JEMBER, Minggu (9/8/2026) —LAWKRITIS ID Rencana aksi demonstrasi akbar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur yang sedianya digelar Senin (10/8/2026) akhirnya dibatalkan. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, bertemu langsung dengan Bupati Jember, Gus Fawaid, di Pendopo Kabupaten Jember, Minggu (9/8/2026), sekitar pukul 11.25 WIB.
Pertemuan tersebut menjadi titik balik sikap MAKI Jatim. Sebelumnya, organisasi itu telah mempersiapkan kekuatan untuk menggelar aksi, termasuk mobil komando berupa truk trailer 40 feet yang secara khusus didatangkan dari Surabaya.
Namun, setelah memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi fiskal daerah, kebutuhan pembangunan tahun anggaran 2027 serta alasan di balik rencana pembiayaan lebih dari Rp785 miliar, MAKI Jatim memilih menempatkan kepentingan masyarakat Jember sebagai prioritas.
Pembatalan aksi tersebut sekaligus menandai perubahan strategi. Jika sebelumnya tekanan publik hendak dilakukan melalui aksi massa, kini MAKI Jatim menyatakan akan mengedepankan pengawasan terhadap kebijakan, penggunaan anggaran dan hasil pembangunan.
Rp785 miliar dan empat target pembangunan
Dalam dialog tersebut, Gus Fawaid memaparkan bahwa kemampuan APBD Kabupaten Jember untuk membiayai seluruh target pembangunan tahun anggaran 2027 dinilai belum mencukupi.
Pemerintah daerah menyebut terdapat kebutuhan pembangunan yang harus segera dikejar.
Melalui program Bunga Desaku dan Wadul Gus’e, kebutuhan penanganan infrastruktur jalan desa disebut mencapai sekitar 16.000 titik.
Selain itu, Pemkab Jember menargetkan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada sekitar 15.000 titik.
Kebutuhan mendesak juga muncul di sektor kesehatan.
RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung disebut membutuhkan tambahan ruang rawat inap karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) disebut telah mencapai 100 persen.
Dengan demikian, terdapat empat sasaran besar yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan 2027, yakni penanganan jalan desa, penerangan jalan serta penambahan kapasitas rawat inap pada dua rumah sakit.
Persoalannya, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan.
PT SMI menjadi salah satu opsi pembiayaan
Dalam kondisi tersebut, Pemkab Jember mempertimbangkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam ekosistem Kementerian Keuangan dengan nilai lebih dari Rp785 miliar.
Rencana tersebut sebelumnya memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Namun setelah memperoleh penjelasan langsung dari Bupati, Heru Satriyo menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari nominal pembiayaan.
Salah satu indikator yang disampaikan dalam pertemuan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Kabupaten Jember pada 2025 disebut mengalami peningkatan hingga 124 persen. Angka tersebut disebut menjadi salah satu indikator penguatan kapasitas fiskal daerah yang turut mendukung respons positif terhadap rencana pembiayaan.
Gus Fawaid juga menjelaskan konsep pengembalian pembiayaan kepada MAKI.
Menurut penjelasan tersebut, mekanisme pengembalian akan memperhitungkan kemampuan APBD sehingga diharapkan tidak mengganggu pembiayaan rutin, pelayanan publik maupun program pembangunan lainnya.
MAKI mendukung, tetapi bukan cek kosong
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Heru Satriyo menyatakan MAKI Jatim memilih membatalkan aksi.
Menurutnya, ketika pemerintah daerah berupaya mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinilai mendesak, kebijakan tersebut harus dilihat secara objektif dan berdasarkan manfaat yang hendak dicapai.
«“Ketika pemimpin daerah berupaya keras mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di bidang infrastruktur dan kesehatan, sudah selayaknya kita berikan dukungan maksimal, bukan justru menghambat,” tegas Heru.»
Namun, dukungan tersebut tidak berarti MAKI menghentikan fungsi kontrol sosial.
Sebaliknya, Heru menegaskan pengawasan akan diperkuat setelah aksi dibatalkan.
Setiap rupiah pembiayaan harus jelas peruntukannya. Setiap pembangunan harus memiliki target yang terukur. Setiap proyek harus memberikan manfaat nyata. Dan seluruh proses penganggaran maupun pelaksanaan harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kita sudahi polemik tak berdasar yang beredar, mari kita bersama-sama mengawal agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Heru.
Trailer 40 kaki tak jadi turun, pengawasan justru dimulai
Dengan dibatalkannya aksi, mobil komando truk trailer 40 feet yang telah disiapkan dari Surabaya tidak jadi bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Namun, MAKI Jatim menegaskan perubahan strategi tersebut bukan berarti mundur.
Aksi massa digantikan dengan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan.
MAKI akan melihat apakah rencana pembiayaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan sesuai target.
Jalan desa harus benar-benar diperbaiki.
Penerangan jalan harus benar-benar terpasang dan berfungsi.
Ruang rawat inap di dua rumah sakit harus benar-benar mampu meningkatkan kapasitas pelayanan.
Dan seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan demikian, MAKI Jatim membatalkan demonstrasi, tetapi tidak membatalkan fungsi kontrol.
Rp785 miliar kini menjadi ujian kepercayaan publik
Bagi masyarakat Jember, persoalan tersebut memasuki fase yang lebih menentukan.
Pertanyaannya bukan hanya apakah pembiayaan lebih dari Rp785 miliar akan terealisasi, tetapi apa yang akan diterima masyarakat setelah pembiayaan tersebut digunakan.
Apakah ribuan titik jalan desa benar-benar tertangani?
Apakah target penerangan jalan benar-benar terealisasi?
Apakah tambahan ruang rawat inap mampu mengurangi tekanan pelayanan di dua rumah sakit?
Dan yang tidak kalah penting, apakah skema pengembalian pembiayaan benar-benar mampu menjaga kesehatan fiskal Jember dalam jangka panjang?
Di sinilah janji pembangunan akan berhadapan dengan pembuktian.
Rp785 miliar tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Jika pembiayaan tersebut benar-benar digunakan, masyarakat berhak melihat hasilnya dalam bentuk pembangunan yang nyata, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gus Fawaid dan bayang-bayang kontestasi 2030
Heru Satriyo juga menyinggung sejumlah capaian pemerintahan Gus Fawaid yang menurutnya dapat menjadi modal apabila Bupati Jember tersebut kelak mengambil peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2030.
Namun, agenda politik tersebut masih jauh.
Pekerjaan yang jauh lebih mendesak saat ini adalah membuktikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jember.
Sebab, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya dinilai dari kemampuan memperoleh pembiayaan, tetapi dari kemampuan mengubah pembiayaan tersebut menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, sikap MAKI Jatim kini berada pada garis yang tegas: mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat, tetapi tetap mengawasi setiap rupiah uang publik.
Aksi boleh batal.
Mobil komando boleh tidak bergerak.
Namun pengawasan justru memasuki babak baru.
Kini Rp785 miliar berada di ruang pembuktian: harus berubah menjadi jalan, penerangan, fasilitas kesehatan dan manfaat nyata bagi masyarakat Jember bukan menjadi beban baru bagi APBD di masa depan (Red).
