KEDIRI – LAWKRITIS ID Sekitar 300 warga Desa Puncu dan Desa Satak, Kabupaten Kediri, turun ke jalan menuntut penghentian permanen aktivitas pertambangan galian C milik PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS). Aksi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Puncu, Senin (12/10/2026), menjadi puncak keresahan masyarakat terhadap dampak tambang yang mereka nilai mengancam kondisi jalan, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan sumber air bersih.
Massa mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan pertambangan, menghentikan seluruh aktivitas tambang, dan menutup operasional secara permanen. Warga juga meminta alat berat yang berada di lokasi tambang segera dipindahkan dalam waktu 2 x 24 jam.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.20 WIB dengan mobil komando dan ratusan sepeda motor mengiringi penyampaian aspirasi warga. Dalam orasinya, perwakilan masyarakat, Gianto, mempertanyakan dampak jangka panjang aktivitas pertambangan terhadap kehidupan generasi berikutnya.
“Bila terus digali, bagaimana nasib anak cucu yang ada?” seru Gianto.
Bagi warga, persoalan tambang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan hak generasi mendatang untuk menikmati kondisi alam yang tetap terjaga.
Truk Bertonase Berat Disorot, Jalan dan Sumber Air Jadi Kekhawatiran
Tokoh masyarakat Puncu, Suwito, menyampaikan keberatan atas lalu lintas kendaraan bertonase berat yang disebut rutin melintasi jalan di wilayah setempat. Menurutnya, jalan yang dirancang untuk menahan beban sekitar lima ton harus dilalui truk dengan muatan yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 ton.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memperparah kerusakan infrastruktur dan menambah beban masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Selain itu, warga mengkhawatirkan kemungkinan dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan dan ketersediaan air bersih.
“Tambang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, lebih banyak mudaratnya. Alam rusak, lingkungan rusak, prasarana air bersih ikut rusak. Kami masyarakat sudah resah, tambang harus ditutup,” tegas Suwito.
Warga juga menyinggung adanya kecelakaan yang disebut mengakibatkan korban jiwa. Namun, kaitan langsung antara kejadian tersebut dan aktivitas pertambangan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Karena itu, pemeriksaan berdasarkan fakta dan data dari pihak berwenang diperlukan agar persoalan keselamatan tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum teruji.
Masyarakat turut mempertanyakan pemenuhan persyaratan perizinan dan mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional tambang, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan warga sekitar.
Lima Kali Teguran Disebut Belum Menghasilkan Penyelesaian
Penolakan terhadap aktivitas tambang EPAS, menurut warga, bukan persoalan yang baru muncul. Mereka mengaku telah menyampaikan teguran sebanyak lima kali sepanjang 2021–2025. Warga juga menyebut telah melayangkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kediri pada 9 Oktober 2026.
Meski berbagai upaya tersebut telah dilakukan, warga menilai penyelesaian yang mereka harapkan belum terwujud. Kondisi itu mendorong masyarakat kembali mendatangi Kantor Kecamatan Puncu untuk meminta kejelasan langkah pemerintah dan kepastian mengenai kelanjutan operasional tambang.
Dalam audiensi, salah satu pernyataan warga menunjukkan tingginya kekecewaan terhadap persoalan yang dianggap berlarut-larut.
“Jika aktivitas tambang ini tidak dilakukan penutupan, akan kami tutup dengan cara kami sendiri,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam audiensi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kuatnya desakan masyarakat agar persoalan segera diselesaikan. Namun, penyelesaian tetap perlu ditempuh melalui jalur hukum dan koordinasi dengan instansi berwenang agar situasi tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
Pemkab Kediri Jelaskan Kewenangan Izin Berada di Provinsi
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB itu dihadiri sejumlah unsur organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kediri. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Bapenda, Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Camat Puncu.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur disebut akan menggelar audiensi bersama warga terdampak. Namun, pelaksanaannya masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.
Kepastian jadwal audiensi menjadi salah satu hal yang dinantikan masyarakat. Melalui pertemuan tersebut, warga berharap keberatan yang mereka sampaikan dapat dibahas secara langsung bersama pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan pertambangan.
Camat Puncu: Aktivitas Tambang Dihentikan Sementara
Camat Puncu, Firman Tappa, S.STP., M.H., menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi dengan Satgas Pertambangan dan pemerintah provinsi.
Berdasarkan hasil monitoring aksi, Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri akan berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jawa Timur untuk membahas pelaksanaan audiensi bersama masyarakat Puncu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera terkait penghentian sementara aktivitas pertambangan.
Di hadapan massa, Firman menyampaikan bahwa kegiatan di lokasi tambang untuk sementara dihentikan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Untuk sementara, proses aktivitas yang ada di lokasi kita hentikan dulu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Firman.
Pernyataan tersebut menjadi tindak lanjut awal atas tuntutan warga. Namun, penghentian sementara tidak serta-merta berarti tambang telah ditutup permanen atau izin pertambangannya telah dicabut. Kedua hal tersebut masih menjadi tuntutan utama masyarakat dan memerlukan keputusan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga Menanti Langkah Nyata, Bukan Sekadar Janji Audiensi
Berakhirnya aksi pada pukul 11.41 WIB dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif belum mengakhiri persoalan antara warga dan aktivitas pertambangan EPAS. Di satu sisi, pemerintah kecamatan menyampaikan penghentian sementara sebagai langkah untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan. Di sisi lain, masyarakat tetap meminta penyelesaian yang lebih mendasar melalui evaluasi perizinan dan penutupan permanen tambang.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut koordinasi Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri dengan ESDM Provinsi Jawa Timur, kepastian audiensi dengan warga terdampak, serta kejelasan status operasional tambang.
Pemeriksaan terhadap kondisi jalan, dugaan dampak lingkungan, sumber air bersih, dan pemenuhan ketentuan perizinan juga menjadi bagian penting dari penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Puncu dan Satak menunggu agar aspirasi mereka tidak berhenti pada forum audiensi. Mereka menginginkan langkah konkret, transparan, dan sesuai kewenangan, sehingga persoalan pertambangan dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kepentingan warga, kepastian hukum, maupun perlindungan lingkungan.
Sebab, penghentian sementara baru menjadi langkah awal. Kepastian penyelesaian atas tuntutan penutupan permanen dan evaluasi perizinan masih dinantikan warga (Red).
