MALANG –LAWKRITIS ID Gemerlap penyelenggaraan Kanjuruhan Adiluhung Dekranasda Festival 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang kini diiringi pertanyaan serius mengenai transparansi pembiayaan dan pengelolaan pemasukan kegiatan.
Festival yang berlangsung pada 6–15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, tersebut secara terbuka dipromosikan sebagai ajang kolaborasi untuk mengangkat produk lokal, menggerakkan ekonomi kreatif, serta melestarikan seni dan budaya daerah. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., bersama Wakil Bupati Dra. Hj. Lathifah Shohib, telah membuka kegiatan itu pada Jumat (6/11/2026) malam.
Namun, di balik kemeriahan acara, muncul sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan terbuka. Mulai dari informasi alokasi anggaran pemerintah, dukungan pihak ketiga dan sponsor, fasilitas lokasi yang disebut tidak dikenai retribusi, hingga biaya lapak UMKM yang diberitakan mencapai Rp2 juta untuk setiap tenant.
Persoalan tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dugaan adanya pembiayaan ganda, ketidakjelasan aliran dana, ataupun ketidaksesuaian antara sumber anggaran dan penggunaan fasilitas kegiatan.
Dukungan pihak ketiga dan anggaran pemerintah perlu diperjelas
Sejumlah pemberitaan menyebut sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan festival didukung oleh pihak ketiga, yakni DMR Production yang menggandeng sejumlah sponsor. Dukungan tersebut diinformasikan mencakup panggung, tata suara, pencahayaan, genset, tenda, properti pameran, gerbang acara, photobooth, listrik, hingga kehadiran pengisi acara dan hiburan lainnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., dalam pemberitaan media menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi tempat kegiatan, pengisi acara, serta dekorasi sejumlah stan gratis bagi Dekranasda yang disediakan oleh pihak penyelenggara.
Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam memahami skema pembiayaan festival. Apabila sebagian besar kebutuhan acara memang ditanggung pihak ketiga dan sponsor, publik tentu berhak memperoleh gambaran yang jelas mengenai komponen kegiatan apa saja yang masih menggunakan anggaran pemerintah.
Di sisi lain, muncul informasi mengenai alokasi anggaran sekitar Rp550 juta yang dikaitkan dengan kegiatan Dekranasda melalui perangkat daerah terkait. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi menggunakan dokumen resmi, termasuk DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang relevan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), rincian kegiatan, serta laporan realisasi.
Angka tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai dana yang telah dibelanjakan untuk festival. Perlu dipastikan terlebih dahulu peruntukan, sumber anggaran, kegiatan yang dibiayai, serta apakah terdapat komponen yang sama dengan fasilitas atau kebutuhan yang telah ditanggung DMR Production maupun sponsor.
Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah, Dekranasda, panitia, pihak ketiga, dan sponsor.
Biaya lapak UMKM menjadi perhatian
Sorotan lainnya berkaitan dengan informasi biaya lapak UMKM sebesar Rp2 juta per tenant. Dalam pemberitaan Suara Malang, panitia disebut menyiapkan sekitar 200 tenant berukuran 3 x 3 meter.
Jika seluruh 200 lapak terisi dan masing-masing benar-benar dikenai tarif Rp2 juta, maka secara matematis potensi penerimaan kotor dari biaya lapak dapat mencapai Rp400 juta.
Namun, angka Rp400 juta tersebut masih berupa simulasi berdasarkan jumlah lapak dan tarif yang diberitakan. Angka itu bukan bukti penerimaan aktual. Jumlah tenant yang benar-benar terisi, tarif yang diterapkan, kemungkinan potongan, serta pihak penerima dan pengelola uang tersebut masih harus dibuktikan melalui data administrasi dan transaksi.
Pertanyaan publik semakin relevan karena lokasi kegiatan diberitakan memperoleh fasilitas tanpa retribusi dari Dispora Kabupaten Malang. Sementara itu, Disbudpar Kabupaten Malang juga disebut memberikan dukungan anggaran Rp50 juta untuk kebutuhan kegiatan Gema Panji dan Adiluhung, antara lain uang pembinaan, trofi, juri, serta konsumsi peserta lomba.
Plt Kepala Dispora Kabupaten Malang, Eko Margianto, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, membenarkan bahwa penggunaan lokasi kegiatan tidak dikenai retribusi. Untuk persoalan penarikan biaya lapak, ia menyatakan hal tersebut menjadi ranah panitia penyelenggara.
Keterangan itu perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan panitia mengenai dasar penetapan tarif, mekanisme penarikan, penggunaan penerimaan, serta pertanggungjawaban keuangannya.
