SURABAYA — LAWKRITIS ID Pemeriksaan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo oleh Polda Metro Jaya menyedot perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur. MAKI menilai proses hukum yang berkaitan dengan pernyataan juru bicara KPK tersebut perlu dilihat secara utuh agar tidak mengganggu ruang keterbukaan informasi dalam pemberantasan korupsi.
Ketua Koorwil MAKI Jawa Timur sekaligus Koorwil MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, secara tegas mengkritik pemeriksaan tersebut. Ia menilai tindak lanjut laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Budi berpotensi menghambat fungsi komunikasi publik KPK.
Heru menyebut proses tersebut sebagai “kriminalisasi”. Pernyataan itu merupakan penilaian Heru dan MAKI terhadap proses yang sedang berlangsung, bukan kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.
Budi Prasetyo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 September 2026. Pemeriksaan berkaitan dengan laporan Faizal Assegaf atas pernyataan Budi mengenai penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dalam laporan tersebut, pernyataan Budi dipersoalkan dan dikaitkan dengan Pasal 433 KUHP mengenai pencemaran nama baik.
Heru: Hak Publik atas Informasi Harus Tetap Terjaga
Heru MAKI menilai persoalan utama yang harus diperhatikan bukan sekadar pemeriksaan terhadap seorang juru bicara, melainkan bagaimana negara menjaga keseimbangan antara proses hukum dan hak masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemberantasan korupsi.
Menurut Heru, juru bicara KPK menjalankan fungsi kelembagaan ketika menyampaikan perkembangan perkara kepada publik. Karena itu, ia meminta agar proses hukum tidak sampai menciptakan hambatan bagi komunikasi publik KPK.
“Hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan. Upaya kriminalisasi ini berpotensi menghambat kerja juru bicara KPK dalam menyampaikan transparansi penanganan kasus kepada publik. Menyampaikan pembaruan penanganan perkara bukanlah tindak pidana,” ujar Heru MAKI, Rabu (30/9/2026).
Heru merujuk Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ia juga mengaitkannya dengan prinsip kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Atas dasar itu, Heru meminta negara memastikan adanya perlindungan hukum bagi pegawai KPK yang menjalankan tugasnya.
Ia juga mengingatkan sejumlah peristiwa masa lalu yang melibatkan insan KPK, termasuk kasus yang menimpa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada 2015 serta serangan terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.
Menurut Heru, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran agar proses hukum tidak justru menimbulkan kekhawatiran dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.
Budi Hadapi Pemeriksaan Tujuh Setengah Jam
Sementara itu, Budi Prasetyo memenuhi pemeriksaan Polda Metro Jaya sebagai bagian dari proses hukum atas laporan yang ditujukan kepadanya.
Budi menjalani pemeriksaan sekitar tujuh setengah jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga menjelang Magrib. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik disebut mengajukan sekitar 50 pertanyaan.
Budi menyatakan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum.
“Hadirnya kami di sini sebagai wujud keteguhan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mundur satu jengkal pun. Mempersoalkan transparansi artinya bertentangan dengan semangat reformasi dan justru mencederai hak masyarakat untuk mengakses informasi,” kata Budi.
Ia menjelaskan, informasi mengenai perkembangan perkara yang selama ini disampaikan kepada publik bersumber dari fakta hukum yang telah dikonfirmasi oleh penyidik. Bahkan, sebagian informasi tersebut disebut telah menjadi bagian dari fakta yang muncul dalam persidangan.
Budi juga tidak memerinci identitas pihak yang melaporkannya. Menurutnya, sikap tersebut diperlukan untuk menjaga independensi dan objektivitas proses hukum.
Ia menegaskan tidak terdapat kepentingan personal dalam menjalankan fungsi kejurubicaraan KPK.
Meski diperiksa sebagai pihak yang dilaporkan, Budi mengapresiasi penyidik Polda Metro Jaya yang menurut penilaiannya tetap menjalankan pemeriksaan secara profesional dan humanis.
Laporan Beririsan dengan Kasus Dugaan Korupsi DJBC
Persoalan tersebut berawal dari penyampaian informasi mengenai penanganan perkara dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi terkait pengurusan jalur importasi barang di lingkungan DJBC.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Februari 2026 dan berkembang dengan penetapan sejumlah tersangka.
Enam tersangka awal yang disebut dalam informasi perkara terdiri dari mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024 hingga Januari 2026 Rizal Fadillah, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I P2 DJBC Orlando Hamonangan Sianipar.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yang dikaitkan dengan PT Blueray Cargo, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Deddy Kurniawan Sukolo.
Dalam konstruksi perkara yang diberitakan, sejumlah pejabat DJBC diduga mengatur parameter jalur merah untuk memungkinkan logistik milik Blueray Cargo melewati proses pemeriksaan fisik secara lebih longgar.
Nilai dugaan aliran suap dan gratifikasi yang disebut dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp78,8 miliar hingga Rp91 miliar.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan persidangan.
Pengembangan Perkara Menyeret Pejabat DJBC
Penyidikan kemudian berkembang dengan penahanan Kepala KPPBC Kediri sekaligus mantan Kasubdit Penindakan P2 DJBC Gatot Heroe Hernanda.
Dalam penindakan tersebut, KPK disebut menyita uang tunai sekitar Rp2,8 miliar dalam pecahan mata uang asing yang ditemukan disembunyikan di plafon rumah, selain sejumlah kendaraan mewah.
Perhatian publik terhadap perkara ini semakin besar setelah nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama disebut dalam dokumen dakwaan.
Djaka disebut pernah menghadiri pertemuan dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025. Terkait penyebutan tersebut, pihak DJBC menyatakan menyerahkan proses hukum kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Dalam perkembangan penyidikan itu pula, Faizal Assegaf dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Setelah rangkaian pemeriksaan tersebut, muncul laporan terhadap Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap juru bicara KPK tersebut.
MAKI Minta Proses Hukum Tak Mengganggu Pemberantasan Korupsi
Heru MAKI menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menghambat proses hukum terhadap laporan masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan tetap harus ditangani sesuai ketentuan. Namun, dalam perkara yang menyangkut pejabat komunikasi lembaga antikorupsi, seluruh pihak dinilai perlu memastikan proses tersebut tidak mengganggu fungsi penyampaian informasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemeriksaan terhadap Budi juga belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai kesalahan atau keterlibatannya dalam tindak pidana. Pemeriksaan merupakan bagian dari proses penanganan laporan dan pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum.
Posisi tersebut juga penting karena kepolisian memiliki kewajiban memproses laporan masyarakat, sementara KPK mempunyai kepentingan kelembagaan untuk menyampaikan perkembangan perkara kepada publik.
Karena itu, polemik pemeriksaan Budi kini tidak hanya menyangkut laporan dugaan pencemaran nama baik, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum, kebebasan menyampaikan informasi, dan transparansi penanganan perkara korupsi.
Publik Menunggu Penjelasan Lebih Lanjut
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto disebut belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait pemanggilan dan pemeriksaan Budi Prasetyo.
Sementara itu, Budi telah memberikan keterangannya kepada penyidik dan menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Bagi MAKI, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa agenda pemberantasan korupsi membutuhkan transparansi sekaligus proses hukum yang objektif.
Heru MAKI meminta agar seluruh pihak menempatkan perkara sesuai koridor hukum, sehingga laporan dugaan pencemaran nama baik dapat diproses secara profesional tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemberantasan korupsi.
Pada akhirnya, perkembangan perkara tersebut masih menunggu tahapan hukum selanjutnya. Setiap tudingan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang berlaku (Red).
