MOJOKERTO, 30 September 2026 //LAWKRITIS ID Dugaan aliran cashback sebesar 12,5 persen dalam pengadaan kain seragam sekolah di Kabupaten Mojokerto memasuki babak baru. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) mendesak Bupati Mojokerto dan Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.
Desakan itu muncul setelah APPI menerima pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengenai penyerahan berkas proses pengembalian selisih uang kain seragam dari 41 SMP Negeri kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Selasa, 29 September 2026.
Dari 41 sekolah tersebut, APPI menyebut 40 SMP Negeri telah melakukan pengembalian selisih uang kain seragam kepada orang tua atau wali murid, sedangkan satu SMP Negeri disebut sejak awal tidak melakukan penjualan kain seragam kepada siswa baru.
Namun, persoalan tidak berhenti pada pengembalian uang.
APPI menyoroti informasi mengenai sumber dana pengembalian tersebut. Berdasarkan pemberitahuan yang diterima APPI, dana pengembalian selisih harga disebut berasal dari aliran cashback 12,5 persen yang dikaitkan dengan transaksi pembelian kain dari vendor penyedia, yakni Sido Dadi Tekstil.
Informasi inilah yang kini didorong APPI untuk diperiksa lebih jauh, terutama mengenai mekanisme transaksi, besaran dana, penerima cashback, dasar pemberian, hingga penggunaan dana tersebut.
Ketua APPI Kasiono, S.Pd., M.Si., menyatakan informasi tersebut memperkuat temuan yang selama ini disampaikan organisasinya.
«“Pengakuan resmi dalam laporan Dinas Pendidikan bahwa dana pengembalian tersebut berasal dari cashback 12,5 persen yang diterima Kepala Sekolah membuktikan temuan APPI selama ini. Praktik aliran dana tersebut harus diperiksa secara menyeluruh,” ujar Kasiono.»
Kasiono menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran disiplin maupun ketentuan hukum, pengembalian uang kepada wali murid tidak otomatis menghapus konsekuensi atas pelanggaran tersebut.
«“Meskipun uang selisih telah dikembalikan kepada wali murid, pengembalian tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran. Dalam waktu dekat, APPI akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Mojokerto untuk mendesak pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.»
APPI Desak Pemeriksaan Menyeluruh
APPI berencana melayangkan surat resmi kepada Bupati Mojokerto untuk meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk kepala sekolah, unsur MKKS dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut APPI, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada persoalan selisih harga kain yang telah dikembalikan. Pemerintah daerah perlu mengurai secara transparan bagaimana pengadaan dilakukan dan bagaimana aliran dana cashback 12,5 persen yang disebut tersebut berlangsung.
Pertanyaan yang menurut APPI perlu dijawab antara lain siapa yang menentukan harga, bagaimana mekanisme pemilihan penyedia, bagaimana transaksi dilakukan, berapa nilai cashback, siapa penerimanya, serta atas dasar apa dana tersebut diberikan.
Dari sisi disiplin ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memang mengatur kewajiban, larangan dan hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.
Karena itu, apabila pihak yang disebut berstatus PNS dan pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran disiplin, penanganannya harus dilakukan berdasarkan mekanisme serta kewenangan yang diatur dalam regulasi tersebut.
Sementara jika terdapat dugaan pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, APPI meminta aparat berwenang menguji pula aspek gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kondisi tertentu, termasuk pemberian berupa uang, barang, rabat atau komisi.
Vendor Sido Dadi Tekstil Ikut Diminta Diperiksa
Sekretaris Jenderal APPI sekaligus Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan-NKRI (LP3-NKRI), Sumidi, S.Sos., meminta Pemerintah Kabupaten Mojokerto turut memeriksa posisi vendor yang disebut dalam transaksi tersebut.
«“APPI mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan kerja sama dengan Sido Dadi Tekstil. Apabila hasil pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran, maka tindakan administratif sesuai ketentuan pengadaan harus dilakukan,” kata Sumidi.»
APPI bahkan meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan pemutusan kerja sama dan proses daftar hitam terhadap penyedia apabila seluruh unsur pelanggaran nantinya terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Menurut Sumidi, pemeriksaan terhadap vendor diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan cashback merupakan bagian dari mekanisme transaksi, siapa yang menginisiasi, bagaimana pencatatannya, serta pihak mana saja yang mengetahui dan menerima manfaat dari transaksi tersebut.
40 Sekolah Jadi Fokus Verifikasi
APPI juga menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan pengembalian dana di 40 SMP Negeri.
Verifikasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh selisih uang benar-benar diterima orang tua atau wali murid secara utuh dan tidak terdapat potongan administrasi lain yang tidak diinformasikan.
Langkah itu dinilai penting agar persoalan dapat dibuktikan berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan salah satu pihak.
APPI juga meminta Inspektorat Kabupaten Mojokerto membuka hasil pemeriksaan secara proporsional sehingga masyarakat mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan maupun pengembalian dana.
APPI Siapkan Langkah ke Kejati Jatim
APPI menegaskan bahwa persoalan tersebut akan terus dikawal. Apabila tidak terdapat tindak lanjut yang dianggap memadai dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, APPI menyatakan siap membawa informasi dan dokumen yang dimilikinya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ditelaah sesuai kewenangan.
«“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jika tidak ada tindakan yang tegas berdasarkan hasil pemeriksaan, APPI akan mempertimbangkan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujar Sumidi.»
Ia menambahkan, langkah pemerintah daerah dalam menangani perkara tersebut akan menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi pengadaan di lingkungan pendidikan dan penggunaan kewenangan oleh aparatur.
Namun demikian, seluruh pihak yang disebut dalam informasi APPI tetap memiliki kesempatan memberikan klarifikasi. Status pelanggaran disiplin maupun tindak pidana harus ditentukan melalui pemeriksaan lembaga yang berwenang.
(Red)
