JAKARTA — LAWKRITIS ID Persiapan jajaran Pemasyarakatan menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus dimatangkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, memimpin penyampaian hasil Kelompok Kerja (Pokja) Kesiapan Implementasi KUHP dan KUHAP dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (22/9).
Kusnali, yang bertindak sebagai Ketua Pokja, menyampaikan hasil pembahasan kelompok kerja yang beranggotakan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kesiapan jajaran dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP.
Menurut Kusnali, hasil yang telah dirumuskan dalam Pokja menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman dan memperkuat kesiapan seluruh jajaran. Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan langkah tindak lanjut implementasi KUHP dan KUHAP pada penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, para pimpinan tinggi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia, serta sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk membahas kesiapan jajaran dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dengan ketentuan yang akan diterapkan.
Menanggapi penyampaian hasil Pokja, Mashudi menegaskan bahwa rumusan yang dihasilkan menjadi bahan penting dalam memastikan kesiapan jajaran Pemasyarakatan menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP.
Menurutnya, setiap langkah tindak lanjut perlu dipahami secara menyeluruh dan dilaksanakan secara selaras oleh seluruh jajaran. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi bagian penting agar penyesuaian tugas dan fungsi Pemasyarakatan dapat berjalan secara terkoordinasi.
Hasil pembahasan Pokja selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut dalam menyesuaikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang akan diimplementasikan.
Dengan demikian, penyampaian hasil Pokja tidak hanya menjadi bagian dari forum koordinasi, tetapi juga menjadi bahan bersama bagi jajaran Pemasyarakatan dalam mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian ke depan.
Konsolidasi tersebut menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi perubahan dan penerapan ketentuan KUHP serta KUHAP. Melalui koordinasi lintas wilayah dan penyamaan persepsi, hasil Pokja diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan tindak lanjut secara terarah dan selaras.
#Ditjenpas #Kemenimipas #Pemasyarakatan #Kusnali #KUHP #KUHAP #ImplementasiKUHP #ImplementasiKUHAP #KanwilDitjenpasJatim (Dd).
