SURABAYA —LAWKRITIS ID Kabar mengenai dugaan diamankannya dua anggota DPRD dari Jawa Timur di Kota Surabaya pada Rabu, 30 September 2026, terus menjadi perhatian. Dua legislator yang disebut berinisial UAM, anggota DPRD Kabupaten Malang, dan ADR, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, dikabarkan menjalani pemeriksaan aparat kepolisian setelah berada di Surabaya.
Informasi yang dihimpun MAKINews.com menyebutkan, keduanya sebelumnya mengikuti agenda kepartaian di Jakarta. Dalam perjalanan pulang, UAM dan ADR disebut singgah di Surabaya bersama sejumlah rekannya.
Mereka kemudian dikabarkan berada di sebuah hotel di kawasan Jalan Ahmad Yani. Lokasi tersebut disebut menjadi sasaran kegiatan aparat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya.
Hingga malam 30 September, informasi yang beredar menyebut UAM, ADR dan sejumlah orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan urine juga disebut menjadi salah satu tahapan yang dilakukan aparat.
Namun, hasil pemeriksaan urine tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana narkotika. Kepastian mengenai hasil pemeriksaan, keberadaan barang bukti, serta status hukum masing-masing pihak tetap membutuhkan penjelasan resmi penyidik dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Sekadar Soal Siapa yang Diamankan
Perkara tersebut menjadi perhatian lebih luas karena nama yang dikaitkan dengan pemeriksaan merupakan anggota lembaga legislatif daerah.
Karena itu, publik kini tidak hanya menunggu jawaban mengenai siapa saja yang diamankan atau diperiksa. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang sebenarnya ditemukan aparat di lokasi, apakah terdapat barang bukti narkotika, berapa orang yang diperiksa, bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium, dan bagaimana status hukum setiap pihak.
Sejumlah media pada 30 September juga memberitakan kabar mengenai UAM dan dugaan perkara narkotika di Surabaya. Namun, pemberitaan yang tersedia masih menempatkannya sebagai dugaan dan belum menggantikan kebutuhan akan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
Pemimpin Redaksi MAKINews.com, Himawan, menilai persoalan tersebut harus dilihat dalam dua sisi.
“Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum terkait narkotika. Kedua adalah persoalan integritas pejabat publik apabila kemudian ditemukan fakta-fakta lain yang berkaitan dengan perilaku maupun etika pribadi. Tetapi seluruhnya harus dibuktikan berdasarkan fakta, bukan asumsi,” ujar Himawan.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan proses pembuktian sebagai titik utama. Dugaan tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum fakta hukum dinyatakan secara resmi.
Konfirmasi Keluarga Belum Membuka Titik Terang
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, tim wartawan MAKINews.com disebut telah mendatangi kediaman kedua legislator pada malam yang sama.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan substantif dari pihak keluarga mengenai keberadaan maupun kondisi UAM dan ADR.
Di sisi lain, keterangan resmi Polrestabes Surabaya masih menjadi bagian penting yang ditunggu untuk menjawab rangkaian pertanyaan publik.
Keterangan tersebut diharapkan mencakup kronologi kegiatan kepolisian, jumlah orang yang diamankan atau diperiksa, barang bukti yang ditemukan apabila memang ada, hasil pemeriksaan, serta status hukum masing-masing pihak.
Hal ini penting karena seseorang yang menjalani pemeriksaan tidak otomatis berstatus tersangka. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan mekanisme hukum dan bukti yang diperoleh penyidik.
Afiliasi Politik Bukan Bukti Perkara
UAM disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, sedangkan ADR disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Keduanya dalam informasi yang beredar disebut memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra.
Afiliasi politik tersebut merupakan bagian dari konteks jabatan keduanya, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai bukti keterlibatan dalam perkara narkotika.
Karena itu, apabila proses hukum benar berlangsung, penanganannya harus bertumpu pada fakta dan alat bukti, bukan pada jabatan maupun latar belakang politik pihak yang diperiksa.
Sebaliknya, apabila informasi tertentu yang beredar kemudian tidak terbukti, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh pemulihan nama baik.
MAKI Jatim Minta Jangan Berhenti pada Pemeriksaan
MAKI Jawa Timur mendorong aparat penegak hukum membuka perkembangan perkara tersebut secara transparan sesuai mekanisme hukum.
Bagi MAKI Jatim, persoalan utama bukan sekadar munculnya kabar mengenai pengamanan atau pemeriksaan. Publik perlu mengetahui konstruksi perkara secara jelas.
Apa yang ditemukan aparat? Siapa yang diperiksa? Apakah terdapat barang bukti? Bagaimana hasil pemeriksaan? Bagaimana status hukum setiap orang? Dan apa dasar hukum untuk menentukan langkah berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui keterangan resmi agar ruang spekulasi tidak semakin melebar.
Termasuk apabila dalam proses selanjutnya terdapat asesmen maupun rekomendasi rehabilitasi, dasar hukum dan hasil asesmen yang menjadi landasannya perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik Menunggu Fakta Resmi
Kasus ini pada akhirnya tidak cukup hanya diselesaikan melalui potongan informasi atau kabar yang beredar di tengah masyarakat.
Jika benar terdapat proses hukum, publik berhak mengetahui perkembangannya melalui informasi resmi. Namun, hak publik atas informasi harus berjalan beriringan dengan hak setiap orang untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian selesai.
Sampai berita ini diturunkan, belum terdapat konfirmasi resmi yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan UAM maupun ADR telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika.
MAKINews.com menyatakan akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi, dengan mengedepankan keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan (Red).
