SIDOARJO —LAWKRITIS ID Penguatan pengawasan di perbatasan dan pelabuhan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keamanan lalu lintas barang sekaligus melindungi kekayaan hayati Indonesia. Komitmen tersebut disoroti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I melalui ajakan memperkuat sinergi dengan Badan Karantina Indonesia demi menghadirkan pengawasan yang efektif dan pelayanan yang semakin berkualitas.
Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Badan Karantina Indonesia yang diperingati pada 8 Oktober 2026.
Dalam momentum tersebut, Rusman Hadi mengusung semangat “Dari Penjaga Gerbang ke Diplomasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas”. Tema ini menggambarkan pentingnya peran karantina yang tidak hanya berfokus pada perlindungan kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kualitas komoditas serta mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.
Rusman Hadi memberikan apresiasi kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Jawa Timur atas peran strategisnya dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati. Menurutnya, fungsi karantina memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan perdagangan dan pembangunan ekonomi nasional.
“BBKHIT Jawa Timur bukan hanya sekadar pelindung kelestarian hayati, melainkan merupakan pilar strategis dalam mendorong daya saing komoditas lokal di pasar global,” ujar Rusman Hadi dalam pernyataan resminya.
Kolaborasi di Perbatasan dan Pelabuhan
Pengawasan lalu lintas barang membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama di kawasan pelabuhan dan pintu masuk perdagangan internasional. Bea Cukai dan Karantina menjalankan fungsi berbeda sesuai kewenangannya, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan perdagangan berlangsung sesuai ketentuan serta memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan hayati.
Sinergi tersebut dapat mendukung pertukaran informasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan ancaman yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan, hama, maupun organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan komoditas, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Pada saat yang sama, kelancaran pelayanan juga menjadi perhatian penting. Proses pengawasan yang terkoordinasi, prosedur yang jelas, dan pelayanan profesional diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha tanpa mengurangi ketegasan dalam penerapan peraturan.
Karantina dan Daya Saing Komoditas Nasional
Di tengah persaingan perdagangan internasional, kualitas dan pemenuhan persyaratan karantina menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memperluas akses pasar produk Indonesia. Perlindungan hayati dan penguatan perdagangan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui pengawasan yang tepat dan pelayanan yang efisien.
Karena itu, kolaborasi lintas instansi perlu diwujudkan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui koordinasi formal, tetapi juga lewat peningkatan kapasitas, komunikasi yang efektif, serta konsistensi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Kanwil DJBC Jawa Timur I mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergisitas, memperketat pengawasan lintas batas, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendukung Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
Momentum Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ke-3 Badan Karantina Indonesia menjadi pengingat bahwa menjaga gerbang negara merupakan tanggung jawab strategis yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tantangan perdagangan yang terus berkembang menuntut pengawasan yang adaptif, koordinasi yang solid, serta komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa.
Dengan sinergi yang kuat antara Bea Cukai, Karantina, dan seluruh pemangku kepentingan, keamanan perdagangan dapat diperkuat, kekayaan hayati tetap terlindungi, dan komoditas Indonesia memperoleh dukungan untuk bersaing secara berkelanjutan di pasar global (Dd).
