SURABAYA –LAWKRITIS ID Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026), mendapat apresiasi dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip. Ia berharap langkah penindakan tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap perkara secara menyeluruh sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Menurut Heru, dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, dana tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dan keselamatan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Heru menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tindakan mengamankan pihak-pihak yang diduga terkait. Proses pemeriksaan harus dilanjutkan secara profesional untuk mengungkap fakta, menelusuri bukti, dan memastikan perkara ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
“Penindakan harus diikuti pengusutan yang tuntas. Kami berharap KPK bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar fakta hukum dapat terungkap secara jelas,” menjadi penegasan sikap MAKI Jatim terhadap penanganan perkara tersebut.
Publik Menunggu Kejelasan Konstruksi Perkara
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pihak telah diamankan dalam kegiatan OTT tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan. Namun, identitas pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, serta konstruksi perkara belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang tersedia sebagai dasar pemberitaan ini.
Karena itu, perkembangan kasus perlu menunggu penjelasan resmi KPK. Informasi yang belum terkonfirmasi tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan atau kesalahan seseorang sebelum proses hukum memberikan kejelasan.
MAKI Jatim mendorong agar KPK menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang telah diperoleh. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman yang jelas mengenai penanganan kasus.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Setiap pihak berhak mendapatkan perlakuan sesuai hukum, sementara penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah melalui mekanisme peradilan.
Dana Kebencanaan Harus Tepat Sasaran
Bagi MAKI Jatim, persoalan utama dalam pengelolaan anggaran publik bukan hanya bagaimana penyimpangan ditindak, melainkan juga bagaimana sistem pengawasan diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Anggaran penanggulangan bencana harus dikelola sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan harus dapat diperiksa sehingga penggunaan uang negara memiliki dasar yang jelas.
Heru menegaskan, anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat sesuai sasaran. Karena itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, fakta dan bukti terkait perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur hukum.
Penguatan pengawasan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi tata kelola anggaran. Dengan mekanisme kontrol yang efektif dan pertanggungjawaban yang terbuka, risiko penyimpangan diharapkan dapat ditekan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
MAKI Jatim Dorong Penegakan Hukum Berkeadilan
Heru menegaskan, pemberantasan korupsi membutuhkan konsistensi. Penindakan harus berjalan beriringan dengan penuntasan perkara, pengawasan yang berkelanjutan, dan pembenahan sistem agar penggunaan uang negara tetap berada pada jalur yang semestinya.
Menurutnya, penegakan hukum yang profesional tidak hanya memberikan kepastian terhadap perkara yang sedang ditangani, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran publik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum harus berjalan transparan, profesional, serta berkeadilan, terlebih jika menyangkut anggaran penanggulangan bencana dan kepentingan masyarakat,” pungkas Heru Satriyo.
MAKI Jatim berharap KPK dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang sah. Penuntasan proses hukum dan penguatan sistem pengawasan diharapkan menjadi langkah penting untuk menjaga keuangan negara, memperbaiki tata kelola anggaran, serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas (Red).
