KEDIRI, Minggu, 25 Oktober 2026 —LAWKRITIS ID Dugaan aktivitas sabung ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendorong Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), MIO (Persatuan Pengurus Pemilik Media Seluruh Jawa Timur), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PHIGMA DPD Jawa Timur menyiapkan pengaduan resmi kepada Polres Kediri. Ketiga elemen tersebut meminta agar informasi yang diterima masyarakat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Informasi awal menyebutkan sejumlah titik yang perlu diklarifikasi, meliputi Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayen Kidul; Plosorejo, Kecamatan Plosoklaten; wilayah Tengger dan Desa Juwet, Kecamatan Kunjang; Brangahan, Kecamatan Ngancar; serta Nambaan, Sobo, Kecamatan Ngasem, dan Weru, Kecamatan Kandat.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi aparat penegak hukum. Dugaan adanya praktik taruhan, unsur perjudian, maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dipastikan sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Pengaduan Disiapkan, Polres Kediri Diharapkan Menindaklanjuti
LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur menyiapkan pengaduan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial. Langkah tersebut bertujuan agar informasi yang berkembang tidak berhenti sebagai dugaan, melainkan memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Polres Kediri diharapkan melakukan pemeriksaan lapangan, mengklarifikasi informasi dari masyarakat, mengumpulkan keterangan yang diperlukan, serta mendalami apakah kegiatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana.
Ketiga elemen tersebut mendorong agar penanganan dilakukan secara proporsional dan tidak tebang pilih, dengan tetap berpedoman pada fakta serta kewenangan aparat.
Mereka juga berharap perkembangan penanganan pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme resmi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adv. Hadi Susanto, S.H. Tekankan Penegakan Hukum Berbasis Bukti
Ketua LBH PHIGMA DPD Jawa Timur, Adv. Hadi Susanto, S.H., menekankan pentingnya penanganan dugaan tindak pidana berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional sekaligus menghormati hak-hak semua pihak. Informasi masyarakat harus diperlakukan sebagai bahan awal pemeriksaan, bukan sebagai dasar untuk langsung menetapkan kesalahan seseorang.
LP3-NKRI bersama MIO juga mendorong aparat berwenang agar menelusuri informasi secara menyeluruh, termasuk mengklarifikasi kondisi di lokasi yang disebutkan dan mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.
Dengan pemeriksaan yang cermat, diharapkan penanganan perkara dapat memberikan kejelasan berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun tuduhan yang belum terverifikasi.
Dugaan Perjudian Harus Dibuktikan Sesuai Ketentuan KUHP
Dalam persoalan dugaan sabung ayam, aparat perlu memastikan apakah terdapat unsur perjudian berdasarkan fakta yang ditemukan. Keberadaan kegiatan sabung ayam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana perjudian.
Apabila pemeriksaan menemukan fakta yang memenuhi unsur pidana perjudian, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penerapan sesuai unsur delik dan peran masing-masing pihak.
Penentuan pasal yang tepat serta pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh secara sah.
Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Setiap pihak berhak memperoleh perlindungan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.
Tiga Elemen Masyarakat Meminta Kejelasan dan Akuntabilitas
LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur berharap Polres Kediri menindaklanjuti pengaduan yang disiapkan sesuai kewenangan, melakukan verifikasi secara menyeluruh, dan memberikan informasi perkembangan melalui saluran resmi.
Ketiganya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan pengawasan sosial, bukan upaya menghakimi pihak tertentu.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti. Sikap ini penting untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus menghormati hak setiap orang.
Menunggu Klarifikasi Resmi Polres Kediri
Hingga berita ini disusun pada Minggu, 25 Oktober 2026, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan adanya tindak pidana perjudian maupun keterlibatan pihak tertentu dalam dugaan aktivitas di lokasi-lokasi tersebut.
Redaksi membuka ruang bagi Polres Kediri, pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Perkembangan lebih lanjut masih menunggu verifikasi dan penanganan aparat berwenang. Setiap dugaan perlu diperiksa secara serius, sedangkan kesimpulan hukum harus didasarkan pada fakta dan pembuktian yang sah.
Penegakan hukum yang profesional dimulai dari keberanian menindaklanjuti laporan, ketelitian menguji bukti, dan komitmen untuk memperlakukan setiap pihak secara adil (Red).
