MOJOKERTO, 12 Oktober 2026 — LAWKRITIS ID Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) resmi meminta Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto memfasilitasi audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Langkah ini ditempuh guna mendorong keterbukaan informasi, menguji kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, serta memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 008/PM-APPI/X/2026, tertanggal 12 Oktober 2026, yang disampaikan Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., atas nama organisasi. APPI berharap DPRD segera membuka ruang pembahasan dengan melibatkan unsur legislatif, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, pejabat teknis terkait, serta Inspektur Kabupaten Mojokerto.
Bagi APPI, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek pembangunan yang dinilai dari selesainya pekerjaan. Program tersebut harus menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, layak digunakan, dan sesuai dengan perencanaan maupun anggaran yang telah ditetapkan.
Permintaan audiensi ini juga menjadi upaya mendorong agar berbagai indikasi yang ditemukan dalam pemantauan dapat diperiksa secara objektif melalui mekanisme resmi, tanpa terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran.
Sejumlah Indikasi Pelaksanaan Pekerjaan Perlu Dijelaskan
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menyampaikan bahwa permohonan RDP berangkat dari hasil pemantauan organisasi terhadap pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Dalam pemantauan tersebut, APPI mencatat beberapa indikasi yang memerlukan klarifikasi, antara lain dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan yang dinilai belum memadai, serta dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan nilai anggaran yang dialokasikan.
Indikasi tersebut, menurut APPI, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang terukur. Dokumen perencanaan harus dibandingkan dengan realisasi pekerjaan, sementara kondisi fisik di lapangan perlu diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis dan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterangan dari pihak yang bertanggung jawab juga dibutuhkan agar penilaian tidak hanya didasarkan pada pengamatan visual atau informasi sepihak.
APPI menekankan bahwa klarifikasi merupakan langkah penting untuk memperoleh gambaran yang utuh. Dengan demikian, persoalan dapat ditangani secara proporsional, sementara hak pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan tetap dihormati.
Kasiono Tegaskan Anggaran Pendidikan Harus Berdampak Nyata
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian dari kepedulian terhadap mutu pendidikan sekaligus tanggung jawab dalam menjaga akuntabilitas anggaran publik.
Menurutnya, setiap program revitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah penerima. Kualitas pekerjaan, keamanan bangunan, kesesuaian volume, dan pemenuhan spesifikasi teknis perlu menjadi perhatian utama.
“Prinsip kami sederhana. Program revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki sarana pendidikan justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan atau volumenya perlu dipertanyakan,” tegas Kasiono.
Ia menyatakan bahwa apabila terdapat indikasi perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi fisik di lapangan, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan diperiksa berdasarkan bukti.
“APPI tidak ingin menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada pemeriksaan yang memadai. Namun, ketika ditemukan indikasi yang memerlukan penjelasan, kami berkewajiban mendorong agar persoalan itu diklarifikasi,” lanjutnya.
Kasiono juga mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat seharusnya dipandang sebagai langkah pencegahan, bukan hambatan pembangunan. Pemantauan sejak dini dapat membantu menemukan kekurangan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan secara administratif.
“Lebih baik persoalan ditemukan dan diperbaiki sejak awal daripada dibiarkan hingga pekerjaan selesai, kemudian menimbulkan persoalan kualitas, administrasi, atau pertanggungjawaban anggaran. Tujuan kami adalah memastikan program berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah,” ujarnya.
APPI Dorong Pemeriksaan Berbasis Dokumen dan Fakta Lapangan
Untuk mendukung proses klarifikasi, APPI mendorong keterbukaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen yang dinilai relevan mencakup Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait.
Melalui dokumen tersebut, pihak yang berwenang dapat menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan volume fisik, mutu bahan, spesifikasi yang dipersyaratkan, dan kondisi bangunan di lapangan.
APPI berharap pihak sekolah yang bertanggung jawab atas kegiatan sesuai ketentuan program, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan melalui mekanisme yang sah.
Organisasi tersebut menilai bahwa pengawasan yang baik harus bertumpu pada data, bukti, dan pengukuran yang dapat diuji. Apabila ditemukan kekurangan, tindak lanjut perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebaliknya, jika pekerjaan telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan juga harus memberikan kejelasan mengenai hal tersebut.
DPRD Diharapkan Segera Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat
Melalui surat permohonan yang telah diajukan, APPI berharap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto segera memfasilitasi audiensi atau RDP. Forum ini diharapkan mempertemukan unsur legislatif, perangkat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, dan masyarakat untuk membahas persoalan revitalisasi sekolah secara menyeluruh.
APPI menginginkan forum tersebut menghasilkan penjelasan yang jelas mengenai pelaksanaan program, mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut, serta mendorong perbaikan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Keterlibatan DPRD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang komunikasi antara penyelenggara program dan masyarakat. Meski demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya ketidaksesuaian harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.
APPI juga mengingatkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan administrasi atau penyelesaian pekerjaan. Manfaat bagi peserta didik, kelayakan fasilitas, dan mutu bangunan harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Pengawasan untuk Menjaga Akuntabilitas dan Masa Depan Pendidikan
Kasiono menegaskan bahwa APPI akan menjalankan pemantauan dan pengawasan masyarakat secara proporsional, dengan tetap mengedepankan objektivitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“APPI tidak sedang mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan sudah sesuai ketentuan, tentu hal itu harus diapresiasi. Namun, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, harus ada penjelasan dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kepentingan utama dari pengawasan revitalisasi sekolah adalah memastikan tersedianya sarana pendidikan yang layak dan berkualitas bagi peserta didik.
“Sekolah bukan sekadar tempat menyelesaikan proyek pembangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan membangun masa depan. Karena itu, kualitas bangunan, kesesuaian pekerjaan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Kasiono.
Permohonan audiensi APPI kini menjadi dorongan bagi DPRD dan instansi terkait untuk membuka ruang klarifikasi yang terukur. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto memperoleh evaluasi yang objektif dan tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan persoalan.
Pada akhirnya, anggaran revitalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, pekerjaan harus sesuai ketentuan, dan hasil pembangunan harus benar-benar mendukung keselamatan serta kualitas proses belajar-mengajar. Kepentingan peserta didik menjadi alasan utama mengapa pengawasan terhadap fasilitas pendidikan perlu dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis bukti (Red).
