SIDOARJO, Rabu (14/10/2026) –LAWKRITIS ID Kesiapan aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar Apel dan Ikrar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), dilanjutkan seminar transformasi Pemasyarakatan untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan profesionalisme jajaran.
Kegiatan yang berlangsung di halaman dan aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur ini dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, Kusnali, selaku pembina apel. Mengusung tema “Transformasi Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional”, agenda tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan pemahaman serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi perubahan regulasi hukum pidana.
Kegiatan dihadiri Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Kepala Lapas Kelas I Surabaya, pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah Surabaya, Ketua IPKEMINDO, serta seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) se-Jawa Timur.
Apel dan ikrar tidak hanya menjadi bagian dari agenda kedinasan, tetapi juga momentum untuk meneguhkan komitmen jajaran PK dan APK dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan secara profesional dan akuntabel.
Kusnali menegaskan bahwa perubahan regulasi hukum pidana perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan integritas, dan peningkatan kompetensi petugas. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana melalui tugas yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Usai pelaksanaan apel, kegiatan berlanjut dengan seminar yang menghadirkan Dr. Ceno Hersusetiokartiko bersama Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama sebagai narasumber. Pembahasan diarahkan pada transformasi penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam implementasi KUHP dan KUHAP Nasional, terutama mengenai perlunya kesiapan aparatur dan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.
Dr. Ceno Hersusetiokartiko menekankan bahwa kesiapan jajaran PK dan APK merupakan bagian penting dalam mendukung penerapan ketentuan hukum pidana nasional. Penguatan kapasitas dan koordinasi ant jajaran diperlukan agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dapat berjalan selaras dengan arah transformasi sistem hukum.
Seminar tersebut diikuti secara langsung oleh Ketua IPKEMINDO, seluruh Kepala Bapas se-Jawa Timur, serta jajaran PK dan APK se-Jawa Timur. Sementara itu, seluruh Kepala Bapas se-Indonesia turut mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Partisipasi lintas wilayah ini memperluas jangkauan koordinasi dan penyebarluasan pemahaman terkait transformasi Pemasyarakatan.
Melalui forum tersebut, jajaran Pemasyarakatan didorong untuk memperkuat kemampuan profesional sekaligus memastikan pelaksanaan tugas berjalan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesamaan persepsi menjadi penting agar perubahan regulasi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan secara tepat dalam pekerjaan sehari-hari.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berharap konsolidasi melalui apel, ikrar, dan seminar ini menghasilkan penguatan nyata dalam kualitas kerja jajaran PK dan APK. Integritas, kompetensi, koordinasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap regulasi menjadi unsur yang terus perlu dikembangkan.
Dengan langkah tersebut, Kanwil Ditjenpas Jatim memperkuat kesiapan jajaran Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP Nasional sesuai ketentuan. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Pemasyarakatan kepada masyarakat (Dd).
