SIDOARJO —LAWKRITIS ID Proyek pembangunan Sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar mendapat perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh, bukan sekadar teguran di lapangan.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan proyek yang menggunakan anggaran publik harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres fisik, pengawasan hingga administrasi pembayaran.
Sidak dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Inspektorat dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Senin (28/9/2026).
Saat sidak berlangsung, pelaksana proyek dari CV Putra Utama Perkasa disebut tidak berada di lokasi. Di tempat pekerjaan hanya terdapat empat pekerja yang disebut baru didatangkan pada hari tersebut.
Selain kondisi tenaga kerja, sidak juga menyoroti ukuran besi beton dan kesesuaian struktur beton dengan spesifikasi teknis. MAKI Jatim meminta temuan tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pendukung.
Heru mengatakan pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan kontrak dan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara, hasil uji material dan dokumen pembayaran harus diperiksa dan dicocokkan dengan kondisi fisik. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada apa yang terlihat saat sidak,” ujar Heru.
Menurutnya, pemeriksaan juga perlu memastikan kesesuaian antara volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak maupun laporan progres.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan material yang tidak memenuhi spesifikasi, material tersebut harus dipastikan tidak digunakan dan dilakukan penggantian sesuai ketentuan. Proses penggantian pun perlu dibuatkan dokumentasi lengkap agar dapat ditelusuri.
Sorotan turut diarahkan pada fungsi pengawasan. Konsultan pengawas CV Guna Manfaat Teknik disebut mengetahui persoalan tersebut dan mengaku sempat menolak pengiriman material yang dinilai tidak sesuai standar.
Heru menilai pengawasan material merupakan bagian penting dari pengendalian mutu proyek.
“Material harus diawasi sejak tiba di lokasi. Kalau tidak sesuai spesifikasi, harus ditolak atau ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Jangan sampai material yang bermasalah sudah digunakan baru kemudian dipersoalkan,” tegasnya.
MAKI Jatim meminta Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian pekerjaan secara objektif, termasuk material, volume, progres fisik, pengawasan serta pembayaran.
Namun, Heru menegaskan bahwa temuan sidak tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi maupun kerugian negara.
Menurutnya, kesimpulan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan lembaga yang berwenang serta bukti dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Temuan sidak adalah bahan awal untuk pemeriksaan. Jangan langsung membuat kesimpulan pidana. Kalau ada ketidaksesuaian, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif,” katanya.
MAKI Jatim juga meminta agar pelaksana proyek dan konsultan pengawas diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi serta menggunakan hak jawab atas persoalan yang ditemukan maupun informasi yang berkembang.
Di sisi lain, Rumah Pompa Sidokare memiliki fungsi penting sebagai bagian dari infrastruktur pengendalian banjir. Karena itu, kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama selama proses pembangunan berlangsung.
Heru mengingatkan agar target penyelesaian tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pekerjaan dan pemenuhan spesifikasi teknis.
“Rumah pompa berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Yang dibutuhkan bukan sekadar proyek selesai, tetapi pekerjaan selesai sesuai kontrak, spesifikasi dan standar teknis,” ujarnya.
MAKI Jatim juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik tersebut.
Lebih jauh, MAKI Jatim meminta pengawasan proyek diperkuat sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan material, pemeriksaan mutu, pengukuran volume, progres fisik, pembayaran hingga hasil akhir harus memiliki dokumentasi yang lengkap.
“Semua harus mempunyai jejak administrasi yang jelas dan dapat diaudit. Dengan begitu, anggaran publik benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Heru (Red).
