SURABAYA –LAWKRITIS ID Penggunaan anggaran APBD Jawa Timur untuk kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS) kembali menjadi sorotan. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, melontarkan kritik keras terhadap besarnya anggaran kegiatan tahunan tersebut yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.
Tak hanya mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran, Heru MAKI bahkan menyerukan masyarakat Jawa Timur untuk mempertimbangkan aksi boikot keikutsertaan dalam GMS 2026. Seruan itu, menurutnya, merupakan bentuk desakan moral agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan Heru MAKI berangkat dari perbandingan antara besaran anggaran GMS dengan total hadiah atau uang pembinaan yang disebut hanya sekitar Rp150 juta. Ia mempertanyakan secara terbuka bagaimana komposisi belanja kegiatan tersebut disusun, termasuk rincian biaya persiapan, pelaksanaan, fasilitas peserta, hingga acara seremoni.
“Masuk akal atau tidak, anggaran GMS setiap tahun mencapai lebih dari Rp2,3 miliar, sementara hadiah total yang disiapkan sekitar Rp150 juta? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang APBD digunakan,” demikian pokok kritik Heru MAKI sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan MAKI News, Jumat (13/11/2026).
Heru menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan angka. Menurutnya, Dispora Jawa Timur perlu membuka dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran GMS agar publik dapat mengetahui secara jelas rincian penggunaan dana, standar biaya, mekanisme pengadaan, serta hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
POPDA Hanya Rp772 Juta, Prioritas Anggaran Dipertanyakan
Kritik MAKI Jatim semakin menguat setelah Heru membandingkan anggaran GMS dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun 2026.
Dalam keterangannya, Heru menyebut anggaran POPDA hanya sekitar Rp772 juta lebih. Padahal, POPDA memiliki peran penting dalam pembinaan dan regenerasi atlet pelajar yang diproyeksikan menjadi bagian dari kekuatan olahraga Jawa Timur pada masa mendatang.
Perbandingan tersebut menjadi dasar bagi Heru untuk mempertanyakan skala prioritas Dispora Jatim dalam menyusun kebijakan anggaran olahraga.
Menurutnya, pelestarian budaya dan kegiatan olahraga masyarakat tetap penting. Namun, pembinaan atlet usia muda juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, terukur, dan berorientasi pada peningkatan prestasi.
Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim mengevaluasi kembali proporsi anggaran kegiatan seremonial dan program pembinaan olahraga prestasi. Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.
Serukan Boikot, Bukan Menolak Sejarah Perjuangan
Seruan boikot yang disampaikan Heru MAKI menjadi salah satu pernyataan paling menonjol dalam polemik GMS tahun ini.
Ia mengajak masyarakat Jawa Timur untuk tidak serta-merta mengikuti kegiatan tersebut sebelum persoalan transparansi anggarannya memperoleh penjelasan yang memadai.
Meski demikian, kritik terhadap anggaran GMS perlu dibedakan dari nilai sejarah kegiatan itu sendiri. Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo dikenal sebagai kegiatan napak tilas perjalanan perjuangan para pejuang kemerdekaan dari Mojokerto menuju Surabaya. Nilai historis dan semangat perjuangan tersebut tetap perlu dihormati.
Persoalan yang dipersoalkan MAKI Jatim adalah tata kelola anggaran dan pertanggungjawaban penyelenggaraannya, bukan penghapusan nilai sejarah perjuangan para pahlawan.
GMS 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dengan titik pemberangkatan di Lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, Kota Mojokerto, dan tujuan akhir di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Dispora Jatim menargetkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 10.000 peserta. Pendaftaran peserta diinformasikan tidak dipungut biaya.
Dengan target peserta yang besar dan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, keterbukaan informasi mengenai pembiayaan dinilai semakin penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
MAKI Jatim Siapkan Langkah Hukum ke Kejati
Tidak berhenti pada seruan boikot, Heru MAKI menyatakan telah meminta Bidang Hukum MAKI Jatim mempersiapkan berkas untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran GMS kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meminta pemeriksaan secara objektif terhadap penggunaan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
MAKI Jatim diharapkan dapat menyampaikan dokumen pendukung, rincian anggaran, bukti transaksi, serta informasi lain yang relevan agar aparat penegak hukum dapat menilai apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan pengadaan, atau dugaan tindak pidana.
Penting ditegaskan, pernyataan mengenai dugaan GMS menjadi “ladang korupsi” merupakan tudingan dan penilaian Heru MAKI yang masih harus dibuktikan. Besarnya anggaran dan perbedaan antara biaya kegiatan dengan total hadiah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun kerugian keuangan negara.
Pembuktian harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, proses audit, dan penyelidikan aparat berwenang sesuai ketentuan hukum.
Dispora Jatim Didorong Buka Rincian Anggaran
Di tengah polemik tersebut, Dispora Jawa Timur perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai komponen anggaran GMS yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.
Publik setidaknya perlu memperoleh informasi mengenai rincian belanja, dasar penetapan biaya, mekanisme pengadaan barang dan jasa, besaran biaya operasional, pembayaran jasa pihak ketiga, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Penjelasan resmi juga diperlukan untuk menjawab apakah angka anggaran yang dipersoalkan merupakan pagu, nilai kontrak, atau realisasi belanja. Ketiganya merupakan komponen berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan dalam penilaian penggunaan uang negara.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dispora Jatim juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi, termasuk menjelaskan manfaat kegiatan, alasan penetapan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini menjadi momentum untuk mendorong budaya transparansi dalam setiap penggunaan APBD. Kegiatan pelestarian budaya olahraga tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah.
Heru MAKI menegaskan bahwa MAKI Jatim akan melanjutkan penelusuran dan menyiapkan langkah hukum atas dugaan yang mereka persoalkan. Ia berharap pengawasan tersebut dapat mendorong perbaikan tata kelola anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Kini, perhatian publik tertuju pada keberanian Dispora Jatim menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran GMS. Sebab, ketika uang yang digunakan berasal dari APBD, keterbukaan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
VIRALKAN! Transparansi anggaran adalah hak publik. Pelestarian sejarah harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, dan setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui bukti serta proses hukum yang objektif. (Red).
