JOMBANG, Kamis (6/8/2026) – LAWKRITIS ID Kinerja pelayanan publik di Kantor Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah bergulirnya proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kondisi kantor desa yang beberapa kali terpantau sepi saat jam operasional turut memunculkan pertanyaan publik mengenai optimalisasi pelayanan kepada warga.
Tim Investigasi LP3-NKRI bersama sejumlah awak media mengungkapkan telah beberapa kali mendatangi Kantor Desa Banjardowo untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa maupun perkembangan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, dari hasil pemantauan di lapangan, kantor desa beberapa kali terlihat minim aktivitas meskipun masih berada dalam jam pelayanan resmi.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa perangkat desa, Kepala Desa Banjardowo disebut tidak selalu berada di kantor dan umumnya hadir apabila terdapat agenda pemerintahan atau kepentingan tertentu. Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan maupun tanggapan resmi dari Kepala Desa terkait hasil pemantauan tersebut.
Di sisi lain, perhatian masyarakat juga tertuju pada proses hukum yang tengah berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat serta pelapor, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Jombang sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Banjardowo.
Menurut informasi yang beredar, penanganan perkara disebut telah memasuki tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik dikabarkan telah melakukan penggeledahan, penyitaan sejumlah dokumen yang dianggap berkaitan dengan perkara, serta masih menunggu hasil perhitungan potensi kerugian negara dari Inspektorat sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembuktian.
Seiring berlangsungnya proses penyidikan, masyarakat mulai mempertanyakan perkembangan penanganan perkara. Berbagai pertanyaan muncul mengenai sejauh mana proses penyidikan telah berjalan, apakah seluruh alat bukti telah dikumpulkan, kapan hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik, hingga apakah telah terdapat perkembangan baru setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan.
Harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni agar proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
LP3-NKRI menilai keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan, penting untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Organisasi tersebut juga berharap aparat penegak hukum dapat terus bekerja secara independen dan menjunjung tinggi prinsip due process of law dalam setiap tahapan penyidikan.
Selain itu, masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Jombang semakin memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat berjalan optimal, disiplin aparatur desa semakin meningkat, serta tata kelola keuangan desa dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyidikan yang dilakukan Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang masih berlangsung. Belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pihak yang bersalah dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak wajib menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi juga memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Desa Banjardowo maupun pihak-pihak terkait apabila ingin menyampaikan penjelasan, tanggapan, atau informasi tambahan guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan (Tim).
