JEMBER — LAWKRITIS ID Pengembangan perkara dugaan korupsi anggaran makanan dan minuman serta Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Mamin Sosraperda) DPRD Kabupaten Jember memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, berdasarkan informasi yang dipublikasikan MAKI News, menetapkan tersangka baru berinisial S, yang disebut pernah menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Jember periode 2023–2024. Di tengah perkembangan itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur juga tengah mematangkan laporan hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember yang nilainya disebut mencapai Rp10,7 miliar per tahun.
Dua persoalan tersebut menjadi perhatian MAKI Jatim. Organisasi ini mengapresiasi pengembangan perkara Mamin Sosraperda sekaligus menyiapkan langkah pelaporan untuk meminta aparat penegak hukum menelaah tata kelola anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember pada periode 2019–2024 dan 2024–2029.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian bersama bidang hukum sebelum berkas laporan diserahkan kepada Kejari Jember. Rencana tersebut disampaikan saat Heru berada di Jember pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Penetapan Tersangka Baru Jadi Perkembangan Penting
Dalam pemberitaan MAKI News, Kejari Jember disebut menetapkan S sebagai tersangka baru pada 22 Oktober 2026. Penetapan itu dikabarkan tertuang dalam surat bernomor Kep4/M.5.12/MT.2/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026 yang disebut ditandatangani Kepala Kejari Jember.
Perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran Mamin Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Sebelumnya, lima terdakwa dalam perkara yang sama dilaporkan telah divonis bersalah.
MAKI Jatim menyebut nama berinisial S berulang kali muncul dalam fakta persidangan perkara terdahulu. Informasi tersebut, menurut organisasi itu, menjadi salah satu aspek yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan penyidikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Heru Satriyo mengapresiasi langkah Kejari Jember yang disebut menindaklanjuti fakta persidangan tersebut.
“Dari awal berbasis fakta persidangan untuk kelima terdakwa kasus korupsi Mamin Sosraperda, nama inisial S terbaca intensif disebutkan dalam pusaran kasus korupsi tersebut, dan tentunya menjadi hal yang wajar apabila Kejari Jember akhirnya menetapkan S sebagai tersangka baru,” ungkap Heru MAKI.
Menurut Heru, MAKI Jatim melalui bidang hukumnya terus memantau perkembangan pengungkapan perkara tersebut. Pengawasan itu, kata dia, diperlukan agar penanganan kasus berjalan transparan dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah lebih dahulu menjalani proses persidangan.
Meski demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dugaan Penyimpangan Tunjangan Perumahan Masuk Bidikan
Selain mengikuti perkembangan perkara Mamin Sosraperda, MAKI Jatim tengah menyiapkan laporan hukum terkait tata kelola tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember.
Heru menjelaskan, kedatangannya ke Jember bukan hanya untuk mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi ke-15 MAKI Jatim. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkaji berkas pelaporan bersama bidang hukum organisasi.
“Saya ke Jember hari ini, untuk mematangkan dan melakukan kajian evaluasi bersama bidang hukum MAKI Jatim dalam membedah berkas pelaporan hukum berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dewan DPRD Jember periode 2019–2024 dan periode terbaru 2024–2029,” jelas Heru.
MAKI Jatim menyatakan, berkas pelaporan itu direncanakan disampaikan kepada Kejari Jember pada pekan berikutnya. Sebelum diserahkan, dokumen akan dikaji untuk memperjelas dasar dugaan, alur penganggaran, serta aspek-aspek yang dinilai membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya meminta aparat penegak hukum menguji dugaan penyimpangan berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. MAKI juga menyatakan persoalan ini akan mendapat perhatian dalam rubrik liputan khusus MAKI News.
Anggaran Rp10,7 Miliar per Tahun Perlu Diperiksa
MAKI Jatim menyebut alokasi anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember mencapai Rp10.717.200.000 atau sekitar Rp10,7 miliar per tahun. Menurut informasi yang disampaikan organisasi itu, angka tersebut tercantum dalam dokumen transparansi anggaran dan penjabaran APBD Kabupaten Jember, termasuk dokumen penjabaran perubahan APBD.
MAKI turut menyoroti informasi bahwa anggaran tersebut dilaporkan terserap penuh. Namun, besarnya alokasi dan tingkat penyerapan anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan atas dasar penetapan besaran tunjangan, pihak penerima, mekanisme pembayaran, dokumen pendukung, serta kesesuaian realisasi dengan ketentuan yang berlaku.
Pada prinsipnya, tunjangan perumahan dapat diberikan sebagai kompensasi apabila pemerintah daerah tidak menyediakan rumah negara bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memenuhi persyaratan. Pemberiannya tetap harus berlandaskan aturan yang berlaku dan didukung proses penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
MAKI Jatim mengungkapkan bahwa tim penelitian dan investigasinya telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih jauh. Indikator tersebut akan menjadi bahan kajian sebelum laporan resmi disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Dengan nilai anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun, keterbukaan dokumen dan penjelasan mengenai dasar penetapan tunjangan menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Pemeriksaan yang objektif juga diperlukan untuk membedakan persoalan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, dan dugaan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.
Transparansi dan Hak Jawab Jadi Kunci
MAKI Jatim menyatakan akan mengawal perkembangan perkara Mamin Sosraperda sekaligus mendorong penelaahan terhadap dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Jember. Dua persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan bukti masing-masing, tanpa mencampuradukkan fakta dari perkara yang berbeda.
Kejari Jember diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara Mamin Sosraperda sesuai informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Sementara itu, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember perlu diberi ruang untuk menjelaskan dasar penganggaran serta mekanisme pemberian tunjangan perumahan yang menjadi perhatian MAKI.
Klarifikasi dari pihak-pihak terkait penting untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang. Setiap pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap memiliki hak jawab dan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Bagi masyarakat, persoalan ini menyangkut kepentingan yang lebih luas: memastikan anggaran daerah dikelola sesuai aturan, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan terhadap uang publik berjalan efektif.
MAKI Jatim menyatakan akan membawa hasil kajiannya ke jalur hukum. Selanjutnya, aparat penegak hukum diharapkan menelaah laporan dan bukti yang disampaikan secara profesional, objektif, serta transparan (Red).
