KEDIRI, JAWA TIMUR —LAWKRITIS ID Dugaan aktivitas sabung ayam di Dusun Tangkilan, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri, memunculkan tuntutan agar penanganan informasi masyarakat dilakukan secara jelas dan transparan. Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) meminta Polsek kayen kidul dan Polres Kediri memberikan klarifikasi resmi mengenai pengawasan serta tindak lanjut atas dugaan kegiatan yang disinyalir berkaitan dengan perjudian tersebut.
Permintaan klarifikasi itu disampaikan setelah LP3-NKRI menerima informasi dari masyarakat sekitar dan melakukan penelusuran lapangan. Dalam rilis tertanggal Kamis, 22 Oktober 2026, tim menyebut hasil penelusuran menguatkan informasi awal mengenai adanya aktivitas sabung ayam di lokasi tersebut.
Lokasi itu bahkan digambarkan seolah menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang. Kondisi tersebut, menurut LP3-NKRI, perlu mendapat perhatian agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.
Meski demikian, keberadaan aktivitas sabung ayam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik perjudian. Dugaan taruhan uang maupun unsur tindak pidana lainnya masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian melalui proses penegakan hukum yang sah.
Kejelasan Pengawasan Menjadi Kunci
Sorotan LP3-NKRI tidak hanya tertuju pada dugaan aktivitas di lokasi, tetapi juga pada kepastian mengenai langkah pengawasan aparat di wilayah Kecamatan kayen kidul
Masyarakat membutuhkan penjelasan apakah informasi tersebut telah diterima kepolisian, apakah pemeriksaan atau penyelidikan pernah dilakukan, serta bagaimana tindak lanjutnya jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
LP3-NKRI menilai, keterbukaan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum dapat membantu menjawab pertanyaan publik sekaligus mencegah munculnya kesimpangsiuran informasi. Penanganan yang profesional juga penting untuk memastikan setiap dugaan diperiksa berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi.
Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa dugaan pembiaran tidak boleh langsung dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang cukup. Karena itu, penjelasan resmi dari Polsek kayen kidul dan Polres Kediri menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai persoalan tersebut.
Empat Hal yang Diminta Dijelaskan Kepolisian
Sebagai bentuk kontrol sosial, Tim Investigasi LP3-NKRI mengajukan empat pokok permintaan klarifikasi kepada aparat kepolisian.
Pertama, apakah Polsek Kayen kidul atau Polres Kediri telah menerima informasi maupun pengaduan masyarakat mengenai dugaan aktivitas sabung ayam di Dusun Tangkilan, Desa Padangan.
Kedua, apakah aparat telah melakukan pemantauan, pemeriksaan, atau penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur perjudian dalam kegiatan tersebut.
Ketiga, apabila penanganan telah dilakukan, langkah apa yang sudah ditempuh sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, langkah lanjutan apa yang akan dilakukan untuk memverifikasi informasi masyarakat dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana.
LP3-NKRI berharap seluruh pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang jelas dan proporsional. Bagi lembaga itu, klarifikasi bukanlah upaya untuk mendahului proses hukum, melainkan dorongan agar informasi yang menjadi perhatian masyarakat mendapat tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan Hukum Harus Berbasis Bukti
LP3-NKRI menegaskan bahwa pemantauan dan investigasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, penanganan harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, secara objektif serta tanpa tebang pilih. Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Tidak tepat menyimpulkan seseorang atau pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan informasi awal yang belum terverifikasi. Kepastian hukum harus dibangun melalui pemeriksaan yang profesional, keterangan yang relevan, serta alat bukti yang sah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pengawasan masyarakat dan respons aparat berjalan beriringan: informasi ditindaklanjuti, fakta diperiksa, dan kesimpulan ditentukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Klarifikasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka
LP3-NKRI membuka ruang bagi Polsek Kayen kidul, Polres Kediri, Pemerintah Desa Padangan, serta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Keterangan dari pihak-pihak tersebut diperlukan guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Publik diharapkan memperoleh penjelasan mengenai status informasi yang berkembang, langkah pengawasan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang dimungkinkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, persoalan ini tidak berkembang menjadi penilaian sepihak sebelum fakta-faktanya terang.
Hingga ada hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan perjudian sabung ayam dan dugaan pembiaran aparat tetap merupakan persoalan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
LP3-NKRI menegaskan bahwa tujuan pemantauan ini adalah mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Masyarakat membutuhkan kejelasan, sementara aparat memiliki kewenangan untuk menentukan langkah berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku (Red).
