GRESIK –LAWKRITIS ID Mengembalikan Klien Pemasyarakatan ke tengah kehidupan masyarakat bukan sekadar persoalan menyelesaikan masa pembimbingan. Lebih dari itu, diperlukan dukungan nyata, penerimaan sosial, kesempatan ekonomi, serta keterlibatan berbagai elemen agar mereka mampu membangun kembali kehidupan yang mandiri dan produktif.
Komitmen memperkuat proses tersebut ditunjukkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Kabupaten Gresik, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan layanan bimbingan integrasi sekaligus memperluas sinergi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Bapas Kelas I Surabaya memandang bahwa keberhasilan seseorang kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat membutuhkan dukungan yang terkoordinasi. Oleh karena itu, forum ini menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai unsur, menyamakan persepsi, serta membahas kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan pembimbingan.
Dalam kegiatan tersebut, Yoyon Sukaryono, S.H., selaku JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas I Surabaya, menyampaikan pemaparan materi mengenai arah kebijakan KELAYAN BINTER dan implementasinya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Pemaparan tersebut mengajak para peserta memahami pentingnya penguatan layanan bimbingan integrasi melalui pendekatan kolaboratif. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu mendorong kesiapan individu untuk kembali beradaptasi, menjalankan tanggung jawab, dan membangun hubungan sosial yang baik.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai peran setiap stakeholder, bentuk dukungan yang memungkinkan dilakukan, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah keterlibatan lingkungan tempat Klien Pemasyarakatan kembali menjalani kehidupannya. Sebab, penerimaan masyarakat dan terbukanya kesempatan untuk berkembang merupakan bagian penting dalam mencegah munculnya hambatan sosial setelah seseorang kembali dari proses pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan KELAYAN BINTER di Gresik, Bapas Kelas I Surabaya melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari pemerintah daerah, unsur kecamatan, TNI, Polri, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sinergi tersebut mencakup wilayah Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, dan Cerme.
Keterlibatan pemerintah daerah dan unsur kecamatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi kewilayahan serta dukungan pemberdayaan masyarakat. TNI dan Polri turut berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
Sementara itu, KUA dapat memberikan dukungan melalui pendekatan keagamaan dan pembinaan moral. Adapun pelaku UMKM berpotensi menjadi mitra dalam membuka peluang keterampilan, aktivitas produktif, serta pengembangan kemandirian ekonomi bagi Klien Pemasyarakatan.
Aspek ekonomi dan penerimaan sosial menjadi perhatian penting karena seseorang yang kembali ke masyarakat membutuhkan kesempatan untuk membuktikan perubahan melalui tindakan nyata. Kesempatan bekerja, berusaha, dan berinteraksi secara positif dapat menjadi bagian dari proses membangun kembali kepercayaan lingkungan.
Melalui KELAYAN BINTER, Bapas Kelas I Surabaya berupaya memperkuat jembatan kerja sama antara institusi pemasyarakatan dengan pemerintah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, dan sektor usaha.
Forum ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi komitmen bersama yang dapat diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama berkelanjutan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing stakeholder.
Dengan kolaborasi tersebut, layanan bimbingan integrasi diharapkan semakin optimal, sehingga Klien Pemasyarakatan memiliki dukungan yang lebih luas untuk kembali menjalani kehidupan secara mandiri, bertanggung jawab, serta taat terhadap hukum.
Pada hakikatnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya tentang bagaimana seseorang dibina, melainkan juga bagaimana masyarakat bersedia membuka kesempatan bagi perubahan. Sebab, membangun masa depan yang lebih baik membutuhkan dua hal sekaligus: kemauan untuk berubah dan lingkungan yang memberikan ruang untuk berkembang (Dd).
