SIDOARJO – LAWKRITIS ID Kesiapan menghadapi perubahan hukum pidana nasional menjadi perhatian penting jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menghadiri Apel, Ikrar, dan Seminar Transformasi Pemasyarakatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) se-Jawa Timur, Rabu (14/10/2026), di Sidoarjo.
Kehadiran Karutan Surabaya dalam kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kesiapan aparatur dalam menyikapi penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.
Agenda ini dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, serta dihadiri Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko. Kegiatan juga diikuti jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Jawa Timur, baik secara langsung maupun daring.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman teknis, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan, serta meningkatkan kapasitas petugas dalam menghadapi perubahan regulasi. Kesamaan pemahaman diperlukan agar setiap satuan kerja mampu menjalankan tugas secara profesional, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karutan Surabaya Perkuat Sinergi Pemasyarakatan
Partisipasi Tristiantoro Adi Wibowo menunjukkan pentingnya keterlibatan pimpinan UPT dalam mendukung transformasi pemasyarakatan. Di tengah perkembangan sistem hukum nasional, koordinasi antarsatuan kerja menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan bertanggung jawab.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, kesiapan menghadapi perubahan regulasi berkaitan erat dengan upaya menjaga kualitas pelayanan publik. Penyesuaian terhadap ketentuan hukum harus diiringi peningkatan kompetensi petugas, penguatan integritas, serta penerapan prosedur kerja yang transparan dan akuntabel.
Pelayanan pemasyarakatan juga memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Pembinaan warga binaan, pemenuhan hak sesuai ketentuan, serta pelayanan kepada keluarga dan masyarakat perlu terus dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme dan kepastian hukum.
Karena itu, sinergi antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Rutan, Bapas, dan seluruh unsur terkait diharapkan mampu membangun keselarasan langkah dalam menjalankan kebijakan pemasyarakatan. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, kesiapan aparatur dapat diperkuat sekaligus meminimalkan perbedaan pemahaman dalam penerapan aturan di lapangan.
Apel dan Ikrar Jadi Penguatan Integritas Aparatur
Selain pengarahan teknis, apel dan ikrar dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen aparatur terhadap profesionalisme dan integritas. Perubahan hukum tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi harus tercermin dalam perilaku kerja, kepatuhan terhadap prosedur, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
Penerapan ketentuan KUHP dan KUHAP Nasional menuntut aparatur untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut penting agar pelayanan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan akuntabilitas.
Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pelaksanaan hukum nasional yang baru. Penguatan sumber daya manusia dan kesamaan persepsi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.
Rutan Surabaya Berkomitmen Hadirkan Pelayanan yang Akuntabel
Rutan Kelas I Surabaya terus berkomitmen mendukung transformasi hukum nasional melalui penguatan kesiapan aparatur dan peningkatan mutu pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi penting agar setiap perubahan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tugas yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran Karutan Surabaya dalam agenda tingkat wilayah ini sekaligus memperkuat keterhubungan antara kebijakan pimpinan dan kesiapan pelaksana di lapangan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendorong pelayanan yang semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan, kompetensi, dan integritas aparatur yang menjalankannya. Dengan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Rutan Kelas I Surabaya mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berkeadilan, serta semakin responsif terhadap kebutuhan warga binaan dan masyarakat luas (Dd).