Jangan sampai fasilitas publik dan pemasukan kegiatan menjadi tidak transparan
Festival yang membawa nama hari jadi daerah dan Dekranasda semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Karena itu, penetapan biaya lapak perlu dijelaskan secara terbuka. Masyarakat perlu mengetahui apakah tarif tersebut merupakan biaya sewa fasilitas, kontribusi operasional, biaya perlengkapan, atau bentuk pungutan lain. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara panitia, peserta UMKM, dan masyarakat.
Selain biaya tenant, informasi mengenai kemungkinan penerimaan dari wahana pasar malam juga perlu diklarifikasi. Apabila terdapat kerja sama atau pembayaran dari pengelola wahana, nilai kesepakatan, dasar pemanfaatan lokasi, dan pihak penerima pembayaran sebaiknya dapat dijelaskan secara terbuka.
Seluruh pemasukan dan dukungan dalam bentuk barang maupun jasa perlu dicatat secara tertib. Dukungan sponsor dan pihak ketiga juga seharusnya memiliki dokumen kerja sama yang menjelaskan bentuk kontribusi, nilai atau estimasi manfaat, serta kewajiban masing-masing pihak.
MAKI Jatim mendorong keterbukaan dan pemeriksaan dokumen
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menilai bahwa setiap kegiatan yang melibatkan fasilitas pemerintah, dukungan anggaran daerah, dan pengelolaan pemasukan dari masyarakat harus mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Menurut Heru, kemeriahan sebuah festival tidak boleh membuat aspek pertanggungjawaban keuangan terabaikan. Apalagi kegiatan tersebut membawa nama pemerintah daerah dan diselenggarakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Malang.
MAKI Jatim mendorong agar pihak-pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka dengan menyandingkan seluruh sumber pembiayaan dan penggunaannya. Pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pembayaran ganda atas komponen pekerjaan yang sama, sekaligus memastikan seluruh penerimaan tercatat dan dipertanggungjawabkan.
Dokumen yang perlu dibuka atau diklarifikasi antara lain:
1. Dokumen anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan Dekranasda dan rangkaian Festival Kanjuruhan Adiluhung.
2. Rencana anggaran biaya serta rincian penggunaan dana untuk setiap kegiatan.
3. Dokumen kerja sama antara panitia, Dekranasda, DMR Production, dan pihak sponsor.
4. Daftar dukungan sponsor, termasuk bentuk kontribusi barang, jasa, maupun dana.
5. Data jumlah tenant UMKM, tarif yang ditetapkan, jumlah lapak terisi, serta rekapitulasi penerimaan.
6. Dokumen pemanfaatan lokasi Stadion Kanjuruhan dan keterangan mengenai pembebasan retribusi.
7. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan realisasi seluruh sumber pembiayaan.
Melalui pencocokan dokumen tersebut, dapat diketahui secara objektif apakah pembiayaan telah disusun sesuai peruntukannya, apakah terdapat komponen yang dibiayai lebih dari satu sumber, dan bagaimana seluruh penerimaan dikelola.
Panitia dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan tersebut dipublikasikan, Ketua Panitia Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, disebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi mengenai biaya lapak UMKM.
Kondisi tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran. Namun, penjelasan dari panitia tetap diperlukan agar berbagai pertanyaan publik tidak berkembang menjadi spekulasi.
Pemerintah Kabupaten Malang, Dekranasda, Disparbud, Dispora, panitia, serta DMR Production memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai pembagian pembiayaan, pemanfaatan fasilitas, dan mekanisme pengelolaan pemasukan kegiatan.
MAKI Jatim juga perlu memastikan setiap informasi yang berkembang diuji melalui dokumen dan keterangan para pihak, bukan hanya berdasarkan asumsi atau perhitungan potensi penerimaan.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi ketidaksesuaian, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada lembaga pengawasan yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Festival harus membawa manfaat, bukan menyisakan tanda tanya
Kanjuruhan Adiluhung Dekranasda Festival 2026 sejatinya merupakan momentum penting untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, memperluas pasar UMKM, dan menjaga kekayaan seni budaya Kabupaten Malang.
Akan tetapi, keberhasilan sebuah kegiatan publik tidak cukup diukur dari meriahnya panggung, banyaknya pengunjung, atau deretan bintang tamu yang tampil. Ukuran keberhasilan juga harus terlihat dari transparansi pembiayaan, kejelasan penggunaan fasilitas publik, perlindungan terhadap pelaku UMKM, serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan.
Publik tidak sedang menghambat penyelenggaraan kegiatan. Sebaliknya, keterbukaan justru akan melindungi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dari prasangka yang tidak berdasar.
Dengan penjelasan yang lengkap dan dokumen yang dapat diuji, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pihak ketiga benar-benar berjalan secara profesional, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
MAKI Jatim menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran dan fasilitas publik. Sebab, semangat memperingati hari jadi daerah harus berjalan seiring dengan integritas, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat (Red).
