BANYUWANGI – LAWKRITIS ID Dugaan perundungan terhadap seorang siswi madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, memantik kecaman keras Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo. Ia menegaskan bahwa laporan dugaan kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius, dengan mengutamakan keselamatan korban, penelusuran fakta, dan kepastian tindak lanjut.
Respons Heru MAKI tidak berhenti pada kecaman. Berdasarkan pemberitaan MAKI News, laporan keluarga korban telah diteruskan kepada jajaran Kementerian Agama, sementara pendampingan hukum bagi keluarga sedang dipersiapkan melalui Bidang Hukum MAKI Jatim.
Kasus tersebut menjadi perhatian setelah Eva, orang tua siswi bernama Sherlin, menyampaikan pengaduan kepada pengurus MAKI Jatim, Riawan Syamsir, melalui sambungan telepon pada Jumat (9/10/2026) pukul 17.15 WIB.
Menurut keterangan Eva yang dimuat MAKI News, putrinya diduga dijemput sejumlah teman perempuan dengan alasan diajak keluar sebentar. Sherlin, yang tinggal bersama neneknya, kemudian disebut dibawa menuju salah satu pantai di Banyuwangi.
Di lokasi tersebut, sejumlah teman perempuan lainnya dikabarkan telah menunggu. Berdasarkan laporan orang tua yang diberitakan media tersebut, Sherlin diduga mengalami kekerasan fisik berupa dorongan hingga terjatuh, pukulan, tamparan, injakan, tendangan, dan jambakan rambut.
Peristiwa itu juga disebut sempat direkam menggunakan telepon seluler dan videonya beredar di media sosial. Namun, unggahan tersebut dilaporkan telah dihapus pada Sabtu (10/10/2026).
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Kronologi, motif, serta peran masing-masing pihak harus dipastikan berdasarkan bukti agar penanganan perkara berlangsung objektif dan tidak didasarkan pada dugaan semata.
Heru MAKI Teruskan Laporan kepada Kemenag
Menanggapi laporan tersebut, Heru MAKI menyampaikan bahwa informasi dari orang tua korban telah diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Ia juga menginstruksikan Bidang Hukum MAKI Jatim untuk menemui Eva guna membahas persetujuan pemberian kuasa hukum bagi pendampingan keluarga korban.
Langkah ini diharapkan membantu keluarga memahami hak-haknya, menyiapkan bukti yang relevan, serta menempuh mekanisme pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di samping proses hukum, kondisi fisik dan psikologis korban perlu mendapat perhatian. Anak yang diduga mengalami kekerasan harus memperoleh lingkungan yang aman, pendampingan yang sesuai, serta perlindungan dari intimidasi dan tekanan sosial.
Kemenag dan Madrasah Diharapkan Bersikap Terbuka
Laporan tersebut juga memunculkan kebutuhan akan klarifikasi mengenai keterkaitan para pihak dengan lingkungan madrasah dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan.
Kementerian Agama serta pihak madrasah perlu memberikan keterangan sesuai kewenangan masing-masing. Penelusuran harus memastikan apakah terdapat persoalan antarsiswa sebelumnya, bagaimana peristiwa itu berlangsung, dan apakah diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan serta penanganan pengaduan.
Klarifikasi tidak boleh dimaknai sebagai penetapan kesalahan sebelum pemeriksaan selesai. Namun, setiap laporan yang menyangkut keselamatan anak harus memperoleh perhatian yang layak dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya perlu dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi perlindungan anak sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan kembali rekaman dugaan kekerasan atau informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas anak-anak yang terlibat. Perlindungan privasi penting untuk mencegah korban mengalami tekanan dan perundungan lanjutan.
Deklarasi Antibullying Harus Diikuti Aksi Nyata
MAKI News turut memberitakan rencana MAKI Jatim menggelar Deklarasi Antibullying dalam rangkaian kegiatan pameran memperingati Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Pancoran Park, Rogojampi, Banyuwangi, dengan melibatkan perwakilan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Rencana itu menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pencegahan perundungan. Namun, deklarasi tidak cukup berhenti sebagai kegiatan seremonial. Komitmen antikekerasan harus diwujudkan melalui sistem pengaduan yang aman, pengawasan yang konsisten, respons cepat terhadap laporan, serta pendampingan bagi korban.
Pendidik, orang tua, dan masyarakat juga perlu membangun lingkungan yang mendorong anak berani melaporkan kekerasan tanpa takut disalahkan. Anak yang terbukti melakukan perundungan harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan usia dan hak-haknya.
Keselamatan Anak Tidak Boleh Ditawar
Dugaan kasus di Muncar menjadi pengingat bahwa sekolah dan madrasah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik. Setiap anak berhak belajar dan bergaul tanpa ancaman kekerasan, intimidasi, ataupun tekanan kelompok.
Bagi keluarga Sherlin, kejelasan penanganan menjadi kebutuhan mendesak. Bagi lembaga pendidikan dan instansi terkait, perkara ini menjadi ujian untuk membuktikan keseriusan dalam merespons laporan kekerasan terhadap anak.
Hingga pemberitaan MAKI News diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Heru MAKI telah menyampaikan penerusan laporan kepada jajaran Kementerian Agama dan persiapan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Perkembangan pemeriksaan resmi serta tanggapan pihak madrasah masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Penanganan perkara harus mengedepankan perlindungan anak, praduga tak bersalah, dan pemeriksaan berdasarkan bukti. Tujuan akhirnya bukan sekadar menentukan pertanggungjawaban, melainkan juga memastikan korban terlindungi dan kejadian serupa dapat dicegah.
Perundungan bukan kenakalan yang boleh disepelekan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap fakta harus diperiksa secara objektif, dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan nyata (Red).
