SIDOARJO —LAWKRITIS ID Evaluasi bulanan kinerja 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur menjadi momentum bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pembenahan di seluruh jajaran.
Dalam pengarahan pada Senin (5/10/2026), Kusnali mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan tugas UPT, mulai dari pelaksanaan razia, pemanfaatan wartelsus, PO Inkopasindo, dukungan terhadap program ketahanan pangan, hingga publikasi pemberitaan.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai program yang telah berjalan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi benar-benar mendukung peningkatan kualitas kinerja, pelayanan, pengawasan, dan pembinaan di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Timur.
Kusnali menegaskan bahwa setiap UPT memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga binaan memperoleh fasilitas dan pelayanan secara adil sesuai ketentuan.
Pelayanan tersebut harus diberikan dengan memperhatikan aturan yang berlaku, sementara setiap proses yang berkaitan dengan warga binaan, termasuk pembebasan, harus dilaksanakan secara tertib dan terpantau.
Pengawasan menjadi bagian penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus terus introspeksi dan menjaga integritas. Jangan sampai Jawa Timur menjadi penyumbang masalah, tetapi harus menjadi bagian dari penyelesaian dan perbaikan Pemasyarakatan,” tegas Kusnali.
Ketahanan Pangan Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Selain aspek pengawasan dan pelayanan, ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut.
Kusnali meminta jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur mengoptimalkan program ketahanan pangan. Pelaksanaannya perlu diperkuat agar program tersebut dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
Penguatan juga diarahkan pada pelaksanaan razia di UPT. Kegiatan tersebut harus terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan upaya menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan Pemasyarakatan.
Begitu pula dengan pemanfaatan wartelsus dan PO Inkopasindo. Jajaran diminta mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Rangkaian evaluasi itu menunjukkan bahwa kinerja UPT tidak hanya diukur dari satu aspek. Pelayanan, keamanan, pengawasan, program produktif, pemanfaatan fasilitas, hingga kemampuan menyampaikan capaian kepada publik menjadi bagian yang saling berkaitan.
Pemberitaan Positif Harus Mengikuti Kinerja Nyata
Kusnali turut meminta seluruh UPT memperkuat publikasi pemberitaan positif mengenai berbagai kinerja, inovasi, dan capaian Pemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Publikasi diharapkan mampu menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai kerja dan inovasi jajaran kepada masyarakat secara lebih luas.
Namun, penguatan komunikasi publik tersebut tetap harus dibarengi dengan kinerja nyata. Setiap informasi mengenai capaian harus mencerminkan pelaksanaan tugas dan pelayanan yang berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari transparansi dan penyampaian informasi mengenai kinerja Pemasyarakatan kepada masyarakat.
Kode Etik ASN Ditekankan sebagai Fondasi Integritas
Penguatan integritas aparatur menjadi bagian penting lainnya dalam pengarahan Kusnali.
Seluruh pegawai diminta memahami dan mengimplementasikan Permen Imipas Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.
Kusnali menekankan pentingnya menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Pemahaman terhadap kode etik dan kode perilaku diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan administratif, tetapi diterapkan dalam sikap, perilaku, pelayanan, serta pelaksanaan kewenangan setiap pegawai.
Penerapan kode etik tersebut diharapkan mampu menjaga integritas sekaligus meningkatkan kualitas kinerja jajaran.
Evaluasi terhadap 46 UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur pun menjadi bagian dari upaya menyamakan langkah seluruh jajaran. Setiap UPT diharapkan mampu mengenali kekurangan, memperbaiki pelaksanaan tugas, mempertahankan capaian yang baik, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Kusnali mendorong Pemasyarakatan Jawa Timur untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi terus bergerak menuju perbaikan.
Mulai dari penguatan razia, pemanfaatan wartelsus dan PO Inkopasindo, peningkatan ketahanan pangan, pelayanan yang adil kepada warga binaan, pengawasan proses pembebasan, hingga publikasi kinerja dan implementasi kode etik ASN, seluruhnya diarahkan untuk membangun tata kelola Pemasyarakatan yang semakin profesional dan berintegritas.
Pada akhirnya, evaluasi bulanan tersebut bukan sekadar kegiatan mengukur kinerja. Lebih jauh, evaluasi menjadi sarana memastikan setiap UPT mampu mengambil langkah korektif dan menghadirkan perubahan yang nyata.
Pesan Kusnali menjadi garis tegas dalam evaluasi kali ini: Jawa Timur harus menjadi bagian dari penyelesaian dan perbaikan Pemasyarakatan, bukan penyumbang masalah (Dd).
