MADIUN — LAWKRITIS ID Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan pembinaan menjadi perhatian utama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, mendampingi Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, melaksanakan monitoring dan evaluasi di Lapas Kelas I Madiun dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, Kamis (22/10/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan optimal, mulai dari kualitas pelayanan, ketertiban administrasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga efektivitas program pembinaan warga binaan.
Melalui peninjauan langsung, jajaran pusat dan wilayah mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan layanan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan lapas yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan.
Y. Ambeg Paramartha menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam menilai pelaksanaan tugas serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Hasil pemantauan di lapangan perlu menjadi bahan tindak lanjut agar setiap aspek pelayanan dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Periksa Fasilitas dan Administrasi, Lapas Kelas I Madiun Jadi Sasaran Evaluasi
Dalam kegiatan di Lapas Kelas I Madiun, tim meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, meliputi ruang afeksi, dapur, dan klinik. Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan serta pemenuhan kebutuhan warga binaan.
Selain memeriksa fasilitas, tim juga menghimpun data dari bidang registrasi, Bimbingan Kemasyarakatan (Bimpas), integrasi, dan bidang terkait lainnya.
Pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan pelayanan, serta pemenuhan hak warga binaan. Ketertiban administrasi menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan kepastian proses layanan dan pelaksanaan hak sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, kondisi dapur dan klinik turut menjadi perhatian dalam melihat dukungan fasilitas terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan warga binaan. Sementara itu, peninjauan ruang afeksi menjadi bagian dari pemeriksaan fasilitas pelayanan di lingkungan lapas.
Hasil pengumpulan data dan peninjauan lapangan diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah pembenahan yang diperlukan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan kondisi saat kunjungan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Pembinaan Produktif di Lapas Pemuda Madiun Didorong Lebih Optimal
Monitoring kemudian berlanjut di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dengan perhatian khusus terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan.
Tim meninjau sejumlah kegiatan produktif, di antaranya peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, dan peternakan kambing. Program-program tersebut menjadi bagian dari pembinaan yang diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis serta menumbuhkan kemandirian sebagai bekal setelah warga binaan menyelesaikan masa pidana.
Peninjauan juga mencakup dapur, klinik, kegiatan kerja dan produksi (Giatja), serta aktivitas rekreasi warga binaan. Berbagai aspek tersebut dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang tidak hanya memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga pelayanan dan pembinaan.
Y. Ambeg Paramartha menyampaikan bahwa hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat kualitas pembinaan.
Pembinaan melalui sektor peternakan dan perikanan diharapkan dapat memberikan pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat. Agar hasilnya lebih optimal, program tersebut perlu dikelola secara baik dan berkelanjutan sehingga warga binaan memiliki bekal yang relevan ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Evaluasi ini sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan program, ketersediaan fasilitas, dan tujuan pembinaan yang ingin dicapai.
Kusnali: Kualitas Pelayanan Harus Berjalan Seiring dengan Pemenuhan Hak
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak dan penguatan pembinaan warga binaan.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program pembinaan memberikan manfaat nyata sebagai bekal warga binaan kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas maupun terlaksananya kegiatan rutin. Lebih dari itu, pelayanan harus mampu memenuhi kebutuhan warga binaan sesuai ketentuan, sedangkan pembinaan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, tanggung jawab, dan kemandirian.
Karena itu, evaluasi terhadap administrasi, fasilitas pelayanan, kebutuhan dasar, serta kegiatan produktif menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan sesuai tujuan.
Sinergi antara jajaran pusat dan wilayah juga diperlukan agar hasil evaluasi dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang tepat sasaran. Koordinasi tersebut diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan di unit pelaksana teknis.
Tindak Lanjut Menjadi Penentu Keberhasilan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi di Lapas Kelas I Madiun serta Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menegaskan pentingnya pengawasan langsung dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Peninjauan fasilitas, pengumpulan data administrasi, serta pemantauan program pembinaan menjadi langkah untuk mengidentifikasi aspek yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, dampak nyata dari kegiatan tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut yang terukur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan.
Jajaran terkait diharapkan dapat memanfaatkan hasil pemantauan sebagai dasar untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana, memperkuat tata kelola pelayanan, serta meningkatkan efektivitas program pembinaan.
Melalui pendampingan Kusnali terhadap Staf Khusus Menteri Y. Ambeg Paramartha, evaluasi di dua lapas di Madiun ini diharapkan memperkuat komitmen Ditjenpas Jawa Timur dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, pemenuhan hak warga binaan, dan pembinaan yang semakin berkualitas.
Pada akhirnya, penyelenggaraan pemasyarakatan yang baik bukan hanya tentang memastikan seluruh tugas berjalan sesuai prosedur, melainkan juga tentang menghadirkan manfaat nyata bagi warga binaan. Dengan pelayanan yang layak dan pembinaan yang terarah, lapas diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan sekaligus mempersiapkan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (Dd).
