SURABAYA — LAWKRITIS ID Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu langkah strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur dalam memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui entry meeting bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas), Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur itu menjadi bagian dari proses pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengukur perkembangan penyelesaian berbagai rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada satuan kerja.
Auditor Madya Itjen Kemenimipas, Junita Aristiati, hadir dalam agenda tersebut dan diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhamad Ulin Nuha.
Pelaksanaan entry meeting digelar secara hybrid dan diikuti jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian serta pemasyarakatan se-Jawa Timur secara daring.
Dalam kegiatan tersebut, pemantauan diarahkan pada penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Itjen serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap catatan hasil pengawasan maupun pemeriksaan tidak berhenti sebatas laporan. Setiap rekomendasi diharapkan benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Kehadiran Tim Itjen sekaligus memberikan ruang evaluasi bagi masing-masing satuan kerja untuk menyampaikan perkembangan penyelesaian rekomendasi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan sekaligus mendorong satuan kerja semakin disiplin dalam memenuhi ketentuan administrasi maupun substansi pelaksanaan tugas.
Bagi Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Lebih dari itu, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap potensi kelemahan dapat segera diperbaiki dan tidak berulang pada masa mendatang.
Novianto Sulastono menegaskan bahwa penyelesaian rekomendasi pengawasan harus menjadi perhatian bersama seluruh jajaran.
«“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat perbaikan, dan memastikan setiap rekomendasi pengawasan diselesaikan secara tepat,” tegas Kakanwil.»
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur untuk menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
Sinergi dengan Itjen Kemenimipas juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang mengedepankan integritas, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
Melalui pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, jajaran satuan kerja didorong untuk segera menyelesaikan berbagai rekomendasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pengawasan tidak hanya menghasilkan catatan, tetapi juga melahirkan perbaikan konkret dalam tata kelola pemerintahan.
Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur berkomitmen untuk terus membangun tata kelola kelembagaan yang semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan akuntabilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Kolaborasi bersama Inspektorat Jenderal pada akhirnya diharapkan mampu mempercepat proses pembenahan di setiap lini. Dengan pengawasan yang kuat, tindak lanjut yang konsisten, dan komitmen bersama seluruh satuan kerja, peningkatan kinerja kelembagaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dd).
