MADIUN –LAWKRITIS ID Keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan tidak cukup hanya mengandalkan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dukungan lintas sektor, koordinasi berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk membantu klien memperbaiki diri serta kembali menjalani kehidupan secara produktif. Pesan tersebut mengemuka saat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, membuka Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama yang diselenggarakan Bapas Madiun di Bima Ballroom Aston, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembimbingan, pendampingan, serta proses kembalinya klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapas Madiun, Siti Sunariyah, jajaran kepala satuan kerja pemasyarakatan di wilayah koordinasi Madiun, serta para pemangku kepentingan dari berbagai daerah, mulai Ngawi hingga Pacitan.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya membangun kesamaan komitmen dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Melalui kerja sama yang terarah, setiap pihak diharapkan dapat berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya untuk membantu klien menjalani proses perubahan secara bertanggung jawab.
Kusnali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Berkelanjutan
Dalam sambutannya, Kusnali menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Bapas tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu memperkuat koordinasi dengan jajaran pemasyarakatan dan pemangku kepentingan agar pembimbingan klien berjalan optimal.
“Reintegrasi sosial membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak. Melalui FORIS dan perjanjian kerja sama ini, saya berharap koordinasi antara Bapas, jajaran pemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga pembimbingan klien dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kusnali.
Penegasan tersebut menempatkan kolaborasi sebagai unsur penting dalam membangun proses reintegrasi yang berkesinambungan. Klien pemasyarakatan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun kemandirian, serta memperoleh dukungan yang relevan agar dapat kembali menjalankan peran positif di lingkungan sosialnya.
Karena itu, penguatan koordinasi tidak hanya diperlukan selama pelaksanaan pembimbingan, tetapi juga dalam membangun dukungan yang memungkinkan proses reintegrasi berlangsung secara lebih efektif.
FORIS dan Perjanjian Kerja Sama Perkuat Langkah Bapas Madiun
Forum Reintegrasi Sosial menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan peran, dan membangun pola kerja sama antara Bapas Madiun dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui forum ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin optimal dalam mendukung pendampingan klien, sekaligus memperkuat kesinambungan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama menjadi bagian penting dari upaya membangun landasan koordinasi antarpihak. Kerja sama tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan klien dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.
Dengan demikian, FORIS tidak sekadar menjadi ruang pertemuan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong keberhasilan reintegrasi sosial.
Masyarakat Memiliki Peran dalam Keberhasilan Reintegrasi
Proses kembali ke tengah masyarakat merupakan tahapan penting bagi klien pemasyarakatan. Selain pembimbingan dari Bapas, dukungan lingkungan sosial dapat membantu klien menata kembali kehidupan, menjalankan tanggung jawab, dan berkontribusi secara positif.
Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor perlu dibangun secara berkelanjutan agar klien memperoleh kesempatan memperbaiki diri tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial.
Melalui penguatan FORIS, Kusnali berharap sinergi antara Bapas Madiun, jajaran pemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan semakin solid. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pembimbingan serta pendampingan klien secara berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya tentang pelaksanaan pembinaan, melainkan juga tentang bagaimana klien dapat kembali ke masyarakat, menjalani kehidupan secara produktif, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.
Reintegrasi sosial pada akhirnya membutuhkan kerja bersama: institusi pemasyarakatan membimbing, para pemangku kepentingan memperkuat dukungan, dan masyarakat membuka ruang bagi perubahan yang bertanggung jawab (Dd).
