SURABAYA —LAWKRITIS ID Sebuah rekaman lama penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Timur kembali mencuat dan menjadi perbincangan di media sosial. Video yang beredar melalui TikTok tersebut dikaitkan dengan narasi dugaan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur, sehingga memunculkan kesan seolah-olah penggeledahan baru saja terjadi pada September 2026.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, meluruskan informasi tersebut. Menurut Heru, rekaman yang kini kembali viral itu merupakan dokumentasi penggeledahan KPK yang terjadi pada Rabu, 20 Desember 2022.
Kemunculan kembali video lama tersebut dinilai berpotensi membingungkan masyarakat apabila tidak disertai keterangan mengenai waktu dan konteks peristiwa. Terlebih, narasi yang mengikuti sebuah video dapat dengan cepat membentuk persepsi publik ketika konten tersebut telah menyebar luas.
Heru meminta masyarakat Jawa Timur tidak mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif maupun hasutan. Ia juga mengingatkan agar publik tidak langsung menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.
“Provinsi Jawa Timur saat ini sedang baik-baik saja, demikian juga dengan Gubernur Jawa Timur serta Wakil Gubernur Jawa Timur. Laju pembangunan Provinsi Jawa Timur juga berjalan secara terukur dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” ujar Heru.
Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan saring sebelum sharing. Setiap informasi yang muncul di linimasa, khususnya yang menyangkut persoalan hukum, pemerintahan, dan dugaan korupsi, perlu diperiksa terlebih dahulu sumber serta waktu kejadiannya.
Heru menyoroti maraknya konten yang mengandung provokasi, hasutan, dan ujaran kebencian yang mudah menjadi viral. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu dihadapi dengan kedewasaan berpikir dan tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
“Negara Indonesia tidak dibangun dan diperoleh dari ujaran kebencian, tetapi dari doa tulus yang menyertai semangat perjuangan para pejuang bangsa dengan tetap mengedepankan pola berpikir positif untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Catat itu,” tegas Heru.
Di sisi lain, pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan dan upaya pemberantasan korupsi tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, pengawasan tersebut semestinya dilakukan dengan berpegang pada data, fakta, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menjadikan sebuah konten viral sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan suatu peristiwa. Video yang dibuat beberapa tahun lalu dapat kembali beredar kapan saja, sementara konteks waktunya bisa hilang ketika rekaman tersebut dipotong atau diunggah ulang.
MAKI Jatim mengajak masyarakat Jawa Timur tetap kritis terhadap setiap informasi yang beredar, tetapi tidak mudah terprovokasi. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditempatkan dalam proses yang objektif dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital: konten yang kembali viral tidak otomatis merupakan peristiwa baru, dan narasi yang menyertai sebuah video tetap harus diuji dengan fakta.
Dengan sikap kritis, masyarakat dapat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa terjebak pada informasi yang kehilangan konteks, sekaligus menjaga ruang publik Jawa Timur agar tetap kondusif dan sehat (Dd).
