SURABAYA //LAWKRITIS ID Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur kembali menyoroti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026.
MAKI Jatim meminta pengembangan perkara tidak berhenti pada penindakan awal. Organisasi tersebut mendorong KPK mengurai seluruh fakta hukum yang muncul dalam penyidikan maupun persidangan, terutama apabila terdapat informasi mengenai dugaan aliran uang, penerimaan, pemberian, atau pola transaksi yang berkaitan dengan aktivitas kepabeanan.
Dalam OTT 4 Februari 2026, KPK menyatakan mengamankan 17 orang terkait dugaan korupsi dalam pengurusan importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. KPK juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang serta sekitar tiga kilogram emas sebagai bagian dari barang bukti.
Perkara kemudian berkembang melalui proses penyidikan. KPK menetapkan sejumlah tersangka dan terus melakukan pendalaman terhadap hubungan transaksi antara pihak swasta dan pejabat atau pegawai di lingkungan Bea Cukai.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian MAKI Jatim. Menurut organisasi tersebut, proses pengungkapan harus bergerak lebih jauh dari sekadar menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Setiap dugaan aliran dana harus diuji melalui alat bukti dan ditelusuri berdasarkan mekanisme follow the money.
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah kelembagaan untuk menyampaikan hasil pemantauan dan kajian timnya kepada aparat penegak hukum.
“Secepatnya kami akan gelar pers rilis terlebih dahulu sebagai kata kunci pembuka untuk kemudian akan memasuki langkah pengungkapan dugaan korupsi berbasis gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai Pusat dan lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur. Catat itu,” ujar Heru MAKI.
MAKI soroti dugaan “kambing hitam”
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menggunakan istilah “kambing hitam” untuk menggambarkan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan penanganan internal yang dinilai hanya berfokus kepada individu tertentu.
Menurut MAKI, evaluasi internal setelah OTT semestinya tidak hanya menghasilkan tindakan administratif terhadap individu, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana dugaan praktik korupsi dapat terjadi, bagaimana pola transaksinya, serta apakah terdapat pihak lain yang memiliki hubungan dengan aliran uang tersebut.
MAKI bahkan mengkritik apa yang mereka nilai sebagai kemungkinan penanganan yang hanya bersifat administratif dan belum menyentuh persoalan secara menyeluruh.
Namun demikian, tudingan bahwa Inspektorat Ditjen Bea dan Cukai sengaja mencari “kambing hitam” merupakan pernyataan atau penilaian MAKI Jatim yang masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait. Tidak tepat menjadikannya sebagai fakta hukum sebelum terdapat bukti yang mendukung.
Dorong pengembangan berbasis fakta persidangan
MAKI Jatim menyatakan timnya telah melakukan pemantauan terhadap sektor kepabeanan, perpajakan dan Bea Cukai melalui fungsi penelitian dan pengembangan.
Heru menyebut metode yang digunakan timnya antara lain pengumpulan informasi serta pendekatan follow the money untuk melihat kemungkinan hubungan antara transaksi keuangan dan aktivitas yang menjadi objek penyelidikan.
“Yang kami dorong adalah pengungkapan berdasarkan data dan fakta. Kalau ada transaksi yang patut didalami, telusuri. Kalau ada aliran uang, petakan. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, kapan diberikan, untuk kepentingan apa, semuanya harus diuji melalui proses hukum,” tegasnya.
Menurut Heru, laporan internal MAKI Jatim terkait dugaan praktik cash back atau gratifikasi telah memasuki tahapan yang dianggap penting untuk disampaikan kepada KPK dan aparat penegak hukum.
MAKI berharap data yang mereka miliki dapat menjadi bahan tambahan bagi proses pengembangan perkara apabila memang memiliki relevansi dan dapat diverifikasi.
KPK masih mengembangkan perkara
Sorotan MAKI tersebut muncul ketika KPK masih melakukan pengembangan perkara Bea Cukai. Dalam prosesnya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan mengembangkan penyidikan berdasarkan temuan yang muncul dalam rangkaian perkara.
KPK juga telah menetapkan tersangka tambahan dalam pengembangan perkara, termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.
KPK sebelumnya menyatakan terus menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan aktivitas Blueray Cargo dan sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.
Dengan demikian, perkara tersebut belum dapat dipandang selesai hanya berdasarkan hasil OTT awal. Namun, setiap informasi baru tetap harus diverifikasi melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.
“Berjudi dengan Tuhan”, kritik keras MAKI
MAKI Jatim juga menggunakan ungkapan “KPK sedang berjudi dengan Tuhan” sebagai bentuk kritik retoris terhadap arah pengembangan perkara.
Menurut MAKI, pengungkapan perkara korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti ketika hanya sebagian aktor telah tersentuh proses hukum.
Heru mengatakan pihaknya tidak ingin informasi yang dimiliki hanya menjadi konsumsi internal. Karena itu, MAKI berencana membuka informasi secara bertahap melalui pers rilis dan pemberitaan.
“Ini bukan soal siapa yang ingin kami salahkan. Ini soal bagaimana dugaan korupsi dibuktikan. Kalau memang ada aliran uang, harus dibuktikan ke mana alirannya. Kalau ada penerima, harus dibuktikan siapa dan dalam kapasitas apa,” kata Heru.
Liputan khusus dan rencana aksi
MAKINews.com, yang disebut sebagai media online resmi MAKI Jatim, juga menyiapkan rubrik “liputan khusus” untuk mengikuti perkembangan dugaan praktik gratifikasi dan cash back di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Pusat maupun Kanwil Bea Cukai Jawa Timur.
MAKI menyatakan pengungkapan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang mereka klaim telah dihimpun oleh tim.
Selain melalui jalur pemberitaan dan pelaporan, MAKI Jatim juga menyampaikan rencana melakukan aksi penyampaian aspirasi di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur dan Ditjen Bea Cukai Pusat.
Rencana tersebut, menurut MAKI, merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan tata kelola institusi.
Meski demikian, seluruh dugaan mengenai gratifikasi, cash back, aliran dana maupun keterlibatan pihak lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka harus tetap ditempatkan sebagai dugaan. Pembuktiannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku.
Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Kini perhatian publik berada pada tahap berikutnya: sejauh mana pengembangan perkara Bea Cukai akan mampu mengurai seluruh rangkaian transaksi dan fakta hukum yang ditemukan, serta apakah informasi tambahan yang disampaikan masyarakat sipil, termasuk MAKI Jatim, dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Bagi MAKI Jatim, perkara ini belum selesai hanya karena OTT telah dilakukan. Mereka menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dengan satu prinsip utama: ikuti aliran uang, uji setiap fakta, dan biarkan alat bukti menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum (Red).
