SURABAYA – LAWKRITIS ID Polemik pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 semakin menjadi perhatian. Kali ini, persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut mekanisme pencairan dana, tetapi mulai menyentuh pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Timur, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga keberlangsungan pembinaan atlet berprestasi di Jawa Timur.
Sorotan tajam datang dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang dikenal dengan Heru MAKI.
Heru mempertanyakan munculnya rencana pengalihan pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Porprov Jatim 2027 dari KONI Jawa Timur ke dalam DIPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Menurut Heru, apabila rencana tersebut benar-benar dilaksanakan tanpa penjelasan dasar hukum dan pembagian kewenangan yang jelas, maka berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pelaksanaan keputusan gubernur yang telah menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027.
Bahkan, Heru menduga terdapat upaya perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah dituangkan secara resmi melalui keputusan gubernur.
SK Gubernur 6 Oktober 2025 Menjadi Titik Persoalan
Persoalan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur X Tahun 2027.
Diktum KESATU menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027.
Selanjutnya, diktum KEDUA memberikan sejumlah tugas kepada KONI Jatim, meliputi persiapan kegiatan, penetapan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, penentuan persyaratan kepesertaan, penentuan waktu pelaksanaan, koordinasi dengan daerah tuan rumah, hingga pembentukan panitia dan sekretariat penyelenggara.
Sementara itu, diktum KETIGA mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena terdapat pembagian peran yang harus dipahami secara utuh. KONI Jatim memperoleh penugasan sebagai penyelenggara, sedangkan Dispora Jatim memiliki peran dalam mekanisme pembiayaan melalui APBD.
Karena itu, munculnya kabar rencana pengalihan pengelolaan anggaran dari KONI ke DIPA Dispora memunculkan pertanyaan: apakah hanya terjadi perubahan mekanisme administratif penganggaran atau justru terdapat perubahan lebih jauh terhadap pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan?
Pertanyaan inilah yang menurut MAKI Jatim harus segera dijawab oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Heru MAKI: Jangan Sampai SK Gubernur Hanya Menjadi Dokumen Formalitas
Heru MAKI menilai keputusan gubernur yang sudah ditandatangani tidak boleh kehilangan kepastian pelaksanaan akibat kebijakan teknis yang belum dijelaskan secara terbuka.
Ia meminta Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, memberikan penjelasan mengenai dasar dan tujuan rencana pengalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027 tersebut.
Tidak hanya kepada Kadispora, Heru juga meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bappeda Jatim menjelaskan keterlibatan serta dasar perencanaan kebijakan tersebut.
Menurutnya, perubahan mekanisme penganggaran harus memiliki landasan administrasi dan hukum yang jelas, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah daerah dan KONI Jatim.
“Kalau Gubernur sudah menerbitkan SK dan memberikan penugasan kepada KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027, kemudian muncul rencana pengalihan pengelolaan anggaran, maka harus dijelaskan apa dasar hukumnya. Jangan sampai keputusan gubernur justru tidak mendapatkan kepastian pelaksanaan,” menjadi pokok kritik Heru MAKI.
Heru juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang mempertahankan posisi KONI Jatim, melainkan mengenai keberlanjutan sistem pembinaan atlet yang telah berjalan.
Prioritas Anggaran Olahraga Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan kewenangan, Heru MAKI turut menyoroti skala prioritas penggunaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim.
Sebagai ilustrasi, ia membandingkan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar dengan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang menurut keterangannya hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
“Untuk ilustrasi saja, bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran,” ungkap Heru MAKI.
Menurutnya, kebijakan anggaran olahraga harus benar-benar memperhatikan kepentingan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
Kegiatan olahraga tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelenggaraan acara, tetapi harus memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kemampuan atlet, regenerasi, kualitas kompetisi, dan kesiapan menghadapi kejuaraan nasional.
BK PON Bukan Sekadar Urusan Transportasi dan Akomodasi
Heru MAKI juga mengingatkan bahwa persiapan menghadapi BK PON dan Porprov tidak sesederhana memberangkatkan atlet menuju lokasi pertandingan.
Di dalamnya terdapat proses teknis yang membutuhkan koordinasi intensif antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, serta KONI kabupaten/kota.
Beberapa kebutuhan penting di antaranya:
1. Seleksi dan pemetaan atlet. Setiap cabang olahraga memiliki mekanisme kualifikasi berbeda, termasuk sistem peringkat dan kuota peserta.
2. Evaluasi kemampuan atlet. Penentuan atlet yang akan mengikuti babak kualifikasi membutuhkan penilaian prestasi, perkembangan kemampuan, serta sistem promosi dan degradasi.
