SIDOARJO –LAWKRITIS ID Membangun pemasyarakatan yang profesional dan berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan internal lembaga. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta tata kelola kerja sama yang terarah dan berkelanjutan. Komitmen inilah yang diperkuat Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Duta Kerja Sama dan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP) Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan tersebut berlangsung Rabu (4/11/2026), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.
Keikutsertaan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas jajaran dalam memperluas kemitraan kelembagaan sekaligus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta mendapatkan dua materi utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan tata kelola pemasyarakatan. Materi pertama membahas Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sedangkan materi kedua mengulas penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP).
Kedua materi tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan serta meningkatkan kemampuan pengelolaan kerja sama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Penggunaan aplikasi SIKAP diharapkan dapat mendukung pengelolaan kerja sama secara lebih tertib, sistematis, dan terdokumentasi sehingga pelaksanaan kemitraan antarinstansi dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Bimbingan teknis ini diikuti perwakilan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara langsung serta 30 UPT lainnya secara daring.
Keterlibatan puluhan UPT tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam membangun pola kerja sama yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, dalam arahannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan elemen penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap UPT perlu membangun komunikasi serta kemitraan yang produktif, terarah, dan memiliki keberlanjutan.
“Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Melalui penguatan peran Duta Kerja Sama dan optimalisasi Aplikasi SIKAP, kami berharap setiap UPT mampu membangun kerja sama yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Ceno.
Arahan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari pelaksanaan tugas di dalam institusi, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan eksternal.
Bagi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan jejaring kerja sama antarinstansi diharapkan membuka peluang dukungan yang lebih luas terhadap berbagai program pemasyarakatan.
Selain itu, optimalisasi aplikasi SIKAP menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan kemitraan, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat tercatat dan dikelola secara lebih profesional.
Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau pemenuhan administrasi semata, melainkan harus mampu diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun penyelenggaraan pemasyarakatan.
Melalui penguatan kapasitas Duta Kerja Sama dan pemanfaatan teknologi informasi, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya turut mendorong terwujudnya sistem pemasyarakatan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Semangat sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun pemasyarakatan yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat, profesional dalam menjalankan tugas, serta mampu menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara (Dd)
