SURABAYA — LAWKRITIS ID Jatim Fest 2026 tengah berlangsung di Grand City Surabaya, 30 September hingga 4 Oktober 2026. Namun, di balik agenda pameran yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur justru menyoroti satu persoalan yang dinilai lebih mendasar: bagaimana sebenarnya peran Biro Perekonomian Setdaprov Jatim dan dari mana anggaran keterlibatannya berasal?
Biro Perekonomian Setdaprov Jatim disebut menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam Jatim Fest 2026. MAKI Jatim kemudian menelusuri pola keterlibatan biro tersebut dengan penyelenggaraan Jatim Fest yang disebut telah berlangsung sejak 2023.
Dalam informasi yang menjadi bahan telaah MAKI Jatim, penyelenggaraan Jatim Fest sebelumnya berkaitan dengan Debindo Mitra Tama, yang kini disebut telah berubah menjadi PT Dayapromo Mitra Tama. MAKI menyoroti kedekatan pola kerja antara Biro Perekonomian dan pihak penyelenggara dalam rangkaian kegiatan pameran tersebut.
Sorotan semakin mengemuka karena Biro Perekonomian disebut tidak hanya berperan sebagai peserta. Menurut MAKI Jatim, biro tersebut juga terlihat aktif mengajak OPD lain di lingkungan Pemprov Jatim untuk mengikuti Jatim Fest, termasuk terlibat dalam kegiatan technical meeting serta memberikan paparan dan arahan teknis menjelang pelaksanaan pameran.
Bagi MAKI Jatim, intensitas keterlibatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar publik dapat mengetahui batas antara fungsi fasilitasi pemerintah daerah dengan aktivitas penyelenggaraan sebuah kegiatan yang dilaksanakan bersama pihak swasta.
MAKI juga mempertanyakan apakah keterlibatan tersebut memiliki dasar penugasan, mekanisme kerja, serta pembiayaan yang tercantum secara jelas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Pertanyaan Besar: Anggarannya Berasal dari Mana?
Titik paling krusial dalam sorotan MAKI Jatim berada pada dokumen anggaran Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2026 yang disebut tercantum dalam SiRUP LKPP.
Menurut telaah MAKI Jatim, tidak terlihat nomenklatur paket yang secara eksplisit menyebut Pameran Jatim Fest 2026. Pada saat yang sama, Biro Perekonomian disebut tercatat terlibat dalam pelaksanaan Jatim Fest 2026.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang dinilai perlu dijawab dengan dokumen resmi.
Jika Biro Perekonomian menggunakan anggaran pemerintah untuk keterlibatannya dalam Jatim Fest 2026, pos anggaran mana yang menjadi dasar pembiayaan tersebut?
MAKI Jatim menyebut dalam DIPA Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2026 terdapat dua paket dengan judul “Belanja jasa penyelenggaraan acara” dan subjudul “sewa kepentingan acara dalam PASAR MURAH” dengan nilai sekitar Rp75,5 juta dan Rp180 juta.
MAKI menyatakan kedua paket tersebut bukan untuk Jatim Fest 2026. Karena itu, lembaga tersebut meminta agar sumber pembiayaan keikutsertaan Biro Perekonomian dalam pameran dapat ditelusuri secara terbuka.
Namun, perbedaan nomenklatur tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Hubungan antara suatu kegiatan dan sumber anggaran harus diuji melalui keseluruhan dokumen, termasuk KAK, RAB, dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, SPJ, output kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar apakah kata “Jatim Fest” tercantum dalam DIPA atau SiRUP. Yang harus dipastikan adalah apakah terdapat dasar anggaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap bentuk keterlibatan Biro Perekonomian dalam kegiatan tersebut.
MAKI Siapkan Laporan ke Kejati Jatim
MAKI Jatim menyatakan persoalan tersebut telah masuk dalam bahan laporan hukum yang akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim disebut memberikan perhatian terhadap pola keterlibatan Biro Perekonomian, hubungan kerja dengan pihak penyelenggara, keterlibatan OPD peserta, hingga aspek pembiayaan kegiatan.
MAKI juga menyatakan pejabat PPK, KPA dan PA dari OPD Pemprov Jatim yang mengikuti Jatim Fest 2026 akan menjadi bagian dari subjek laporan. Pihak penyelenggara atau event organizer juga disebut masuk dalam materi laporan tersebut.
Meski demikian, pencantuman pejabat maupun pihak tertentu dalam sebuah laporan hukum tidak berarti mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. Dugaan mengenai gratifikasi, cash back, konflik kepentingan, ataupun bentuk pelanggaran lainnya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum.
Begitu pula tudingan mengenai adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pihak pemerintah dan penyelenggara masih merupakan dugaan yang disampaikan MAKI Jatim. Kebenarannya perlu diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Publik Menunggu Jawaban Berbasis Dokumen
Di tengah sorotan tersebut, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, OPD yang mengikuti Jatim Fest 2026 maupun PT Dayapromo Mitra Tama memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Penjelasan paling penting bukan sekadar mengenai alasan keikutsertaan dalam pameran, tetapi juga mengenai dasar hukum, sumber pembiayaan, mekanisme pengadaan apabila menggunakan anggaran pemerintah, serta bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.
Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, dokumen perencanaan, pengadaan dan pertanggungjawaban semestinya dapat menjadi instrumen untuk menjelaskan kepada publik bagaimana kegiatan tersebut dibiayai.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka temuan tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai kewenangannya.
Pada akhirnya, polemik Jatim Fest 2026 tidak seharusnya berhenti pada persoalan meriah atau tidaknya sebuah pameran. Ketika terdapat keterlibatan aparatur pemerintah dan kemungkinan penggunaan sumber daya publik, ukuran yang paling penting adalah transparansi, kepatuhan terhadap aturan dan akuntabilitas anggaran.
Karena itu, pertanyaan MAKI Jatim kini mengerucut pada satu hal: ketika Biro Perekonomian disebut menjadi bagian penting dalam Jatim Fest 2026, sementara nomenklatur anggaran yang disorot tidak secara eksplisit mencantumkan kegiatan tersebut, dari mana sumber pembiayaannya dan bagaimana pertanggungjawabanny (Red).
