MOJOKERTO, 19 Oktober 2026 // LAWKRITIS ID Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) menegaskan akan melanjutkan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto. Setelah melayangkan surat somasi kepada delapan sekolah pada 15 Oktober 2026, APPI menyatakan belum menerima tanggapan tertulis hingga berakhirnya tenggat waktu 3 × 24 jam yang diberikan.
APPI menyebut somasi tersebut berkaitan dengan indikasi dugaan pekerjaan revitalisasi yang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Karena belum memperoleh jawaban sesuai tenggat yang ditetapkan, organisasi tersebut kini menyiapkan pengaduan resmi agar persoalan itu dapat ditelaah oleh instansi yang berwenang.
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa tidak adanya tanggapan tidak akan menghentikan proses pemantauan. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap indikasi ketidaksesuaian perlu diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
“APPI sudah menyampaikan somasi, menetapkan tenggat, dan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan yang kami pertanyakan. Sampai batas waktu berakhir, jawaban belum kami terima. Kami tegaskan, pengawasan APPI tidak berhenti hanya karena surat kami tidak dijawab. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur pengaduan resmi dengan bukti yang tersedia. Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap indikasi ketidaksesuaian harus diperiksa secara objektif,” tegas Kasiono.
APPI Minta Pelaksanaan Revitalisasi Diperiksa Menyeluruh
Bagi APPI, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui korespondensi. Organisasi tersebut menilai dugaan yang dipertanyakan perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga kesesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
Sejumlah dokumen yang dinilai perlu ditelaah antara lain petunjuk teknis program, perjanjian bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan spesifikasi teknis, bukti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
APPI juga menyoroti pentingnya memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan skema dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan pihak ketiga, menurut organisasi tersebut, perlu dinilai berdasarkan bentuk, ruang lingkup pekerjaan, serta aturan yang mengikat program bersangkutan.
Kasiono mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan tidak menyisakan persoalan mengenai mekanisme pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggarannya.
“Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki sarana pendidikan justru menyisakan pertanyaan mengenai cara pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana anggarannya digunakan. Kami tidak akan menuduh tanpa dasar, tetapi kami juga tidak akan menutup mata terhadap indikasi yang layak diperiksa. Jika semua sudah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumennya. Jika ada ketidaksesuaian, biarkan fakta dan hasil pemeriksaan menentukan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Skema Swakelola Harus Dijalankan Sesuai Ketentuan
APPI menilai skema swakelola dalam program revitalisasi sekolah bukan sekadar istilah administratif. Pelaksanaannya perlu mengacu pada ketentuan program dan prinsip pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.
Skema tersebut diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan, serta memberikan kesempatan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, APPI ingin memastikan apakah pelaksanaan di delapan sekolah yang menjadi perhatian organisasinya telah sesuai dengan ketentuan tersebut.
Meski demikian, dugaan pekerjaan yang diborongkan kepada pihak ketiga tidak dapat langsung dinyatakan sebagai pelanggaran tanpa melihat aturan teknis, dokumen kegiatan, bentuk keterlibatan pihak luar, dan fakta di lapangan. Penilaian akhir perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif.
Siapkan Pengaduan kepada Instansi Berwenang
Setelah tenggat somasi berakhir, APPI menyatakan akan menyiapkan dokumen pengaduan dengan melampirkan surat somasi, bukti penerimaan, catatan pemantauan, serta bukti pendukung yang tersedia.
APPI berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada instansi berwenang, termasuk unsur pengawasan pemerintah dan kementerian yang menangani program revitalisasi, untuk meminta penelaahan serta pemeriksaan apabila terdapat dasar yang memadai.
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., mengatakan pihaknya menginginkan kejelasan atas persoalan yang dipertanyakan, bukan polemik berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa kesempatan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak sekolah.
“Kami tidak membutuhkan polemik yang berlarut-larut. Yang kami butuhkan adalah kejelasan. APPI telah membuka ruang klarifikasi, dan pihak sekolah tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya. Tetapi persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kami akan menempuh mekanisme resmi dan meminta pihak yang berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara objektif,” ujar Sumidi.
Transparansi Anggaran demi Mutu Pendidikan
APPI menegaskan bahwa langkah pengawasan tersebut bukan bertujuan menghambat pembangunan sekolah atau merusak nama baik lembaga pendidikan. Fokus utamanya, menurut organisasi itu, adalah memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan sarana pendidikan yang layak, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Penggunaan anggaran publik, lanjut APPI, harus disertai dokumen yang memadai serta pertanggungjawaban yang bisa diperiksa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila pelaksanaan telah sesuai aturan, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara objektif agar tidak menimbulkan prasangka berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun berdasarkan keterangan APPI, organisasi tersebut menyatakan belum menerima tanggapan tertulis dari delapan sekolah yang disomasi. Belum adanya jawaban tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran. Klarifikasi dari pihak sekolah dan hasil pemeriksaan instansi berwenang tetap diperlukan untuk memastikan duduk persoalan.
Pihak sekolah yang dimaksud tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung, serta menggunakan hak jawab atas hal-hal yang dipersoalkan.
APPI menyatakan akan terus mengawal proses ini sampai terdapat kejelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan program revitalisasi sekolah dengan ketentuan yang berlaku.
APPI — Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia
Mengawal transparansi. Menuntut akuntabilitas. Melindungi kepentingan pendidikan (Red).
