SURABAYA — LAWKRITIS ID Pembenahan tata kelola dan optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi agenda yang mengemuka dalam pertemuan MAKI Jatim dengan jajaran BAZNAS Jawa Timur. Selain membahas transparansi laporan pengelolaan dana umat, pertemuan tersebut juga menyoroti besarnya potensi zakat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebut mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan penjelasan Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031 Gus Ghofirin dalam pertemuan itu, penerimaan zakat dari ASN Pemprov Jatim saat ini baru berada di kisaran Rp2,8 miliar per bulan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur Heru MAKI saat bertemu Gus Ghofirin beserta jajaran di salah satu restoran di kawasan Jalan Gayungsari, Surabaya, Rabu (30/9/2026) malam.
Pertemuan berlangsung dalam suasana persahabatan dan disebut sebagai bagian dari proses tabayun, sekaligus ruang untuk menyamakan persepsi mengenai langkah penguatan BAZNAS Jatim agar semakin dipercaya masyarakat.
Transparansi menjadi pembahasan awal
Heru MAKI dalam pertemuan tersebut turut menyinggung informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai munculnya keterangan “Error Case” pada laman laporan keuangan di situs resmi BAZNAS Jatim.
Menurut Heru, persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi, terutama terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan ZIS.
Terlebih, Gus Ghofirin baru sekitar satu bulan menjalankan amanah sebagai Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031.
Heru menyampaikan harapan agar penyajian laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah masyarakat Jawa Timur dapat dilakukan secara terbuka, terukur, dan mudah dipahami publik.
Transparansi tersebut dinilai penting karena kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan ZIS.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang melakukan penghimpunan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
BAZNAS mulai melakukan pembenahan
Masukan MAKI Jatim mendapat respons positif dari Gus Ghofirin.
Ia menjelaskan bahwa upaya transparansi telah mulai dijalankan. Pada tahap awal, data pemasukan dan pengeluaran telah disampaikan kepada UPZ OPD dan pihak terkait melalui komunikasi langsung.
Namun, sistem tersebut masih akan dikembangkan agar pertanggungjawaban pengelolaan dan penyaluran ZIS dapat tersaji lebih lengkap dan sistematis.
Gus Ghofirin juga menyampaikan sejumlah langkah pembenahan internal yang mulai dilakukan.
Salah satunya adalah mengarahkan penerimaan dana melalui rekening resmi BAZNAS Jatim dengan mekanisme transfer maupun pembayaran zakat melalui QRIS. Dengan pola tersebut, penggunaan cek serta peredaran uang tunai di internal lembaga diupayakan semakin berkurang.
Digitalisasi pembayaran diharapkan membuat alur penerimaan dana menjadi lebih mudah ditelusuri sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak menunaikan zakat.
Di sisi penyaluran, BAZNAS Jatim juga tengah mendorong asesmen yang lebih komprehensif dan terukur sehingga bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan menjadi beberapa sektor yang disebut dalam rencana penguatan program.
Potensi Rp10 miliar masih berjarak dari realisasi
Dalam pembahasan penghimpunan dana, Gus Ghofirin menyampaikan bahwa potensi zakat dari ASN Pemprov Jatim diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan.
Namun, realisasi penerimaan saat ini disebut baru sekitar Rp2,8 miliar per bulan.
Dengan demikian, berdasarkan angka yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp7,2 miliar per bulan antara potensi dan realisasi.
Angka tersebut kemudian menjadi bahan pembicaraan mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi penghimpunan melalui UPZ di lingkungan OPD.
Heru MAKI menyatakan kesiapannya untuk ikut membantu melakukan komunikasi dengan jajaran pimpinan OPD Pemprov Jatim.
“Pemenuhan target realisasi penerimaan uang zakat, Infaq dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemprov Jatim harus bisa kembali mencapai angka 10 Milyard per bulan sesuai dengan kalkulasi jumlah ASN Pemprov Jatim, kami siap turun untuk sowan ke semua Kepala Dinas Pemprov Jatim berkaitan dengan atensi dan perhatian dari jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersama sama menunjang ikhtiar angka 10 Milyard per bulan tersebut,” jelas Heru MAKI.
Menurutnya, peningkatan penghimpunan harus dilakukan secara bijaksana dan terukur serta dibarengi dengan penguatan tata kelola.
Gagasan baru menyasar rekanan Pemprov Jatim
Selain ASN, Heru MAKI mengemukakan gagasan untuk membuka ruang penghimpunan infak dari rekanan atau penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari lingkungan Pemprov Jatim.
