SIDOARJO —LAWKRITIS ID Pembenahan tata kelola layanan keimigrasian dan pemasyarakatan di Jawa Timur terus diperkuat melalui monitoring dan evaluasi yang menyentuh aspek administrasi hingga kondisi fasilitas pelayanan secara langsung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mendampingi pelaksanaan Entry Meeting dan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Timur, baik secara langsung maupun daring. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdiri atas Staf Khusus Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, serta Tenaga Ahli Menteri, Rahmad Wahyudi.
Turut hadir Suyitno, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, bersama para kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dari wilayah koordinasi Surabaya dan Malang. Adapun UPT lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
Evaluasi Menyentuh Kinerja, Pengaduan, hingga Pemenuhan Hak Warga Binaan
Dalam entry meeting, tim menyampaikan sejumlah aspek yang menjadi fokus evaluasi. Di antaranya, tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 serta pencapaian indikator kinerja kantor wilayah.
Pengelolaan mekanisme pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian, khususnya melalui Whistleblowing System (WBS) dan SP4N-LAPOR!. Evaluasi ini penting untuk melihat bagaimana mekanisme pelaporan dikelola sekaligus memastikan tindak lanjut pengaduan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Selain itu, tim mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, pemenuhan ketentuan penyediaan bahan makanan, serta standardisasi blok dan kamar hunian pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Berbagai aspek tersebut berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola organisasi dan penyelenggaraan layanan. Karena itu, evaluasi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar yang berlaku.
Turun Langsung ke Lapas Kelas I Surabaya
Usai pertemuan awal, tim melanjutkan kegiatan dengan meninjau sejumlah fasilitas di Lapas Kelas I Surabaya. Lokasi yang diperiksa meliputi blok hunian warga binaan, dapur, klinik, masjid, sarana pembinaan, fasilitas rekreasi, hingga Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsus).
Peninjauan lapangan tersebut memberikan kesempatan bagi tim untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemasyarakatan. Pemeriksaan juga mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas ibadah, serta dukungan terhadap kegiatan pembinaan dan komunikasi.
Kondisi fasilitas menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Ketersediaan sarana yang memadai dan pengelolaan yang sesuai standar diharapkan dapat menunjang pelayanan sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan.
Melalui pemeriksaan langsung, berbagai kondisi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan aspek yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau ditindaklanjuti sesuai hasil monitoring.
Rutan Perempuan Surabaya Turut Menjadi Sasaran Pemeriksaan
Rangkaian monitoring dan evaluasi kemudian berlanjut ke Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Di lokasi ini, tim meninjau dapur, blok hunian, serta koperasi yang menjadi bagian dari fasilitas pendukung kebutuhan warga binaan perempuan.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kondisi sarana penyediaan makanan, kelayakan lingkungan hunian, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Peninjauan ini menjadi bagian dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar yang telah ditetapkan.
Perhatian terhadap fasilitas di Rutan Perempuan juga penting untuk memastikan kebutuhan dasar warga binaan perempuan memperoleh perhatian yang memadai. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi layanan sekaligus menjadi bahan perbaikan apabila ditemukan aspek yang membutuhkan tindak lanjut.
Dengan demikian, evaluasi di kedua satuan kerja tersebut mencakup dimensi tata kelola dan kondisi nyata fasilitas pelayanan, sehingga peningkatan kualitas dapat diarahkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang relevan.
Kusnali: Hasil Evaluasi Harus Menjadi Bahan Perbaikan
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki peran penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan. Menurutnya, proses tersebut harus memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terjaga, serta kebutuhan warga binaan terpenuhi.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita ingin memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terjaga dengan baik, dan kebutuhan warga binaan terpenuhi. Setiap hasil evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Penegasan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Hasil pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pencatatan kondisi, tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendorong perbaikan layanan pada masing-masing UPT.
Sinergi Jadi Kunci Konsistensi Pelayanan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pembenahan tata kelola, penguatan kinerja organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian maupun pemasyarakatan di Jawa Timur.
Sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, serta seluruh UPT menjadi unsur penting agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.
Melalui evaluasi yang mencakup indikator kinerja, mekanisme pengaduan, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemeriksaan fasilitas secara langsung, upaya pembenahan diharapkan semakin terarah dan terukur.
Pada akhirnya, peningkatan tata kelola harus tercermin dalam layanan yang sesuai ketentuan, fasilitas yang terpelihara, serta pemenuhan kebutuhan warga binaan yang semakin baik. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi pijakan penting bagi masing-masing satuan kerja untuk menindaklanjuti aspek perbaikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku (Dd).
