KEDIRI —MINGGU (13/9/26) LAWKRITIS ID Dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Weru, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, kembali menjadi perhatian publik. Aktivitas yang disebut berlangsung rutin setiap akhir pekan tersebut dipertanyakan lantaran lokasi arena dikabarkan berada tidak jauh dari Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kandat.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan, arena tersebut diduga kembali ramai pada Sabtu dan Minggu. Pengunjung yang datang disebut tidak hanya berasal dari wilayah Kediri, tetapi juga dari sejumlah daerah di luar Kabupaten Kediri.
Kabar tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian, terlebih apabila kegiatan tersebut benar berlangsung secara berulang dan melibatkan kerumunan dalam jumlah besar.
Namun demikian, berbagai informasi mengenai keberadaan arena, penyelenggara, bandar, perputaran uang, hingga dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian aparat penegak hukum. Tidak tepat apabila dugaan tersebut langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Dekat Markas Polisi, Pengawasan Dipertanyakan
Hadi Susanto, S.H., C.H.P., dari Tim Investigasi LP3-NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia), menilai informasi mengenai keberadaan arena sabung ayam yang disebut berada relatif dekat dengan kantor kepolisian perlu mendapat perhatian serius apabila benar terjadi.
Menurut Hadi, kedekatan lokasi dengan kantor kepolisian semestinya menjadi salah satu faktor yang memudahkan deteksi terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat lokal,” ujar Hadi Susanto.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas yang disebut berlangsung secara berulang setiap akhir pekan dapat terus menjadi pembicaraan masyarakat apabila benar terjadi di lokasi sebagaimana informasi yang beredar.
Menurut Hadi, terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu dijawab melalui pengecekan langsung di lapangan. Salah satunya adalah kemungkinan lemahnya pengawasan. Kemungkinan lain berupa dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja membiarkan atau memberikan perlindungan.
Meski demikian, Hadi menegaskan bahwa dugaan keterlibatan maupun perlindungan oknum aparat tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi.
“Semua harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang objektif,” tegasnya.
Penindakan Diminta Tak Berhenti pada Pemain
Hadi juga meminta apabila aparat menemukan adanya unsur perjudian, penanganan tidak berhenti pada orang-orang yang kebetulan berada di lokasi.
Menurutnya, aparat perlu menelusuri struktur kegiatan secara menyeluruh, termasuk siapa penyelenggara, bandar, pemodal, maupun pihak yang diduga mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh bagian paling bawah, sementara aktor utama dan sumber pembiayaannya tidak tersentuh,” katanya.
Ia menilai dugaan adanya perputaran uang dalam jumlah besar membuat aspek pembiayaan dan keuntungan perlu menjadi bagian dari penyelidikan apabila aktivitas perjudian tersebut terbukti.
Demikian pula apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya pemberian uang atau bentuk pembayaran tertentu untuk mengamankan kegiatan, hal tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, tudingan mengenai adanya upeti, setoran, atau keterlibatan oknum aparat tetap merupakan dugaan yang membutuhkan pembuktian. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan terlibat tanpa dasar pemeriksaan yang sah.
Bukan Sekadar Persoalan Judi
Sorotan terhadap arena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perjudian. Apabila benar terdapat kegiatan yang berlangsung secara rutin dan terbuka, dampak sosial terhadap masyarakat sekitar juga patut diperhatikan.
Kerumunan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian berpotensi memicu persoalan lain, seperti perselisihan, perkelahian, konsumsi minuman keras, maupun gangguan keamanan lainnya.
Selain itu, keberadaan aktivitas perjudian yang berlangsung berulang juga dikhawatirkan memberikan persepsi buruk kepada generasi muda apabila tidak segera mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum.
“Ketika fungsi social control atau kontrol sosial media massa dianggap mandul, masyarakat akan frustrasi. Publik bisa menganggap judi sebagai hal yang biasa karena hukum terkesan tebang pilih,” ujar Hadi.
Kapolri dan Kapolda Jatim Didorong Pastikan Informasi Diverifikasi
Hadi berharap informasi mengenai dugaan aktivitas sabung ayam tersebut mendapat perhatian dari jajaran kepolisian yang lebih tinggi, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto.
Menurutnya, langkah paling penting saat ini bukan sekadar memperdebatkan informasi yang beredar, melainkan memastikan kebenarannya melalui pemeriksaan langsung dan profesional.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa hukum berlaku untuk semua. Kalau memang terbukti ada perjudian, tindak tegas. Kalau ada pihak yang terlibat melindungi, periksa dan proses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga menilai pemeriksaan internal dapat dilakukan apabila diperlukan, terutama untuk memastikan proses penanganan berjalan objektif dan tidak terjadi konflik kepentingan.
Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Diminta Tidak Diam
Persoalan tersebut, lanjut Hadi, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan.
Apabila hasil pemeriksaan aparat nantinya membuktikan adanya aktivitas perjudian, masyarakat bersama pemerintah desa diharapkan dapat mengambil sikap dan mendorong agar kegiatan tersebut dihentikan sesuai mekanisme hukum.
“Jangan sampai desa mereka dicap negatif akibat pembiaran ini,” pungkas Hadi.
Publik Menunggu Jawaban dan Tindakan Konkret
Kini sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban. Apakah arena sabung ayam di Desa Weru benar beroperasi setiap akhir pekan? Siapa pihak yang mengelola? Bagaimana mekanisme perputaran uangnya? Sejauh mana aktivitas tersebut telah terpantau aparat? Dan apabila ditemukan unsur pidana, langkah hukum apa yang akan dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui verifikasi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menunggu informasi berkembang di masyarakat, tetapi melakukan pengecekan apabila terdapat laporan atau informasi yang memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila sebagian informasi yang beredar ternyata tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting disampaikan kepada publik agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Seluruh pihak juga harus ditempatkan dalam koridor praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, persoalan arena sabung ayam Weru bukan semata tentang ada atau tidaknya sebuah aktivitas perjudian. Lebih jauh, masyarakat sedang menunggu kepastian, transparansi, dan keberanian penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran benar-benar diperiksa berdasarkan fakta—bukan dibiarkan menjadi rumor yang berulang setiap akhir pekan (Red).
