JAKARTA —LAWKRITIS ID Arah penguatan kinerja pemasyarakatan kembali ditegaskan dalam hari kedua Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mengikuti rangkaian kegiatan Rakor yang berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Mengangkat tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi, Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas”, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi sekaligus memastikan hasil evaluasi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Rakor dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, jajaran Pimpinan Tinggi Kemenimipas, serta para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia.
Dari Jawa Timur, Kusnali hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M. Ulin Nuha, serta perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Timur.
Dalam agenda tersebut, Agus Andrianto secara resmi membuka Rakor sekaligus meluncurkan STAR PROAKSI Kemenimipas sebagai bagian dari penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.
Penguatan monitoring dan evaluasi diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat dipantau secara berkelanjutan, sementara berbagai capaian dan catatan yang muncul dapat menjadi dasar bagi penentuan langkah perbaikan.
Agus menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban lapas harus tetap menjadi prioritas. Pencegahan peredaran narkoba serta penggunaan telepon seluler ilegal juga harus terus menjadi perhatian jajaran pemasyarakatan.
Tidak kalah penting, pelaksanaan tugas pemasyarakatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak warga binaan. Pembinaan kemandirian perlu diperkuat sebagai bagian dari persiapan warga binaan menuju proses reintegrasi sosial.
“Kita harus menjaga prioritas utama, yaitu keamanan dan ketertiban lapas, mencegah peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan melalui pembinaan kemandirian untuk mendukung reintegrasi sosial,” tegas Agus.
Arahan tersebut menjadi perhatian jajaran Ditjenpas, termasuk Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Hasil Rakor diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat wilayah hingga seluruh UPT Pemasyarakatan.
Kusnali menegaskan bahwa evaluasi harus menghasilkan tindak lanjut. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar proses melihat capaian, melainkan bagian dari upaya menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.
“Evaluasi bukan sekadar melihat capaian, tetapi menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Kami siap menindaklanjuti arahan Rakor melalui kerja yang terukur, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kusnali.
Komitmen tersebut sekaligus menempatkan konsolidasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kantor wilayah dan seluruh UPT Pemasyarakatan perlu bergerak dalam arah yang sama agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan terukur.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam penguatan kinerja, mulai dari keamanan dan ketertiban lapas, pencegahan peredaran narkoba, pengendalian penggunaan HP ilegal, pemenuhan hak warga binaan hingga pembinaan kemandirian.
Keamanan dan pembinaan ditempatkan sebagai bagian yang saling mendukung. Lapas dan rutan harus mampu menjaga kondisi yang aman dan tertib, sekaligus menjalankan fungsi pembinaan serta pelayanan sesuai ketentuan.
Di sinilah hasil evaluasi menjadi penting. Setiap capaian dapat dipertahankan dan dikembangkan, sementara berbagai catatan atau kekurangan dapat menjadi dasar untuk menentukan pembenahan.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, momentum Rakor tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh jajaran. Arahan yang disampaikan dalam forum nasional tersebut menjadi bahan konsolidasi untuk diterapkan sesuai tugas dan fungsi di wilayah Jawa Timur.
Semangat “Dari Evaluasi Menuju Aksi” pun menjadi penekanan utama. Evaluasi tidak berhenti pada angka dan laporan, tetapi harus diteruskan melalui kerja nyata yang terukur, profesional dan berintegritas.
Dengan koordinasi yang semakin kuat antara kantor wilayah dan UPT, hasil Rakor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan, meningkatkan kualitas pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan hak warga binaan tetap terpenuhi.
Dari forum Rakor di Jakarta, jajaran Ditjenpas Jawa Timur membawa agenda yang jelas: memperkuat keamanan, menjaga integritas, meningkatkan pembinaan, dan menerjemahkan setiap hasil evaluasi menjadi langkah nyata di lapangan (Dd).
