaan tersebut merupakan rebranding dari Debindo Mitra Tama sejak September 2025.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi penyelenggara, Jatim Fest memang diarahkan sebagai kegiatan multipihak yang menggabungkan promosi ekonomi, pelayanan publik, UMKM, dan hiburan.
Dugaan Cash Back dan Gratifikasi Jadi Titik Panas
Sorotan paling serius dari MAKI Jatim berkaitan dengan dugaan cash back dan gratifikasi.
MAKI menyatakan akan menelusuri kemungkinan adanya transaksi atau hubungan pembiayaan tertentu di balik keterlibatan OPD dan penyelenggara. Jika bukti yang diperoleh dinilai cukup, MAKI menyatakan siap melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
MAKI juga mendorong adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan penyelenggara dan anggaran OPD yang mengikuti Jatim Fest.
Namun, sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi, tidak tepat menyatakan bahwa gratifikasi atau cash back telah terjadi. Statusnya masih berupa dugaan yang disampaikan MAKI Jatim dan membutuhkan verifikasi serta pembuktian.
Karena itu, klarifikasi pihak penyelenggara dan Pemprov Jatim menjadi penting untuk menjawab tudingan tersebut secara terbuka.
Pertanyaan Publik Semakin Mengemuka
Sorotan MAKI Jatim pada akhirnya membawa Jatim Fest ke persoalan yang lebih luas daripada sekadar kemeriahan pameran.
Publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai:
– berapa total anggaran pemerintah yang digunakan;
– apa saja pekerjaan dan fasilitas yang dibayarkan masing-masing OPD;
– bagaimana mekanisme pemilihan penyedia;
– berapa biaya stan bagi pelaku usaha;
– berapa jumlah UKM/UMKM yang memperoleh stan gratis;
– bagaimana dasar penentuan harga sewa, dekorasi, dan fasilitas;
– serta apakah terdapat transaksi atau pemberian manfaat di luar nilai kontrak resmi.
Pertanyaan tersebut relevan karena kegiatan yang melibatkan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hasil.
Sementara itu, apabila MAKI benar-benar membawa dugaan cash back atau gratifikasi ke aparat penegak hukum, maka dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, komunikasi transaksi, serta keterangan para pihak dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Bukan Sekadar Gemerlap Pameran
Jatim Fest 2026 masih berlangsung hingga 4 Oktober. Penyelenggara menghadirkan berbagai program, mulai dari pelayanan publik, UKM craft dan fashion, kuliner, destinasi wisata, hingga hiburan dan kompetisi. Acara tersebut juga dibuka gratis bagi masyarakat.
Di tengah kemeriahan itu, sorotan MAKI Jatim menghadirkan pertanyaan mengenai sisi lain sebuah event yang melibatkan pemerintah: seberapa transparan anggaran dikelola dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UKM/UMKM.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, penjelasan berbasis dokumen akan menjadi jawaban penting bagi publik.
Sebaliknya, apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan oleh aparat berwenang akan menentukan ada atau tidaknya persoalan hukum.
Pada titik inilah Jatim Fest tidak hanya diuji melalui jumlah pengunjung, transaksi, atau kemeriahan acaranya, tetapi juga melalui transparansi anggaran, akuntabilitas penyelenggaraan, dan manfaat nyata bagi pelaku usaha Jawa Timur (Red).