3. Kebutuhan peralatan pertandingan. Peralatan olahraga harus disiapkan sesuai karakteristik cabang olahraga. Bahkan, atlet membutuhkan kesempatan beradaptasi dengan peralatan yang nantinya digunakan dalam pertandingan.
4. Koordinasi teknis cabang olahraga. Setiap cabang memiliki regulasi, persyaratan, sistem pertandingan, dan kebutuhan teknis tersendiri.
5. Proyeksi kekuatan kontingen. Hasil pemetaan dan evaluasi atlet menjadi dasar penyusunan kekuatan Jawa Timur untuk menghadapi kompetisi berikutnya.
Menurut Heru, perubahan mekanisme pengelolaan anggaran tanpa perencanaan dan koordinasi yang matang berpotensi mengganggu kesinambungan tahapan tersebut.
Ia mengkhawatirkan munculnya persoalan birokrasi yang justru membuat perhatian pemerintah bergeser dari kepentingan utama, yakni peningkatan prestasi atlet.
Heru MAKI Desak Khofifah Segera Evaluasi dan Copot Kadispora
Atas berbagai persoalan tersebut, Heru MAKI menyampaikan tuntutan tegas kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
Bahkan, Heru secara terbuka menyebut pencopotan Kadispora sebagai opsi yang harus dipertimbangkan.
“Salah satu opsi untuk lebih mempertajam dan meningkatkan prestasi dunia olahraga Jawa Timur adalah COPOT KADISPORA Jatim,” tegas Heru.
Ia menyatakan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berupaya menghadap Gubernur Khofifah untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak evaluasi terhadap kebijakan maupun kepemimpinan Dispora Jatim.
Menurut Heru, evaluasi tersebut perlu dilakukan agar arah kebijakan olahraga Jawa Timur semakin terukur dan berpihak pada kepentingan pembinaan atlet.
MAKI Jatim Siapkan Demonstrasi Besar ke Pemprov dan Dispora
Tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, MAKI Jatim juga memastikan akan mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim.
Heru menyebut aksi tersebut akan membawa satu tuntutan utama, yaitu:
COPOT KADISPORA JATIM!
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya, insyaallah maksimal minggu depan,” tegasnya.
Aksi tersebut, menurut Heru, merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan masa depan olahraga prestasi Jawa Timur.
MAKI Jatim ingin memastikan bahwa persoalan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi hambatan bagi persiapan atlet yang selama ini telah menjalani proses pembinaan.
Pelaporan Dugaan Penyimpangan Anggaran Dispora Jatim Juga Disiapkan
Heru MAKI selanjutnya mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sedang mempercepat penyusunan berkas pelaporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DIPA anggaran Dispora Jatim periode 2024–2026.
Menurut Heru, berkas tersebut akan diproses melalui jalur kelembagaan MAKI Jatim untuk selanjutnya disampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara merupakan bagian dari komitmen MAKI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, dugaan tersebut harus tetap diuji melalui dokumen anggaran, pemeriksaan pertanggungjawaban, penelusuran transaksi, serta klarifikasi pihak-pihak terkait. Belum ada dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang.
Gubernur Khofifah Diharapkan Segera Memberikan Kepastian
Polemik ini pada akhirnya menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kebutuhan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Ada beberapa hal mendasar yang perlu dijawab:
– Apakah benar terdapat rencana pengalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027 dari KONI Jatim ke DIPA Dispora?
– Apa dasar hukum dan pertimbangan administratif perubahan mekanisme tersebut?
– Apakah KONI Jatim tetap menjalankan seluruh tugas penyelenggaraan sesuai SK Gubernur 6 Oktober 2025?
– Bagaimana pembagian tanggung jawab antara KONI Jatim, Dispora, Bappeda, dan Sekdaprov?
– Bagaimana pemerintah menjamin bahwa perubahan mekanisme anggaran tidak menghambat pembinaan atlet?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai peruntukannya.
Kepala Dispora Jatim, Sekdaprov, dan Bappeda Jatim perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan berimbang.
Pada akhirnya, Porprov Jatim 2027 bukan panggung untuk mempertentangkan kepentingan birokrasi dengan organisasi olahraga. Ajang tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan panjang atlet Jawa Timur dalam membangun prestasi.
Jangan sampai energi pemerintah habis untuk memperdebatkan siapa yang mengelola anggaran, sementara atlet justru menunggu kepastian pembinaan, fasilitas, dan persiapan pertandingan.
MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui langkah konstitusional, aksi penyampaian pendapat, serta pelaporan apabila ditemukan bukti dugaan penyimpangan.
Kini, publik menunggu penjelasan dan sikap Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar pelaksanaan Porprov 2027, melainkan kepastian kebijakan, akuntabilitas uang rakyat, dan masa depan prestasi olahraga Jawa Timur (Red).
