SIDOARJO —LAWKRITIS ID Pengelolaan anggaran negara memasuki tahap penting di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Menjelang pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2027, jajaran Rutan Surabaya memperkuat pengawasan dan ketepatan perencanaan melalui Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2027.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Lapas Kelas I Surabaya, Kamis (24/9/2026), sekaligus dirangkai dengan pengarahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo hadir bersama Kepala Seksi Pengelolaan dan operator penganggaran. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh rencana kebutuhan anggaran disusun secara cermat, terukur, serta memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja organisasi.
Supervisi tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2027.
Melalui proses penelitian dan supervisi, rincian anggaran masing-masing unit kerja ditelaah secara lebih ketat. Setiap pos belanja diarahkan agar memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan.
Potensi pemborosan juga menjadi perhatian. Efisiensi didorong bukan sekadar melalui pengurangan belanja, melainkan dengan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar dialokasikan kepada program yang memiliki manfaat dan keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengarahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menekankan pentingnya membangun pola perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Artinya, setiap rupiah yang direncanakan harus dapat dikaitkan dengan target, kebutuhan, serta hasil yang hendak dicapai.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, ketepatan penganggaran memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan pemasyarakatan.
Perencanaan yang matang diharapkan mampu menopang pelaksanaan pembinaan warga binaan, peningkatan sarana dan fasilitas layanan kunjungan masyarakat, sekaligus mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga binaan secara optimal.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak diposisikan semata-mata sebagai upaya memangkas pengeluaran. Lebih jauh, efisiensi menjadi instrumen untuk memastikan dana negara digunakan sesuai kebutuhan riil, tidak tumpang tindih, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Supervisi RKA-K/L juga menjadi ruang evaluasi bagi unit kerja untuk menyelaraskan antara pagu yang tersedia dengan prioritas pelayanan. Setiap kebutuhan harus memiliki perencanaan yang rasional, sementara program yang disusun dituntut mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Rutan Kelas I Surabaya membangun tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Perencanaan yang presisi diharapkan dapat meminimalkan potensi penggunaan anggaran yang tidak efektif sekaligus memperkuat kualitas pelayanan.
Pada akhirnya, kualitas pengelolaan keuangan negara tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana penggunaannya mampu mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Melalui perencanaan yang lebih terukur, pengawasan yang ketat, dan penetapan prioritas yang tepat, Rutan Kelas I Surabaya menatap TA 2027 dengan komitmen agar anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan warga binaan.
Anggaran tepat sasaran, pelayanan diperkuat; setiap rupiah negara dituntut memberi manfaat yang terukur (Dd).
