SURABAYA —LAWKRITIS ID Sorotan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali mengemuka. Setelah sebelumnya institusi tersebut terseret perkara dugaan pungutan liar dalam proses perizinan, kini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim menyoroti penggunaan anggaran untuk keikutsertaan Dinas ESDM Jatim dalam Pameran Jatim Fest 2026.
Nilai tiga pos anggaran yang menjadi perhatian mencapai Rp299 juta. Rinciannya terdiri atas jasa sewa lahan dan dekorasi booth Rp200 juta, pengadaan souvenir Rp66 juta, serta pengadaan seragam bagi personel penjaga stand sebesar Rp33 juta.
Bagi MAKI Jatim, persoalannya bukan semata-mata mengenai besarnya nominal. Yang dipertanyakan adalah apakah setiap nilai anggaran tersebut memiliki dasar kebutuhan yang jelas, harga yang wajar, spesifikasi yang sesuai, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen pengadaan dan realisasi pekerjaan.
Sorotan itu muncul ketika penanganan perkara dugaan pungli di Dinas ESDM Jatim masih menjadi perhatian publik. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Juli 2026 menyebut nilai pungutan yang berhasil diidentifikasi dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp8,44 miliar, disertai penyitaan uang dan aset sekitar Rp5,54 miliar.
Perkara tersebut juga telah berkembang ke tahap penanganan lebih lanjut. Pada Agustus 2026, tiga tersangka perkara dugaan pungli Dinas ESDM Jatim telah menjalani tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan selanjutnya dipersiapkan untuk proses persidangan.
Dalam konteks itulah, MAKI Jatim kini kembali menyoroti pola penganggaran di Dinas ESDM, khususnya pada kegiatan pameran.
Rp200 Juta untuk Booth Dipertanyakan
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2026 yang disebut telah ditelaah Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, terdapat alokasi Rp200 juta untuk jasa sewa lahan dan dekorasi booth Jatim Fest.
MAKI Jatim menyebut nilai serupa disebut muncul dalam penganggaran kegiatan pameran pada tahun-tahun sebelumnya.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI kemudian mempertanyakan kewajaran nilai tersebut dengan membandingkannya terhadap informasi mengenai biaya sewa lahan dan pembuatan booth.
Namun, perbandingan tersebut menurut prinsip pengadaan perlu diuji dengan dokumen konkret. Besarnya pagu tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Untuk membuktikan dugaan ketidakwajaran, diperlukan pemeriksaan terhadap kontrak, spesifikasi booth, ukuran lahan, durasi sewa, rincian pekerjaan, harga satuan, penyedia serta bukti pembayaran dan serah terima.
Di titik inilah MAKI Jatim menyatakan akan melakukan penelusuran lebih mendalam.
Souvenir Rp66 Juta Masuk Radar
Pos kedua adalah pengadaan souvenir dengan nilai Rp66 juta.
MAKI Jatim mempertanyakan mekanisme penggunaan barang tersebut. Informasi yang dihimpun tim investigasi menyebut souvenir digunakan sebagai hadiah bagi pengunjung yang berhasil memenangkan permainan di booth Dinas ESDM Jatim.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berapa jumlah souvenir yang dibeli, berapa harga per unit, apa spesifikasinya, siapa penyedianya dan bagaimana mekanisme distribusinya.
Apabila seluruh proses tersebut telah dilaksanakan menggunakan APBD, maka dokumen pembelian dan distribusi menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, jumlah barang, harga serta realisasinya.
Dengan demikian, dugaan penyimpangan tidak cukup hanya didasarkan pada nominal Rp66 juta. Bukti administrasi dan transaksi menjadi kunci untuk menguji dugaan tersebut.
Seragam Rp33 Juta Ikut Dipersoalkan
Pos ketiga berkaitan dengan pengadaan seragam personel penjaga stand senilai Rp33 juta.