Konsep yang ditawarkan adalah penyediaan formulir resmi BAZNAS Jatim yang dapat diberikan kepada rekanan ketika melakukan penandatanganan PO atau SPK dengan OPD terkait.
Formulir tersebut berisi kesediaan rekanan mengenai nominal infak yang ingin diberikan kepada BAZNAS Jatim untuk dikelola.
«“Ilustrasi teknisnya sederhana, ketika rekanan mau tanda tangan kontrak, rekanan tersebut juga diminta mengisi formulir resmi dari Baznas Jatim terkait berapa uang Infaq yang bisa diserahkan ke Baznas Jatim untuk dikelola dan ini HARUS BERLAKU pada semua OPD Pemprov Jatim serta semua rekanan yang mendapatkan amanah untuk mengelola anggaran APBD 1 Pemprov Jatim DAN TIDAK ADA PENGECUALIAN,” ungkap Heru MAKI.»
Heru juga menyampaikan gagasan agar formulir tersebut telah tersedia sebelum proses pencairan atau pengajuan invoice.
Namun, penerapan gagasan ini membutuhkan perumusan mekanisme yang cermat. Pemberian infak harus tetap merupakan pilihan sukarela dan tidak boleh dijadikan syarat untuk memenangkan tender, memperoleh kontrak, atau menerima pembayaran pekerjaan pemerintah.
Karena menyangkut rekanan pemerintah dan anggaran daerah, setiap mekanisme yang nantinya diterapkan harus dipastikan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta aturan pengelolaan keuangan daerah.
Gus Ghofirin apresiasi perluasan sumber ZIS
Gus Ghofirin disebut memberikan respons positif terhadap gagasan yang disampaikan Heru tersebut.
Heru berpandangan bahwa rekanan yang mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang bersumber dari APBD dapat memiliki kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagian keuntungan dalam bentuk infak.
“Dalem sampaikan bahwa hal itu sangat wajar karena para rekanan itu pastinya akan mendapatkan profit dari proyek yang dikerjakan dan ini berbasis anggaran APBD 1 MILIK Pemprov Jatim, sudah selayaknya para rekanan sadar untuk menyisihkan sebagian kecil saja dari profit yang diraihnya dalam bentuk dana Infaq untuk seterusnya diserahkan pengelolaannya ke Baznas Jatim,” jelas Heru MAKI.
Gagasan tersebut menjadi salah satu opsi yang dibicarakan untuk memperluas sumber dana sosial yang dapat dikelola BAZNAS Jatim.
MAKI Jatim menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan BAZNAS Jatim dalam membangun pola penghimpunan ZIS yang lebih luas, termasuk melalui komunikasi dengan pimpinan OPD dan pihak terkait.
Penghimpunan dan penyaluran harus berjalan beriringan
Bagi MAKI Jatim, peningkatan penerimaan ZIS tidak boleh berhenti pada persoalan pencapaian nominal.
Semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyaluran.
Karena itu, pembenahan yang disampaikan Gus Ghofirin mengenai digitalisasi pembayaran, penyempurnaan laporan pertanggungjawaban, serta asesmen penerima manfaat menjadi bagian penting dari agenda penguatan BAZNAS Jatim.
Di sisi lain, potensi penghimpunan zakat ASN yang disebut mencapai Rp10 miliar per bulan membutuhkan strategi khusus agar kesenjangan antara potensi dan realisasi dapat dipahami penyebabnya dan ditangani melalui langkah yang sesuai.
Menuju BAZNAS yang semakin dipercaya
Pertemuan MAKI Jatim dan BAZNAS Jatim tersebut menghasilkan sejumlah gagasan yang masih perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
Mulai dari transparansi laporan, penguatan UPZ pada OPD, digitalisasi pembayaran melalui transfer dan QRIS, pembenahan sistem administrasi, asesmen penyaluran, hingga perluasan sumber infak.
Seluruh agenda tersebut bermuara pada satu kebutuhan mendasar, yakni membangun kepercayaan.
Sebab, penghimpunan ZIS pada akhirnya bukan sekadar soal berapa besar dana yang berhasil masuk, melainkan bagaimana dana tersebut dikelola secara tertib dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.
MAKI Jatim menyatakan siap mengambil bagian dalam proses sinergi tersebut, sementara BAZNAS Jatim di bawah kepemimpinan Gus Ghofirin tengah mendorong pembenahan internal.
Dengan potensi zakat ASN yang disebut mencapai Rp10 miliar per bulan, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi realisasi melalui pendekatan yang transparan, terukur, sesuai ketentuan, dan tetap menjaga kepercayaan para muzaki.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan ZIS akan terlihat bukan hanya dari besarnya angka penghimpunan, tetapi dari semakin luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat Jawa Timur (Dd).
