SIDOARJO — LAWKRITIS ID Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya terus memperkuat pelayanan bantuan dan penyuluhan hukum bagi para tahanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hak-hak hukum tetap terpenuhi sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan disiplin di lingkungan pemasyarakatan.
Kamis (24/9/2026), Rutan Kelas I Surabaya menegaskan bahwa akses terhadap informasi hukum dan Penasihat Hukum tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada tahanan. Melalui Ruang Bantuan Hukum dan Penyuluhan, para tahanan dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, memahami proses hukum yang sedang dijalani, serta mendapatkan fasilitasi untuk berkomunikasi dengan Penasihat Hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, pemenuhan hak tersebut berjalan beriringan dengan kewajiban Rutan dalam menjaga keamanan dan tata tertib.
Sebagai institusi yang menjalankan fungsi pelayanan, perawatan, sekaligus pengamanan dalam Sistem Pemasyarakatan, Rutan harus memastikan setiap layanan berlangsung sesuai prosedur. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
Gambaran mengenai keseimbangan tersebut terlihat dalam peristiwa pada 18 September 2026.
Pada hari itu, seorang Penasihat Hukum datang ke Rutan Kelas I Surabaya untuk mengurus dokumen yang membutuhkan tanda tangan kliennya. Pada saat bersamaan, tahanan yang bersangkutan tengah menjalani tindakan sesuai ketentuan tata tertib karena sebelumnya terjadi pelanggaran keamanan.
Kondisi tersebut tidak kemudian menghentikan kebutuhan hukum tahanan.
Sebagai bentuk fasilitasi pelayanan, dokumen yang dibawa Penasihat Hukum tetap diantarkan kepada tahanan di ruang strafsel untuk ditandatangani. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa penegakan tata tertib tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan hukum yang harus dipenuhi oleh tahanan.
Dengan demikian, aspek keamanan dan akses terhadap bantuan hukum tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya dijalankan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Rutan.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, juga menegaskan aspek integritas dalam pelayanan kepada Penasihat Hukum. Menurutnya, pelayanan tersebut tidak mensyaratkan pemberian uang maupun imbalan di luar ketentuan resmi.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari komitmen Rutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan tidak membebani pihak yang menggunakan layanan hukum.
Di sisi lain, perkembangan hukum nasional juga semakin menempatkan akses terhadap Penasihat Hukum sebagai bagian penting dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagaimana disampaikan dalam konteks pelayanan Rutan, memperkuat peran advokat serta hak untuk memberikan bantuan hukum, termasuk menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban untuk kepentingan pembelaan sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, pelayanan bantuan hukum di Rutan Kelas I Surabaya diarahkan bukan sekadar sebagai pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memastikan tahanan memahami proses hukum yang sedang dihadapinya.
Pada saat yang sama, setiap akses dan kegiatan di lingkungan Rutan tetap harus mengikuti prosedur keamanan serta tata tertib yang telah ditetapkan.
Keseimbangan inilah yang menjadi garis utama pelayanan Rutan Kelas I Surabaya: hak hukum tetap difasilitasi, sementara keamanan dan ketertiban tidak boleh diabaikan.
“Pelayanan hukum harus berjalan, keamanan juga harus terjaga. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tetapi dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” demikian pesan yang ditekankan dalam pelaksanaan pelayanan di Rutan Kelas I Surabaya.
Komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berbicara mengenai pengamanan, tetapi juga bagaimana hak-hak warga binaan dan tahanan tetap mendapatkan ruang sesuai koridor hukum, prosedur, serta ketentuan yang berlaku (Dd).