Menurut MAKI Jatim, jumlah personel yang bertugas di booth berdasarkan pengamatan berada pada kisaran 10 hingga 13 orang. Tim kemudian menggunakan simulasi 15 personel untuk mempertanyakan apakah nilai pengadaan tersebut proporsional dengan jumlah penerima dan masa penggunaan.
Pertanyaan yang sama kembali muncul: berapa jumlah seragam yang sebenarnya dibeli, berapa harga satuannya, bagaimana spesifikasinya dan siapa penerimanya?
Data tersebut nantinya dapat dibandingkan dengan kontrak, invoice, bukti pembayaran serta berita acara serah terima.
MAKI Jatim Siapkan Langkah Hukum
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur Heru MAKI mengatakan hasil telaah Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah diserahkan kepada bidang hukum untuk dikaji lebih lanjut.
“Hasil dari temuan dan validasi data dari Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sudah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk kemudian menjadi berkas pelaporan hukum,” jelas Heru MAKI.
Menurut Heru, penelusuran nantinya tidak hanya diarahkan kepada Dinas ESDM Jatim. MAKI juga akan mencermati pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
Termasuk di dalamnya PPK, KPA, PA dan pihak EO penyelenggara pameran apabila dari hasil kajian hukum ditemukan dasar yang cukup untuk dilakukan pelaporan.
Langkah tersebut diperlukan agar pemeriksaan tidak berhenti pada satu mata anggaran, tetapi dapat melihat keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kegiatan hingga pembayaran.
MAKI Soroti Pola Pameran 2023–2026
Sorotan MAKI Jatim juga diperluas pada penyelenggaraan pameran yang berlangsung selama beberapa tahun.
Heru menyatakan pihaknya akan menelusuri kegiatan Jatim Fest pada rentang 2023, 2024, 2025 hingga 2026, termasuk dugaan adanya gratifikasi atau cashback yang menurut MAKI perlu dibuktikan berdasarkan dokumen dan aliran transaksi.
“Selambu sudah ditarik dan sudah dibuka. Insya Allah dugaan korupsi serta dugaan gratifikasi atau cashback yang menyertai pameran Jatim Fest mulai 2023, 2024, 2025 dan 2026 akan ditelusuri secara transparan,” tegas Heru.
MAKI Jatim menyebut terdapat sekitar 20 OPD Pemprov Jawa Timur serta sejumlah BUMD yang ikut dalam Jatim Fest 2026. Karena itu, penelusuran yang dilakukan MAKI berpotensi mencakup lebih dari satu perangkat daerah.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Dugaan adanya cashback, gratifikasi, penggelembungan harga atau penyimpangan anggaran harus diuji melalui dokumen pengadaan, bukti pembayaran, keterangan pihak terkait dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Bukan Sekadar Soal Rp299 Juta
Pada akhirnya, tiga pos senilai Rp299 juta tersebut menghadirkan sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab melalui dokumen.
Apakah Rp200 juta untuk sewa lahan dan dekorasi sesuai kontrak dan spesifikasi? Apakah pengadaan souvenir Rp66 juta sesuai jumlah, harga satuan dan distribusinya? Apakah seragam Rp33 juta sesuai jumlah personel, spesifikasi dan harga pengadaannya?
Jawabannya tidak cukup berdasarkan asumsi maupun perbandingan sederhana.
Dokumen pengadaan, kontrak, rincian spesifikasi, faktur, bukti pembayaran, berita acara serah terima dan daftar penerima menjadi instrumen penting untuk menguji seluruh dugaan tersebut.
MAKI Jatim menyatakan hasil telaahnya akan dikaji melalui jalur hukum. Sementara itu, Dinas ESDM Jatim, pejabat pengadaan maupun pihak EO yang disebut dalam konteks dugaan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Sampai ada pembuktian dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh pihak yang dikaitkan dengan dugaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.
Sorotan terhadap Rp299 juta itu pada akhirnya bukan sekadar persoalan nominal, melainkan menyangkut pertanyaan mendasar tentang transparansi, kewajaran dan pertanggungjawaban setiap rupiah APBD yang digunakan dalam kegiatan Pameran Jatim Fest 2026 (Red).
