MOJOKERTO – LAWKRITIS ID Pengawasan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto itu, APPI menyampaikan hasil pemantauan terhadap 11 sekolah yang menjadi sampel pelaksanaan program. Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah dugaan bahwa sembilan sekolah menyerahkan atau memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga.
Temuan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama karena pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara harus memenuhi ketentuan, menjaga kualitas pekerjaan, serta menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.
RDP dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto M. Agus Fauzan bersama sejumlah anggota, Wakil Ketua DPRD H. Hartono, S.H., Ketua Umum APPI Kasiono, S.Pd., M.Si. beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M. beserta jajaran, serta Kepala Inspektorat Drs. Zaqqi bersama tim.
DPRD Buka Ruang Pengawasan Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, dalam pembukaan rapat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan DPRD merespons surat permohonan audiensi APPI yang sebelumnya telah diajukan hingga tiga kali.
Agus sekaligus mengapresiasi kepedulian APPI dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Ia berpandangan, pengawasan terhadap program pemerintah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, DPRD mendukung fungsi kontrol sosial yang dijalankan APPI. Pihaknya juga siap memfasilitasi komunikasi dan pembahasan temuan lapangan bersama Dinas Pendidikan serta Inspektorat agar persoalan yang muncul dapat ditelaah dan dicarikan penyelesaian.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi antarpihak, sehingga pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kasiono: Pengawasan Bukan untuk Menghambat Revitalisasi
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., memaparkan bahwa organisasinya selama ini turut mengawal sejumlah persoalan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya adalah persoalan pengadaan seragam sekolah SMP negeri yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Kasiono, pengawalan APPI selama kurang lebih tiga bulan menghasilkan sejumlah perubahan. Ia menyebut adanya pengembalian uang kepada masyarakat dengan kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per orang, dengan total yang diperkirakan mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan larangan sekolah, komite sekolah, dan koperasi sekolah menjual seragam dinilai berpotensi menghemat pengeluaran masyarakat sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai membuka kesempatan bagi pengrajin batik dan pelaku usaha lokal untuk memperoleh peluang ekonomi.
Kasiono kemudian menegaskan bahwa pengawalan terhadap revitalisasi sekolah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan program pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
“Kami hadir bukan untuk mencari masalah, apalagi menghambat program revitalisasi sekolah. Kami ingin memastikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat ini benar-benar dimaksimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak memberikan hasil maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Kasiono.
Ia menilai program revitalisasi harus dijaga bersama karena menyangkut kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh sebab itu, setiap tahapan pelaksanaan perlu mendapat perhatian, mulai dari mekanisme pekerjaan hingga hasil pembangunan yang diterima sekolah.
Dugaan Pengontraktualan di Sembilan Sekolah Perlu Diklarifikasi
Dalam pemaparan hasil pemantauan, APPI menyampaikan bahwa dari 11 sekolah yang dijadikan sampel, sembilan di antaranya diduga mengontraktualkan atau memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga.
APPI memandang dugaan tersebut perlu didalami untuk memastikan apakah mekanisme pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan program. Pemeriksaan juga dinilai penting guna memastikan kualitas bangunan, kesesuaian volume pekerjaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
Selain mekanisme pekerjaan, APPI menyoroti papan informasi proyek di sejumlah sekolah. Berdasarkan pengamatan organisasi tersebut, masih ditemukan papan informasi dengan keterangan yang dinilai belum lengkap dan penempatan yang kurang strategis.
Kondisi itu menjadi perhatian karena informasi mengenai program yang menggunakan anggaran negara semestinya dapat diakses dan diketahui masyarakat. Papan informasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan sarana keterbukaan agar publik dapat memahami kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Atas sejumlah catatan tersebut, APPI merekomendasikan agar sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian dimintai keterangan. Apabila setelah klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan pembinaan dan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kasiono menegaskan, rekomendasi itu tidak dimaksudkan untuk menghakimi sekolah maupun kepala sekolah. APPI menginginkan adanya pemeriksaan dan penjelasan yang objektif agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional.
Hartono: Kritik Harus Menjadi Bahan Perbaikan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hartono, S.H., menyampaikan bahwa DPRD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan APPI mempunyai peran masing-masing dalam mengawal pelaksanaan program revitalisasi.
Ia menekankan bahwa masukan masyarakat harus disikapi secara positif. Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian, hal tersebut harus ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai aturan.
Hartono juga mendorong agar pengawasan dari masyarakat tidak dipandang sebagai upaya menghambat program pemerintah. Sebaliknya, kritik dan masukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Dengan adanya komunikasi dan koordinasi antarpihak, persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Dinas Pendidikan Akan Memanggil Sembilan Kepala Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada APPI atas kepedulian dan keterlibatannya dalam mengawal dunia pendidikan.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai lawan.
“Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik,” ujar Amsar.
Dalam RDP tersebut, Amsar turut menjelaskan perkembangan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia menyampaikan bahwa cakupan program secara nasional mengalami peningkatan. Pada tahap awal, program menyasar sekitar 11 ribu sekolah, kemudian meningkat menjadi 41 ribu sekolah, hingga perkembangan terakhir mencapai sekitar 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Amsar menjelaskan, kewenangan pengguna anggaran program revitalisasi berada pada Kemendikdasmen, sementara satuan pendidikan menjadi penerima manfaat. Dinas Pendidikan di daerah turut membantu mengawal pelaksanaan program agar kegiatan berjalan lancar.
Menanggapi hasil pemantauan APPI, Amsar menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan segera memanggil sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian untuk dimintai klarifikasi sekaligus diberikan pembinaan.
Rencana tersebut menjadi tindak lanjut awal atas catatan yang disampaikan APPI. Melalui pemanggilan itu, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, sehingga informasi yang berkembang dapat diperiksa secara berimbang.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah pembinaan dan perbaikan dapat dilakukan sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku.
APPI Menunggu Tindak Lanjut, Bukan Sekadar Pernyataan
RDP tersebut mempertemukan unsur legislatif, pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, dan masyarakat dalam satu forum untuk membahas pelaksanaan revitalisasi sekolah.
APPI berharap hasil pemantauan terhadap 11 sekolah tidak berhenti sebagai catatan rapat. Organisasi tersebut mendorong agar rencana klarifikasi terhadap sembilan sekolah segera ditindaklanjuti, disertai evaluasi terhadap kualitas pekerjaan dan keterbukaan informasi proyek.
Keberhasilan revitalisasi, menurut APPI, tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya pembangunan fisik. Program juga harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, sesuai volume, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah serta peserta didik.
Kini, tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan pihak terkait menjadi hal yang dinantikan. Klarifikasi yang objektif, pengawasan yang proporsional, serta perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian akan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, anggaran revitalisasi sekolah harus benar-benar kembali kepada tujuan utamanya: menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa (Smd).
