SURABAYA –LAWKRITIS ID Pengelolaan aset negara di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur memasuki fase penguatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendorong agar Barang Milik Negara (BMN) tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Kusnali ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur pada Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dengan DJKN Jawa Timur. Fokusnya adalah membangun tata kelola BMN yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam agenda tersebut, Kusnali didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Ulin Nuha, serta Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, M. Fadli.
Audiensi membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan BMN, termasuk penguatan koordinasi, tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta berbagai aspek pengelolaan yang membutuhkan sinergi antara kedua instansi.
Kusnali menegaskan bahwa BMN merupakan aset negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Keberadaan aset tersebut harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan.
Karena itu, prinsip tertib, optimal, transparan, dan akuntabel menjadi landasan penting dalam setiap proses pengelolaan BMN. Tidak hanya menyangkut pencatatan, pengelolaan aset juga harus diarahkan pada pemanfaatan yang tepat dan sesuai dengan peraturan.
Menurut Kusnali, sinergi dengan DJKN Jawa Timur diperlukan untuk memperkuat tata kelola tersebut. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan berbagai proses pengelolaan BMN dapat berjalan secara efektif sekaligus mendukung penyelesaian berbagai aspek aset negara yang ada di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.
Penguatan pengelolaan BMN juga memiliki arti penting bagi keberlangsungan operasional satuan kerja pemasyarakatan. Aset negara yang terkelola dengan baik akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, optimalisasi BMN dipandang sebagai bagian dari upaya membangun organisasi pemasyarakatan yang semakin profesional. Tata kelola aset yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berharap koordinasi dengan DJKN Jawa Timur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya melalui forum audiensi, tetapi juga melalui penguatan komunikasi dan kerja sama dalam menangani berbagai kebutuhan serta persoalan pengelolaan BMN.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan aset negara yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pada akhirnya, BMN yang dikelola secara tepat diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, sekaligus menjadi salah satu instrumen pendukung dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Jawa Timur.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan aset negara yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga setiap BMN yang berada dalam penguasaan organisasi dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan (Dd).
