SIDOARJO — LAWKRITIS ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, meminta seluruh jajaran memperkuat disiplin pelaksanaan tugas dan memastikan setiap arahan pimpinan dijalankan sesuai aturan. Penegasan itu disampaikan saat memberikan penguatan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur secara virtual, Senin (28/9/2026).
Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan arahan pimpinan dipahami secara tepat dan diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Pemasyarakatan di masing-masing UPT.
Kusnali mengingatkan seluruh jajaran agar tidak bekerja di luar ketentuan. Setiap pelaksanaan tugas harus memiliki dasar yang jelas, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu fokus utama adalah tindak lanjut terhadap arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengenai pengawasan dan penertiban barang serta fasilitas di kamar hunian.
Kusnali meminta seluruh UPT segera melakukan pemeriksaan, pembersihan, dan penertiban secara menyeluruh pada blok dan kamar hunian. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan tidak terdapat barang, fasilitas, maupun perubahan kamar yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pengawasan keamanan dan ketertiban juga harus dilakukan secara konsisten melalui pemeriksaan berkala maupun insidentil. Setiap fasilitas yang tersedia harus jelas penggunaan serta pertanggungjawabannya.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kondisi lingkungan hunian tetap aman dan tertib sekaligus memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan secara berkelanjutan.
Selain keamanan dan ketertiban, Kusnali menekankan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
Seluruh Kepala UPT diminta memastikan proses tersebut berjalan tertib, transparan, profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan serta tidak boleh terdapat penyimpangan. Pelaksanaan hak warga binaan harus tetap berpedoman pada mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Perhatian berikutnya diarahkan pada kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pimpinan maupun staf pribadi pimpinan.
Kusnali meminta seluruh jajaran tidak mudah menerima informasi atau permintaan yang datang mengatasnamakan pejabat tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Setiap informasi, permintaan, maupun komunikasi harus diverifikasi dan dikonfirmasi secara berjenjang melalui mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penipuan maupun penyalahgunaan nama pimpinan, baik di tingkat wilayah maupun pusat.
Tidak berhenti pada penguatan secara virtual, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur juga akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh UPT.
Monitoring, pengawasan, dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan acak dengan melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan.
Dalam penguatan tersebut, terdapat tiga garis besar yang menjadi perhatian jajaran, yakni penertiban kamar hunian sesuai arahan Dirjenpas, pelaksanaan PB, CB, dan CMB secara tertib serta transparan, dan peningkatan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan pimpinan.
Kusnali meminta seluruh Kepala UPT meneruskan dan memastikan arahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran masing-masing, bukan sekadar dipahami sebagai instruksi administratif.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan evaluasi secara berkala maupun acak, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong pelaksanaan tugas yang tertib, profesional, transparan, dan sesuai aturan.
Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan yang PASTI bermanfaat untuk masyarakat (Dd).
